Jejak-Jejak Erros Djarot: Dari Politik Seni hingga Konflik dengan Megawati

“Kalau besok mesti jadi dukun, jadi dukun saya. Kalau besok jadi tukang sulap, ya jadi tukang sulap.”

Ujaran itu terlontar dari Erros Djarot, saat berbincang dengan penulis, Ahad, 17 Januari 2021 lalu. Sulit memilih apa profesi yang beken untuk dirinya, tersebab banyak profesi yang telah ia geluti: musisi, sineas, wartawan, hingga politikus. Gagasannya yang cemerlang serta Gerakan sosialnya melalu seni membuat dia disebut budayawan. Tapi, yang jelas, nama Erros Djarot kental dengan dunia seni musik dan film.

Terlahir dengan nama asli Sugeng Waluyo Djarot, Erros dilahirkan 70 tahun lalu di Rangkasbitung, tepatnya pada 22 Juli 1950. Bagi sebagian orang, Erros mungkin populer sebagai pencipta soundtrack Badai Pasti Berlalu. Tapi, jangan abaikan peran dia yang terbilang mahal di lingkungan partai politik, khususnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Adik kandung dari aktor senior Slamet Rahardjo ini punya hubungan yang dekat dengan trah Soekarno.

Meski menyelami dunia politik, Erros tidak meninggalkan kegiatan kebudayaan yang banyak mewarnai pemikirannya. Bahkan, dari sebuah arti penting kebudayaan itu, Erros menemukan jalan politiknya yang humanis.

Erros mengajarkan banyak hal tentang hidup. Terutama bagaimana memanfaatkan banyak peluang pada jatah umur yang dimiliki manusia. Mencoba menekuni bidang lain di luar tarbiahnya, bukanlah sesuatu yang tak pasti, apalagi dipandang mubazir karena mungkin bisa merenggut banyak waktu bagi spesialisasi yang tengah menjadi ekspektasi.

“Ada hal-hal yang tidak bisa, ya kita coba tekuni saja. Sebetulnya, hanya berlebihan saja orang-orang itu, bilang ini susah, itu susah. Itu sih males aja sebenarnya,” ujar Erros menekankan pentingnya optimisme.

Erros menceritakan ketika dirinya diamanahi memimpin Tabloid Detik, ia terima begitu saja meski sebelumnya tak pernah menjadi pemimpin redaksi suatu media. Namun, ia mencatatkan rekor yang mencolok saat memimpin surat kabar mingguan itu. Tepat 21 Juni 1994, pada malam hari, Tabloid Detik diberedel pemerintah. Musababnya tak lain karena pemberitaan yang kerap menyenggol persoalan tabu atas sikap politik rezim Soeharto.

Salah satu mantan wartawan Tabloid Detik, Yusuf Arifin, dalam kolomnya di Kumparan (Pada kata “Kumparan” Mohon bantu di-link-an ke: https://kumparan.com/yusuf-arifin/tabloid-detik-26-tahun-lalu-1tf1TuozCxP) menyebutkan, Erros punya ide yang brilian saat memimpin Detik, yakni menghadirkan bahasa berita yang sederhana, apa adanya, gampang dimengerti, nyablak, bahkan banal-sensasional. Hal ini tentu menjadi terobosan di saat publik bosan membaca berita-berita yang disesaki dengan bahasa-bahasa yang melangit lagi berbelit, sebuah kebiasaan yang menjadi tren media mapan ketika itu.

Erros menuturkan, ia juga tidak berpengalaman ketika terlibat dalam pembuatan film Badai Pasti Berlalu saat sutradara senior mendiang Teguh Karya meminta dirinya membuat soundtrack film tersebut. Yang jelas, dari beragam aspek bidang yang ia geluti, Erros berprilaku bukan sebagai pakar, apalagi berpendidikan di bidangnya. Ia merasa perlu menjalani semua itu karena warna kehidupan itu tidaklah satu.

“Waktu saya disuruh bikin film sama Teguh Karya, saya belum pernah juga itu, saya bilang iya aja,” kata dia.

“So, apa yang terpenting? Bagi saya apa aja. Apa yang kamu lakukan, kalau kamu lakukan dengan cinta, kamu dedikasikan penuh seluruh tenaga dan pikiran kamu untuk hal-hal yang kamu sedang kerjakan, bisa kok,” tambahnya lagi.

