Sedang Membaca
Gus Dur, Independensi NU, dan Ukhuwah Politik Nahdliyin
Penulis Kolom

Deputi Direktur C-PubliCA (Center for Public Capacity Acceleration)

Gus Dur, Independensi NU, dan Ukhuwah Politik Nahdliyin

NU tidak henti mencetak tokoh dan negarawan. Tidak terhitung lagi banyaknya tokoh NU yang memiliki sumbangsih besar bagi negara dan terus harum namanya hingga kini. Selain Hadratussyaikh Hasyim Asyárie, nama yang sangat lekat ketika disebut NU adalah cucu sang pendiri yaitu Almarhum KH. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

Beragam peran vital pernah dilakoninya dengan fenomenal. Gus Dur adalah ulama, mantan Presiden RI, mantan Ketua Umum PBNU, mantan rektor Universitas Darul úlum Jombang, mantan pengasuh Ponpes Tebuireng Jombang, pendiri PKB, kolumnis, dan seabreg aktifitas lain yang pernah dijalankan.

Hingga akhir hayat, beliau tetap konsisten bersama NU membangun ke-Islaman yang humanis, moderat, toleran, tetapi tetap lurus. Beliau juga termasuk yang terus berjuang meneguhkan NU sebagai ormas yang independen.

NU sebagai ormas terbesar di negeri ini selalu jadi bahan perebutan di setiap hajatan pemilu, pilkada dan pilpres. Fenomena ini adalah potensi bagi daya tawar sekaligus ancaman bagi keretakan ukhuwah sosial politik internal NU.

Gus Dur pada akhirnya terjun ke politik praktis bersama PKB. Namun beliau tetap menjaga independensi NU dan tidak memaksa kepada nahdliyin untuk mengikutinya. Pesan tersirat ini penting terus dijaga seterusnya di tengah posisi politik nahdliyin yang kian stretagis ditandai hadir di hampir semua partai politik.

Politik dan NU

Politik identitas masih kental dalam dinamika demokrasi negeri ini. Umat Islam bagaikan gadis cantik yang selalu diperebutkan di setiap gelaran pesta demorasi. Keunggulan kuantitas dan kekhasan karakter demografi menjadi faktor penguatnya. Fenomena ini terus berlaku hingga dalam Pemilu 2019 yang lalu.

Baca juga:  Obituari: Menimba Spirit KH. Tolchah Hasan

Isu keumatan selalu masuk dalam pusaran dinamika politik. NU menjadi kunci strategi pemenangan politik. Fenomena ini adalah potensi bagi daya tawar sekaligus dilema bagi keretakan ukhuwah sosial politik internal NU.

Sejak 1984 melalui Muktamar di Situbondo, NU menegaskan dirinya kembali kepada Khittah 1926 dan menarik diri dari kontestasi politik kekuasaan. Falsafah politik NU menegaskan maslahat umat dan memilih yang lebih sedikit mudarat (akhaffu adl-dlararain) merupakan hal yang harus dipegang secara konsisten. Untuk itu NU mestinya bisa independen, menyerahkan kepada umat dan tidak terseret jauh dalam pusaran Pilpres 2019.

Muhyidin (2012) mengibaratkan NU seperti tongkat Nabi Musa as. Dalam keadaan damai, NU menjadi tongkat pegangan hidup (atawakkau alaiha), karena senantiasa menjadi referensi umat dalam segala aspek kehidupan. Tetapi dalam situasi genting, maka NU dapat menjelma ular yang menghancurkan segala musuhnya. Misalnya, keputusan resolusi jihad (1945), penumpasan kaum atheis (1965), dan perjuangan membela rakyat kecil. Tapi jika situasi damai kembali, NU akan kembali lagi menjadi tongkat sebagai pegangan hidup, serta pembimbing masyarakat.

Kekuatan NU selain potensi massa yang besar, karakter pemilih dari warga NU mayoritas bersifat tradisional. Kondisi ini mempermudah kontestan mempengaruhi dengan strategi pendekatan terhadap para kyai. NU tetap konsisten menyatakan netral secara formal. Faktanya kecenderungan terhadap parpol yang lahir dari rahim NU sulit ditutup-tutupi. Ketika kecenderungan tersebut terbaca kaum nahdliyin, maka suara signifikan akan didapatkan.

