Sedang Membaca
Kiai Sangidu, Sang Penghulu Reformis
Penulis Kolom

Pengkaji sejarah Muhammadiyah, kini menempuh program doktoral di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Kiai Sangidu, Sang Penghulu Reformis

Sewaktu Hanung Bramantyo menyusun skenario film Sang Pencerah, beberapa sesepuh Kauman dikumpulkan di kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jalan K.H.A. Dahlan untuk menyelidiki karakter beberapa tokoh yang sedianya akan ditampilkan dalam film tersebut. Penulis menjadi salah satu narasumber yang memberikan informasi seputar karakter Haji Fachrodin dan Haji Syujak. Ketika memasuki pembahasan konflik antara K.H. Ahmad Dahlan dan Hoofdpenghulu Kraton Yogyakarta, beberapa narasumber mulai saling lempar dugaan. Para narasumber mulai kesulitan untuk mengidentifikasi karakter Hoofdpenghulu Kraton yang bernama Kamaludiningrat. Sebagian narasumber menilai Hoofdpenghulu Kamaludiningrat adalah musuh bebuyutan K.H. Ahmad Dahlan. Tetapi sebagian lagi menganggap Hoofdpenghulu ini sebagai kawan seperjuangan K.H. Ahmad Dahlan. Dalam kondisi seperti itu, kita perlu menengok kembali sejarah Kepenghuluan Kraton Yogyakarta, agar pemahaman kita tidak a-historis.

Kepenghuluan

Sejarah lembaga Kepenghuluan Kraton Yogyakarta tidak lepas dari sejarah berdiri Masjid Gedhe. Adapun sejarah Masjid Gedhe tak bisa lepas dari sejarah berdiri Kerajaan Mataram. Pasca Perjanjian Giyanti (13 Februari 1755), Pangeran Mangkubumi bergelar Sultan Hamengku Buwono I mendirikan kerajaan di Yogyakarta (M.C. Riklefs, 2005: 98-99). Setelah kerajaan Yogyakarta didirikan, Masjid Gedhe dibangun di muka kraton, tepatnya di sebelah barat Alun-alun Utara. Masjid Gedhe didirikan pada tanggal 29 Mei 1773. Sang arsitek pembangunan Masjid Gedhe adalah Kanjeng Wirjakusuma di bawah pengawasan Penghulu Kraton, Kiai Faqih Ibrahim Dipaningrat (Ahmad Adaby Darban, 2000: 9).

Pengelolaan Masjid Gedhe diserahkan kepada sekelompok ulama kraton. Mereka yang bertugas mengurusi masjid gedhe bermukim di sekitar masjid. Pemukiman para ulama yang mengurusi masjid inilah yang kemudian tumbuh menjadi sebuah komunitas sosial tertentu. Komunitas sosial yang terbentuk di sekeliling Masjid Gedhe saling terikat berdasarkan status sosial, agama (Islam), dan pertalian darah (Darban, 2000: 16-19).

Pemukinan di sekitar Masjid Gedhe inilah yang kemudian dikenal dengan nama ”Kauman.” Nama “Kauman” sendiri berasal dari kata Arab, “qaum”, yang berarti sekelompok orang atau kumpulan warga. Istilah ”kaum” yang berasal dari kata Arab (qaum) memang identik dengan agama Islam. Kampung ini memang tempat pemukiman para kaum (qaum), yaitu orang-orang yang taat menjalankan agama Islam dan mendapat tugas untuk mengurusi berbagai aktivitas di Masjid Gedhe Yogyakarta.

Letak kampung Kauman di sebelah barat, di sekitar Masjid Gedhe. Masjid ini milik kraton yang dikelola oleh para takmir yang seluruh aktivitasnya dipusatkan di kantor Penghulu. Letak kantor Penghulu di sebelah utara Masjid Gedhe, dengan pintu menghadap ke selatan (halaman masjid). Dalam tradisi Jawa Islam, khususnya masyarakat Kauman, kantor penghulu disebut Pengulon.

Lembaga Kepenguluan dipimpin oleh seorang Kepala Penghulu (Hoofdpenghulu). Adapun staf Kepenghuluan dinamakan abdi dalem pamethakan (abdi dalem putihan). Fungsi lembaga Kepenghuluan mengurusi administrasi keagamaan, meliputi: pernikahan, perceraian, rujuk, juru kunci makam, naib, hukum dalem peradilan agama, dan kemasjidan.

