Sedang Membaca
Islam, Sastra dan Mitologi Jawa
Hafis Azhari
Penulis Kolom

Pengarang novel "Pikiran Orang Indonesia dan Perasaan Orang Banten"

Islam, Sastra dan Mitologi Jawa

ISLAM, SASTRA DAN MITOLOGI JAWA

Tidak sedikit sastrawan dan budayawan Indonesia yang menulis dengan gaya denotasi yang terlampau logis, padahal dunia seni bergerak di wilayah konotasi yang imajinatif, dalam pengalaman dan penghayatan totalitas diri, bukan dalam proses pemahaman otak dan logika yang di luar wilayah budi dan nurani manusia. Tapi maklumlah, kebanyakan penulis Indonesia mengadopsi gaya penulisan Barat karena memang literatur yang banyak mengilhami mereka adalah karya-karya Eropa dan Amerika. Bahkan, rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. Komarudin Hidayat menyayangkan para intelektual muslim Indonesia yang banyak mempelajari Islam, justru dari hasil terjemaham buku-buku Barat.

Iklan - Lanjutkan Membaca Di Bawah Ini

Banyak faktor yang menimbulkan hal itu bisa terjadi, di antaranya konsep kepercayaan pantheisme Jawa (yang paling dominan di Nusantara) tidak melahirkan banyak literatur yang rasional dan ilmiah. Karena, memang kepercayaan pantheisme atau monisme berbeda dengan ajaran Islam tentang  “utusan kerasulan” atau konsep perjuangan manusia sebagai “khalifah” di muka bumi ini. Bila terjadi ketidakseimbangan kosmik, baik yang bersifat kejadian alam maupun buatan tangan manusia (kekuasaan), pihak penguasa akan mudah mengembalikannya kepada kehendak Dewata yang pada hakikatnya berfungsi selaku pemenuhan bagi nafsu dan hasrat kekuasaan, bahkan suatu sikap “politisasi Tuhan” yang sangat subyektif belaka.

Bagi mereka, mencari-cari kambing-hitam kepada sosok yang dipersalahkan adalah bagian dari pengorbanan rakyat jelata untuk kejayaan para raja (status quo). Dapat pula diartikan sebagai seni berpolitik demi pemenuhan nafsu kekuasaan yang bertolak-belakang dengan kepercayaan monotheisme (baik Islam maupun Kristen) yang justru menganjurkan pemekaran bagi potensi-potensi rakyat menuju proses pendewasaan manusia yang derajatnya harus diangkat menjadi semakin beradab dan manusiawi.

Kita masih ingat karya-karya sastrawan Jawa, misalnya Danarto yang beberapa kali meraih penghargaan nasional dan internasional. Salah satu karya monumentalnya berjudul “Godlob” mampu membedah manusia-manusia Indonesia dari sudut kepercayaan Hindu-Jawa-Bali, meski gaya penulisannya tetap bercorak sastra eksistensialisme Barat. Begitupun beberapa karya Pramoedya Ananta Toer maupun Y.B. Mangunwijaya yang sangat kental bernuansa mistik Jawa yang menggambarkan perkawinan antara nafsu kekayaan, kekuasaan dan sekaligus syahwat biologis.

Baca juga:  Pesan Penting dari Kitab ‘Ushfuriyyah

Dunia sastra yang bercorak Jawa-sentris ini sangat mendominasi iklim kekuasaan Orde Baru selama 32 tahun, hingga mereka yang berseberangan dengan kehendak penguasa merupakan satu paket dengan kehendak Dewata, yang dilegitimasi oleh tangan-tangan besi kekuasaan. Fakta historis ini dapat kita baca dari kesaksian Pramoedya bersama ribuan wartawan, budayawan dan intelektual berkarakter di negeri ini yang diperlakukan selaku “togog-togog” atau orang-orang yang terbuang. Hal ini sejajar dengan karya sastra Serat Purwakanda yang dipolitisasi pihak Belanda, dan seenaknya mempersepsikan Pangeran Dipoenegoro selaku figur togog yang layak disingkirkan. Sedangkan Patih Danurejo yang bersekongkol dengan Belanda dilukiskan sebagai Bathara Narada (pemimpin yang berwibawa), kemudian pihak Belanda menyebut dirinya selaku Semar (Sang Pelindung) yang setiap tahun memboyong rempah-rempah dan gulden-gulden ke dalam kas kerajaan sambil menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di tanah Hindia Belanda.

Dengan demikian, rakyat pun disuruh tunduk dan pasrah menerima Serat Purwakanda selaku kitab suci yang harus dipercaya dan diimani, bahkan menyebut tahta kerajaan sebagai “linaksanan”, yang artinya: pelaksanaan kehendak Dewata yang tak boleh diungkit-ungkit lagi. Hal ini terus berlanjut mengilhami kalangan seniman dan intelektual kita (sejak tahun 1965), seakan-akan kita boleh saja melupakan masalalu hingga terhinggapi kemalasan berpikir dan pendangkalan intelektual (inertia), agar tidak usah mengutak-atik sejarah Orde Baru yang sudah-sudah. Tidak sedikit kalangan penulis yang kemudian terperangkap dalam mitologi Bharatayudha, bahwa segala hal yang sudah terjadi merupakan garis takdir kehendak Dewata semata.

