Sedang Membaca
Mahfud MD: Islam Berkemajuan itu Membawa Gagasan Baru
Alif.ID

Berkeislaman dalam Kebudayaan

Mahfud MD: Islam Berkemajuan itu Membawa Gagasan Baru

Redaksi

Hukum Islam dapat diaktualkan ke segala zaman secara inklusif. Oleh karenanya, salah satu ciri Islam berkemajuan adalah Islam yang membawa gagasan-gagasan baru serta mendorong dan mengisi kemajuan. Jika tuntutan kebutuhan masyarakat berubah, maka isi aturan hukum pun bisa diubah karena hukum memang harus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Tak bisa diingkari, perubahan hukum itu terjadi sejalan dengan perkembangan dan perubahan zaman, tempat dan budaya. Dan, Muhammadiyah, sesuai jargon Islam Berkemajuan, harus terus menyalakan ijtihad dan kontekstual dalam melihat berbagai ragam persoalan.

Demikian dikatakan pakar hukum dan anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof. Dr. Mahfud MD dalam kegiatan “Halaqah Kebangsaan Cendekiawan dan Ulama Muhammadiyah” yang digelar MAARIF Institute pada hari kedua halaqah,  7 Februari 2019, di Jakarta. Mahfud dan dua pembicara lain yakni  Mantan Bupati Bojonegoro Dr. Suyoto serta Komisioner KPU RI 2017-2022 Pramono U. Tanthowi menyuguhkan diskusi menarik pada sesi bertema “Islam Berkemajuan pada Era Kontemporer: Sosial dan Politik”.

“Halaqah Kebangsaan Cendekiawan dan Ulama Muhammadiyah” dibuka pada tanggal 6 Februari dan akan berakhir pada tanggal 8 Februari 2019. Acara ini diikuti oleh sekitar 100 orang yang merupakan pada cendekiawan, ulama Muhammadiyah, serta pengurus PWM dan PDM dari berbagai provinsi di seluruh Indonesia.

Melalui kegiatan ini diharapkan Muhammadiyah mampu menelaah kembali dan menafsir ulang kajian tentang Islam berkemajuan, baik secara konseptual, pemahaman dan pandangan dari para ulama, cendekiawan, para ahli, sesuai dengan tuntutan persoalan-persoalan kontekstual-kontemporer masyarakat Islam Indonesia dewasa ini.

Baca juga:  Keistimewaan Siti Bariyah, Ketua ‘Aisyiyah Pertama (2, Bagian Akhir)

Halaqah dibuka oleh Prof. Dr. Syafiq A. Mughni (Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama antar Agama dan Peradaban) sekaligus sebagai penyampai pidato kunci, pada tanggal 6 Februari 2019. Pembukaan dihadiri oleh sejumlah narasumber, di antaranya Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif (Mantan Ketua Umum PP. Muhammadiyah), Prof. Dr. Azyumardi Azra (Cendekiawan Muslim), Prof. Dr. M. Amin Abdullah (Guru Besar UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dan Dewan Pembina Maarif Institute), Dr. Ruhaini Dzuhayatin (Staf Khusus Presiden Bidang Keagamaan Internasional), dan Prof. Dr. Alyasa Abubakar (Ulama Muhammadiyah Aceh).

Proyek Peradaban

Pembicara pertama, Suyoto,  melihat persoalan bisnis sebagai proyek peradaban. Menurutnya, tantangan umat Islam terbesar saat ini adalah bagaimana menjadi umat yang produktif dan proaktif menjemput kesempatan ekonomi. Agenda peradaban ini sangat relevan setelah sekian lama kita mengandalkan ekonomi berbasis sumber daya alam.

Untuk menjadi bagian sukses dari peradaban ini maka sumber daya manusianya harus dibenahi. Yakni, memiliki pemahaman yang tepat, pilihan strategis, persiapan matang, kokoh karakter, lincah dan kreatif. Dengan demikian, lanjut Suyoto, pemahaman keagamaan Islam Berkemajuan harus terus dihidupkan untuk terus membimbing umat menjemput masa depan.

Politik Identitas Menguat

Pramono U Tanthowi, lebih melihat persoalan dari sudut pandang politik. Ia menyampaikan bahwa salah satu persoalan yang dihadapi Muhammadiyah kini adalah menguatnya politik identitas dalam kontestasi elektoral, yang arahnya semakin mencemaskan. Sehingga, tak menutup kemungkinan adanya pemanfaatan amal usaha Muhammadiyah sebagai basis mobilisasi dukungan politik.