Baca juga:  Naguib Mahfouz dan Orhan Pamuk, Dua Sastrawan yang bergelut dengan Agama dan Bangsanya

Struktur lembaga Kepenghuluan Masjid Gedhe meliputi: Penghulu, Ketib (Khatib), Modin, Berjamaah, dan Merbot. Kepala Penghulu adalah jabatan tertinggi dalam struktur Kepenghuluan. Di bawah jabatan Kepala Penghulu adalah Ketib, Modin, Berjamaah, dan Merbot. Jumlah Khatib terdiri atas sembilan orang, yang meliputi: Ketib Anom, Ketib Tengah, Ketib Kulon, Ketib Wetan (Tibetan), Ketib Lor (Tibelor), Ketib Senemi, Khatib Amin (Tibamin), Ketib Iman (Tibiman), dan Ketib Cendana. Ketib Anom adalah Wakil Kepala Penghulu. Masing-masing Ketib memiliki bawahan. Ketib bertugas sebagai imam dan khatib di Masjid Gedhe (Darban, 2000: 11-12).

Pada akhir abad ke-19, jabatan Hoofdpenghulu dipegang oleh Kiyai Mohammad Khalil Kamaludiningrat. Selaku Khatib Amin masjid Kauman Yogyakarta dipercayakan kepada K.H. Abubakar bin K.H. Sulaiman (Junus Salam, 2009: 54). Pada tahun 1896, K.H. Abubakar wafat, meninggalkan tujuh anak, dua laki-laki dan lima perempuan. Putra-putri K.H. Abubakar adalah: Nyai Chatib Arum, Nyai Muhsinah (Nyai Nur), Nyai Saleh, Mohammad Darwis (K.H. Ahmad Dahlan), Nyai Abdurrahman, Nyai Mohammad Fakih (Ibu H. Ahmad Badawi), dan Mohammad Basir. Jabatan Khatib Amin dilimpahkan kepada salah seorang putra tertuanya yang bernama K.H. Ahmad Dahlan.

K.H. Ahmad Dahlan, Khatib Amin Masjid Gedhe Kauman, lahir pada tahun 1868 M (Salam, 2009: 56; Tamar Djaja, 1966: 635). Dia lahir dengan nama kecil Mohammad Darwis. K.H. Ahmad Dahlan menjabat sebagai Khatib Amin di Masjid Gedhe Yogyakarta pada tahun 1896, menggantikan K.H. Abubakar, yang telah meninggal dunia pada tahun itu juga. Setahun pasca menyandang gelar Khatib Amin (1897), K.H. Ahmad Dahlan membuat geger para ulama kraton. Dengan keyakinan yang teguh, Khatib Amin mengusulkan pembetulan arah kiblat. Menurutnya, arah kiblat Masjid Besar Kauman telah melenceng di sebelah utara garis katulistiwa di antara 24 derajat. Untuk menyadarkan umat Islam atas kesalahan arah kiblat Masjid Gedhe, Khatib Amin menggunakan cara yang santun dan beradab. Dia mengundang para ulama kraton dan sesepuh Kauman di suraunya, mendiskusikan persoalan kontroversi arah kiblat secara jernih. Kiai Syujak, salah seorang murid Khatib Amin, mencatat peristiwa ini terjadi pada tahun 1897 (Kyai Syujak, 2009: 37-39).

Beberapa hari pasca musyawarah dengan para ulama Kraton Yogyakarta, kampung Kauman dibuat geger. Pasalnya, arah kiblat Masjid Gedhe telah digeser. Dengan cara memberikan tanda garis shaf shalat seukuran 5 cm dari arah selatan ke utara, arah kiblat dibuat agak serong ke arah barat laut. Peristiwa ini terjadi pasca musyawarah para ulama dan sesepuh Kauman yang diundang oleh Khatib Amin di suraunya. Pasca peristiwa inilah, Khatib Amin mendapat kecaman keras dari para ulama senior kraton. Dia dianggap telah mengubah dasar-dasar agama. Para ulama kraton merasa tertampar, terutama Mohammad Khalil Kamaludiningrat (Deliar Noer, 1996: 85), karena sikap dan perbuatan Khatib Amin dianggap mendahului otoritasnya.