Saya bisa memahami ketika suatu kali Sujiwo Tejo berteriak lantang di siaran MetroTV: “Biarkan saja apapun yang terjadi biarlah terjadi. Siapapun presiden kita sudah digariskan oleh kehendak Aku sebagai Sang Dewa dan Penentu segalanya. Pada dasarnya Akulah sang kandidat, Akulah sang juru kampanye, Akulah penyelenggara pemilu, Akulah yang mencoblos dan yang dicoblos, Akulah yang menghitung dan yang dihitung, Akulah angka-angka, Akulah kotak suara yang dimanipulasi, bahkan Akulah pemilu itu sendiri. Pada akhirnya nanti hanya Aku yang terpahat dalam sejarah dan memoar, karena kelahiran-Ku sudah langsung dipinang oleh Rahim Semesta yang tidak memerlukan wahyu dari para nabi dan rasul, bahkan dari para guru dan petunjuk hidayah manapun. Akulah Kekuasaan, Akulah Sang Presiden, dan Akulah Sang Pemenang, dan Aku punya hak untuk bertindak sewenang-wenang kepada yang terkalahkan, Akulah Sang Penindas, dan Akulah yang tertindas, bahkan Akulah kebaikan dan kejahatan itu sendiri.”

Baca juga:  Nasib Aksara Pegon di Bali

Filsafat kekuasaan Jawa yang terjatuh dalam kepercayaan pantheisme itu mentah-mentah dianut oleh Presiden Soeharto dan para penguasa Orde Baru (selama mereka berkuasa) yang berpikir dangkal dan memandang Tuhan layaknya Semesta Gaib yang digambarkan dengan pohon beringin sebagai simbol kekuasaan politik yang absolut. Pohon besar itu identik dengan pengejawantahan kekuasaan poros yang rindang dan sakral, serta menjulang tinggi seperti Gunung Besar Yang Maha Melindungi. Jadi, sejenis dengan simbol Piramida di Mesir, Stupa di Borobudur dan India, Pagoda di Ragoon dan Jepang, Zikurrat di Babilonia, Menara Katedral di Eropa, Totem di suku-suku Indian, Kubah di Roma dan Turki, Gunung Olimpia di Yunani, Sion di Israel, Fuji di Jepang, Mahameru di India, juga simbol Ka’bah di Mekah, yang meskipun berbentuk segi-empat (namun bila salah tafsir) akan berfungsi sama dengan simbol-simbol lainnya yang berbentuk segi-tiga.

Konsep pantheisme kebatinan Jawa yang mengilhami filsafat kekuasaan Orde Baru, telah menilai segalanya sebagai sesuatu yang sah dan wajar saja. Bahkan, kejahatan kemanusiaan dan korupsi berskala milyaran dan trilyunan pun cukup dipandang sebagai penyelenggaraan dari kodrat ilahiyah semata. Sedangkan, rakyat harus pasrah dan sumarah menerima ketentuan penguasa, sebagai kelir-kelir wayang yang harus tersurat dalam pelaksanaan kodrat, biarpun hidup di tengah-tengah ketakutan dan kepanikan yang saling mengintai dan memusuhi.

Baca juga:  Sebuah Refleksi: Dimensi Mistik Urang Banjar

Tetapi, dalam ajaran Islam sesungguhnya pelaku-pelaku kejahatan dan kesewenangan itu bersumber dari ulah-ulah tangan manusia sebagai makhluk berdaulat dan bertanggungjawab atas segala perbuatannya. Mereka akan dihakimi secara imajinasi bahkan harus dihakimi dalam pengadilan dunia, hingga kemudian sepak-terjangnya akan tercatat dalam mahkamah sejarah (pengadilan akhirat). Secara religius, memang ada hati dan jiwa-jiwa sakit yang mesti disadarkan dan diselamatkan, namun pada titik tertentu, ada juga hati dan jiwa-jiwa yang mati (munafik) yang tidak ada jalan lain selain harus dipandang selaku Firaun atau Iblis yang harus dilawan dan ditaklukkan.

Persoalan inilah yang seringkali saya kemukakan dalam karya-karya saya, termasuk novel “Pikiran Orang Indonesia” yang rupanya belakangan sedang banyak diperbincangkan publik. Tetapi, saya menolak untuk berdebat di wilayah semantik ketika ada orang yang menyatakan bahwa tidak ada bawahan yang bisa dipersalahkan tetapi instruksi dari atasan-lah yang patut dipersalahkan. Jawaban saya sederhana saja: “Setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, baik seorang atasan maupun bawahan. Jika ada instruksi yang salah dari atasan maka manusia dibekali pikiran dan perasaan untuk menimbang apakah suatu perintah itu harus dituruti ataukah ditolak.”

Secara pribadi, saya tidak keberatan bila novel tersebut dianggap sebagai bentuk perlawanan dari logika pemikiran Orde Baru yang menganggap sah dan wajar atas kejahatan-kejahatan kemanusiaan yang telah mereka perbuat selama ini. Perjuangan untuk melawan persepsi penguasa harus terus dikobarkan dan didakwahkan, sebagai konsekuensi tugas setiap manusia beriman untuk menyatakan yang benar sebagai kebenaran. Sampai kapanpun, kita harus terus menulis untuk mengobarkan perang melawan persepsi penguasa, terutama persepsi-persepsi yang ingin melestarikan kebodohan dan ketakutan sebagai komoditas politik semata. ***

Apa Reaksi Anda?
Bangga
0
Ingin Tahu
0
Senang
0
Terhibur
0
Terinspirasi
0
Terkejut
0
Lihat Komentar (0)

Komentari

Scroll To Top