Baca juga:  Memetik Hikmah dari Lika-liku Hidup Buya Syafii Maarif

Oleh karena itu, sebagai organisasi terbesar seharusnya Muhammadiyah bersikap netral dan tidak memberikan dukungan politik kepada salah satu pasangan calon presiden/calon wakil presiden. Hal yang perlu dilakukan adalah memperkuat literasi politik dan literasi digital untuk mengembangkan budaya politik yang berkemajuan dan berkeadaban.

Menggali Perspektif

Direktur Eksekutif MAARIF Institute, Muhd. Abdullah Darraz mengatakan, acara ini dimaksudkan untuk menggali perspektif para ahli tentang konsep Islam berkemajuan, yang dipandang sebagai model Islam moderat dalam perspektif Muhammadiyah. Sehingga, ummat dapat melihat persoalan dengan jernih, senantiasa berada di tengah, tidak partisan dan mampu menjadi bagian dari solusi.

Di sisi lain Muhammadiyah harus mampu merumuskan kembali visi Islam berkemajuan yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk. Terlebih dalam waktu dekat Muhammadiyah akan menyelenggarakan sidang tanwir di Bengkulu, sebuah musyawarah terbesar kedua setelah muktamar.

“Islam berkemajuan sekaligus rahmatan lil ‘alamin harus menjadi visi-misi bersama untuk menjadikan Islam sebagai agama teladan yang sukses berkontribusi dalam membangun peradaban Indonesia masa depan berkemajuan, yaitu Indonesia yang berketuhanan, berperikemanusiaan, berkeadaban, bersatu, berdaulat, berdemokrasi, dan berkeadilan sosial”, jelas Darraz.

Baca Juga

Sejalan dengan itu, Buya Ahmad Syafii Maarif mengatakan,  Muhammadiyah yang telah berusia lebih dari satu abad ini, dalam persoalan kebangsaan seharusnya tidak lagi hanya berperan sebagai pembantu negara, namun lebih jauh bisa berperan lebih luas sebagai penentu dan pemandu jalan sejarah bangsa ini. “Ini saya kira harus menjadi peran strategis Muhammadiyah ke depan dengan visinya Islam Berkemajuan”, tegas Buya di sela-sela acara.

Baca juga:  Inilah Materi Pembicaraan Gus Yahya di Israel

Melalui halaqah ini pula, harapannya dapat memberikan perspektif baru dalam rangka menyambut Sidang Tanwir Muhammadiyah  Bengkulu. Terlebih kegiatan tanwir tersebut, mengangkat tema “Beragama yang Mencerahkan”. Tentu pemilihan tema tersebut berangkat dari adanya gejala, bahkan realitas, di mana agama seringkali dijadikan instrumen kekuasaan, alat memecah belah, dan komodifikasi politik.

Independensi

Sebagai organisasi masyarakat yang moderat, Muhammadiyah harus memiliki sikap independensi di tengah kontestasi politik yang cenderung menyebabkan polarisasi dan fragmentasi di kalangan umat, yakni berada di jalan tengah. Dengan kata lain, Muhammadiyah secara kelembagaan tidak memihak kepada salah satu pasangan capres-cawapres.

Muhammadiyah secara organisatoris meski bersikap netral, namun tetap memberikan kebebasan kepada para anggotanya untuk menentukan pilihan sesuai hati nurani dengan tetap berpegang teguh pada khittah dan kepribadian Muhammadiyah. Sebab tak bisa dimungkiri, ternyata ada arus yang ingin menggiring Muhammadiyah secara kelembagaan ke arah calon tertentu.

Halaqah ini digelar untuk turut memecahkan persoalan kontemporer keumatan yang berkaitan dengan isu kepemimpinan politik dalam masyarakat majemuk, hubungan antara mayoritas dan minoritas agama, dan persoalan-persoalan keumatan lainnya yang perlu segera diselesaikan. Agar ummat dapat melihat persoalan dengan jernih dan mampu menjadi bagian dari solusi.

Halaqah ini akan menghasilkan sejumlah rekomendasi yang akan ditujukan baik secara internal kepada organisasi Muhammadiyah, maupun rekomendasi kebangsaan yang akan disampaikan kepada pemerintah.

Lihat Komentar (0)

Komentari