Baca juga:  Nabi Muhammad SAW dan Namus Agung

Kiai Penghulu marah dan meminta supaya dicari pelakunya. Dia memutuskan untuk memanggil Khatib Amin, karena teringat akan gagasan yang pernah diajukannya seputar pembetulan arah kiblat. Puncak konflik antara Khatib Amin dengan para ulama dan penguasa kraton Yogyakarta ketika suraunya dirobohkan. Inilah bibit pertengkaran antara K.H. Ahmad Dahlan dengan Hoofdpenghulu Kraton Yogyakarta.

Pada tahun 1914 (Darban, 2000: 41-43), Mohammad Khalil Kamaludiningrat meninggal dunia, sehingga jabatan Hoofdpenghulu dilimpahkan kepada Khatib Anom. Posisi Khatib Anom pada waktu itu dijabat oleh Kiai Sangidu. Setelah diangkat sebagai Hoofdpenghulu, Kiai Sangidu menyandang nama atau gelar Mohammad Kamaludiningrat.

Dari sini telah jelas siapa tokoh yang berperan antagonis dan siapa yang protagonis terhadap gerakan K.H. Ahmad Dahlan sekalipun sama-sama memiliki nama atau gelar ”Kamaludiningrat.” Hoofdpenghulu Mohammad Khalil Kamaludiningrat inilah yang dikenal sebagai musuh bebuyutan K.H. Ahmad Dahlan, sementara Mohammad Kamaludiningrat (Kiai Sangidu) dikenal sebagai kawan seperjuangan pendiri Muhammadiyah ini.

Kiai Sangidu

Dua nama Kamaludiningrat, tetapi masing-masing memiliki karakter yang berbeda, pada masa kehidupan K.H. Ahmad Dahlan. Kamaludiningrat yang pertama adalah Hoofdpenghulu Mohammad Khalil yang pernah menghambat usaha K.H. Ahmad Dahlan dalam proses pengajuan rechtpersoon Muhammadiyah (1912). Kamaludiningrat yang kedua adalah Kiai Sangidu, kawan seperjuangan K.H. Ahmad Dahlan yang sebelumnya menjabat sebagai Khatib Anom.

Kiai Sangidu menikah dengan putri Hoofdpenghulu Mohammad Khalil Kamaludiningrat mendapatkan tiga anak: K.H. Djalal, Siti Salmah, dan Nafiah (Suara Muhammadiyah, no. 14/Th. Ke-52/1972). Setelah putri Hoofdpenghulu Mohammad Khalil Kamaludiningrat wafat, Kiai Sangidu menikah lagi dengan Siti Djauharijah, putri K.H. Saleh (kakak ipar K.H. Ahmad Dahlan). Pernikahan Kiai Sangidu dengan Djauharijah melahirkan Siti Umniyah, salah satu pendiri Nasyi’atul ’Aisyiyah (dulu Siswo Proyo Wanito).

Ketika ayah kandung Kiai Sangidu wafat, K.H. Ahmad Dahlan menikahi mantan jandanya, sehingga hubungan kekeluargaan semakin dekat. Kiai Sangidu merupakan ulama reformis yang sejak awal mendukung gerakan K.H. Ahmad Dahlan (Khatib Amin). Meskipun mertua Kiai Sangidu sangat memusuhi gerakan yang dirintis oleh K.H. Ahmad Dahlan, tetapi dia tetap mendukung berdirinya Muhammadiyah. Dalam Stamboek Muhammadiyah 1912, nama Kiai Sangidu tercatat sebagai anggota nomor perdana.

Sebuah kisah yang cukup masyhur di kalangan Muhammadiyah, tetapi sangat membingungkan bagi yang tidak memiliki dan menguasai literatur-literatur sejarah ini. Dikisahkan, Khatib Amin pernah memerintahkan penyelidikan dengan metode ru’yah bil ain. Ternyata, hasil dari perhitungan awal bulan dengan metode hisab dan ru’yah bil ain tidak berbeda. Tetapi, hasil perhitungan dengan metode hisab dan ru’yah bil ain menurut keputusan Muhammadiyah berbeda dengan kebijakan kraton yang masih menggunakan kalender Aboge. Dengan keyakinan membawa kebenaran agama Islam, Khatib Amin memberanikan diri menghadap Sri Sultan Hamengku Buwono VII untuk menyampaikan informasi ini. Mendengar seorang abdi dalem menyampaikan kebenaran agama, sang raja Yogyakarta bersikap sangat bijaksana. ”Berlebaranlah kamu menurut hisab atau rukyat, sedang Grebeg di Yogyakarta tetap bertradisi menurut hitungan Aboge”, demikian jawab Sultan Hamengku Buwono VII kepada Khatib Amin (Junus Salam, 2009: 156-157).