Baca juga:  Syarif al-Idrisi: Penemu Peta dan Bola Dunia

Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 dan 2019 telah membuktikan. Kedua pemilu tersebut menjadi masa reuni dan membangun kemesraan kembali antara PKB dan NU. Kondisi ini mengulang suasana di Pemilu 1999 dan 2004. PKB pada Pemilu 2009 hanya mengumpulkan 4,94 persen suara. Sedangkan pada Pemilu 2014 mencapai 9.04 persen dan Pemilu 2019 sebanyak 9,69 persen suara. Perolehan suara pada Pemilu 2019 merupakan yang terbanyak sepanjang sejarah lahirnya PKB. Hal ini merupakan indikasi kuat bahwa perolehan PKB sebagai besar merupakan efek dari kontribusi NU.

Revitalisasi Independensi

Soliditas dukungan informal NU merupakan jaminan kuat yang menaikkan daya tawar politiknya. Masing-masing kontestan politik selalu berebut tokoh dan dukungan kyai NU.  Salah satu bukti keberhasilannya adalah menempatkan tokoh NU yaitu KH. Ma’ruf Amien sebagai Wakil Presiden RI 2019-2024.

Fenomena ini memiliki potensi implikasi negatif bagi soliditas sosial atau ukhuwah warga NU. Dukungan warga dan tokoh NU berpotensi terpolarisasi ekstrim terhadap dua kubu. Politik belah bambu dijalankan untuk menggaet dukungan sekaligus memecah lawan. Saling klaim mendapatkan dukungan dari kyai NU terus digencarkan. Warga NU bukan tidak mungkin akan diseret-seret oleh semua kubu dalam pilpres ini. Kondisi ini penting disadari dan dipetakan guna mengantisipasi efek konflik sosial yang meruncing di wilayah NU.

Parpol dan kontestan politik tidak cukup sekadar menggandeng dukungan NU secara simbolik. Minimal terdapat dua pendekatan yang mesti dioptimalkan. Yaitu pendekatan kultural ke ulama dan menawarkan gagasan keumatan. Pendekatan terhadap ulama NU mesti dilakukan secara massif hingga menjangkau kyai-kyai kampung. Sedangkan gagasan keumatan mesti diakomodasi dalam visi dan misi yang mampu merengkuh hati warga NU.

Baca juga:  Kalimah Mutiara dari Malcolm X

Fakta di atas membuktikan bahwa politik aliran belum sepenuhnya punah di Indonesia. Peta politik di Indonesia sulit dilepaskan dari diskursus politik aliran. Inti dari politik aliran yang diteoritisasi Clifford Geertz pada 1950-an ini adalah adanya kesamaan ideologis yang ditransformasikan ke dalam pola integrasi sosial yang komprehensif.

Kelompok abangan yang diidentifikasi sebagai penganut Muslim kurang taat, cenderung memilih partai nasionalis. Sedangkan kelompok santri, dipercaya akan menyalurkan suaranya pada partai Islam atau berbasis Islam. Pemilih NU, menurut teori ini, lebih nyaman memilih partai atau tokoh yang dekat dengan NU. Hal yang patut diperhatikan para capres adalah kelompok abangan tampaknya lebih besar jumlahnya. Untuk itu fokus menggarap NU tidak boleh melupakan kelompok ini.

Dalam kontestasi demokrasi, penilaian objektif dan realistis sepenuhnya menjadi hak setiap individu. Kyai atau ulama memiliki peran memberikan bimbingan agar warga NU memiliki cara pandang yang bijak dan model pemilihan yang cerdas. Warga NU juga penting saling menjaga ukhuwah meskipun pilihan berbeda.

NU kerap dipandang sebagai penentu kemenangan kontestasi politik. Idealnya siapapun pemenang dan pemimpin akan memiliki keberpihakan terhadap NU. Kalangan NU penting memanfaatkan kekuatan ini untuk menuntut kebijakan pemimpin yang berpihak kepada ummat dan rakyat. Hangatnya setiap kontestasi penting diantiasipasi dampaknya agar tidak mempengaruhi ukhuwah nahdliyin yang terkenal sangat erat dan kental secara sosial.

 

Apa Reaksi Anda?
Bangga
0
Ingin Tahu
0
Senang
0
Terhibur
0
Terinspirasi
0
Terkejut
0
Lihat Komentar (0)

Komentari

Scroll To Top