Baca juga:  Bung Glenn dan Salam Bagi Sahabat

Kisah ini memang masyhur di kalangan warga Muhammadiyah, tetapi hampir tidak ditemukan kejelasan bagaimana seorang pejabat rendahan di dalam struktur pemerintahan Kraton Yogyakarta bisa melakukan reformasi keagamaan secara struktural. Kapan peristiwa ini terjadi juga tidak banyak buku yang menjelaskannya. Sebagai seorang Khatib, jabatan K.H. Ahmad Dahlan jelas berada di bawah Hoofdpenghulu dalam struktur lembaga Kepenghuluan Yogyakarta. Khatib Amin tidak mungkin bisa masuk ke dalam kraton bertemu langsung dengan sang raja tanpa melewati otoritas Hoofdpenghulu. Siapakah Hoofdpenghulu pada waktu K.H. Ahmad Dahlan menghadap Sang Raja dalam kisah ini?

Jika tidak hati-hati membaca literatur sejarah, para pembaca pasti bakal terjebak pada dua tokoh Kamaludiningrat sebagaimana Hanung Bramantyo sewaktu membuat skenario film Sang Pencerah.

Sekali lagi, ada dua Kamaludiningrat. Yang pertama adalah Hoofdpenghulu Mohammad Khalil dan yang kedua adalah Hoofdpenghulu Mohammad (Kiai Sangidu). Hoofdpenghulu Mohammad Khalil Kamaludiningrat adalah musuh bebuyutan K.H. Ahmad Dahlan yang meninggal pada tahun 1914. Hoofdpenghulu Mohammad Kamaludiningrat adalah Kiai Sangidu, kawan seperjuangan K.H. Ahmad Dahlan.

Dengan demikian, sangat tidak mungkin K.H. Ahmad Dahlan menghadap Sang Raja dalam rangka mengajukan gagasan pembaruan di bawah otoritas Hoofdpenghulu Mohammad Khalil Kamaludiningrat. Yang paling mungkin adalah ketika jabatan Hoofdpenghulu sudah beralih ke tangan Kiai Sangidu. Dengan demikian, peristiwa ini terjadi pasca tahun 1914, setelah jabatan Hoofdpenghulu dipegang oleh Kiai Sangidu.

Lewat dukungan Kiai Sangidu, K.H. Ahmad Dahlan memang berhasil melakukan reformasi keagamaan di lembaga Kepenghuluan Kraton Yogyakarta. Sejak K.H. Sangidu menjabat sebagai Hoofdpenghulu, K.H. Ahmad Dahlan bekerjasama dengan lembaga Kepenguluan kraton Yogyakarta dan Pakualaman. Hoofdpenghulu Muhammad Kamaludiningrat sangat kooperatif dengan gerakan Muhammadiyah. Khatib Amin juga membuka kembali jalan permusyawaratan para ulama yang sudah hilang. Musyawaratul Ulama di Pakualaman yang dipimpin K.H. Abdulah Siraj juga merupakan partner Muhammadiyah dalam memutuskan berbagai persoalan keagamaan.

Terhitung sejak tahun 1914, pasca peralihan jabatan Hoofdpenghulu dari Mohammad Khalil Kamaludiningrat kepada Mohammad Kamaludiningrat, gerakan Muhammadiyah mulai memasuki Bangsal Priyayi, karena kantor Penghulu sudah bisa dipergunakan sebagai wadah tabligh atas izin Kiai Sangidu. Sebelumnya, Bangsal Priyayi adalah tempat yang tabu bagi masyarakat awam. Tetapi, setelah jabatan Kepala Penghulu dipegang oleh Kiai Sangidu, Bangsal Priyayi menjadi tempat penggemblengan kader-kader muballigh Muhammadiyah.

Apa Reaksi Anda?
Bangga
0
Ingin Tahu
0
Senang
0
Terhibur
0
Terinspirasi
0
Terkejut
0
Lihat Komentar (0)

Komentari

Scroll To Top