Bahwa kemudian karya dia banyak diapresiasi hingga dijuluki musisi legendaris. Bagi Erros, hal itu tidaklah penting. “Yang penting, bagi saya semua dengan kreativitas. Umur kita makin lama menuju liang kubur. Tapi, satu yang enggak boleh hilang, yakni kreativitas. Itu aja semboyan saya.”

Dari Teknik ke Film

Erros bukan berlatar belakang pendidikan seni maupun politik. Strata pertamanya ia tempuh di Sekolah Teknik Tinggi Koln, Jerman pada 1970. Namun, setelah bertahun-tahun bergumul dengan pendidikan yang serba eksak, ia kepincut dengan dunia seni, khususnya film. Maka tak ayal, ketika ia pulang ke Indonesia setelah beberapa tahun menjalani studinya di Jerman, Erros memutuskan pergi ke Inggris untuk belajar di sekolah film.

Ia mendapatkan beasiswa sekolah ke Inggris berkat usahanya merayu John Villier, Direktur British Council. Erros menceritakan, ia sengaja mengundang John ke pementasan private Ravi Dhankar di rumah Fatmawati –istri Presiden Soekarno– di Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru. Di sela pertemuan makan bersama, ia berhasil mengambil hati John untuk menyekolahkannya ke Inggris.

“Saya dekati (John Villier) terus saya tanya: Anda pernah nggak lihat film Indonesia yang hebat? (Dia menjawab), saya ingin sekali, tapi yang mana ya. Ada beberapa saya lihat, tapi ya okelah,” kisahnya.

Erros melanjutkan, “Saya tanya Anda betul-betul mau melihat? Iya kata dia. Nah, kalau Anda mau lihat, sekolahkan dulu saya ke Inggris. Oke kata dia. Lalu tiga hari kemudian saya dapat panggilan dari dia, (kata John) Mister Djarot, Anda harus ikut tes. Saya datangi lagi dia, kalau saya harus disuruh ikut tes bahasa Inggris, saya enggak usah ikut ajalah.”

Melihat tingkah Erros yang konyol, rupanya membuat John tergelitik dan tertarik dengannya. Akhirnya Erros pun dapat melenggang ke negara Ratu Elizabeth tanpa tes bahasa dan tanpa ujian berkat rekomendasi John.

“Itu aja awal mulanya. Makanya saya tekuni. Dan waktu sekolah di perfilman, saya gitu aja. Saya kan nggak pernah mau sekolah ambil-ambil ijazah gitu,” kisahnya. Erros berujar demikian karena melihat banyak orang bergelar tinggi namun tidak memiliki pola pikir yang sepadan dengan gelarnya.

Lelaki yang menyutradarai film Tjoet Nyak Dien (1988) ini sebenarnya tidak punya target formal ketika menggeluti dunia perfilman. Dia lebih suka membawa dirinya berkelana ke ragam bidang dengan tetap memegang prinsip dalam hidupnya: kreativitas. Kreativitas tak mungkin diciptakan oleh hewan, kecuali jenis hewan tersebut adalah yang memiliki kemampuan berpikir. Untuk itu, Erros menekankan di samping menggesa antusiasme cita-cita, seseorang harus menjunjung tinggi humanisme. “Yang paling penting buat saya adalah kemanusiaan. Jadikan dia manusia dan saya manusia. Itu yang membuat saya lebih menghargai sekolah kehidupan,” jelasnya.

Karena wawasan humanismenya itu, Erros tampak bersikap moderat dalam beragama. Menarik untuk diketahui bahwa Erros masih memiliki darah `Alawiyyin, yakni mereka yang punya jalur nasab kepada Nabi Muhammad saw. Fam yang disandang keluarganya dari jalur bapak adalah Alaydrus. Fam ini banyak ditemui di pulau Jawa, khususnya di Jakarta. Meski seorang sayid –sebutan bagi laki-laki `Alawiyyin— Erros enggan mengungkapkan identitasnya tersebut kepada publik. Bagi dia, memiliki keistimewaan dalam hal nasab bukan sesuatu yang mesti dijadikan sebagai etalase identitas.

Sikap pantang ria itu pernah ditunjukkan kakek Erros yang menyiratkan kehati-hatian dalam menyandang nama leluhur. Dia bercerita sembari berkelakar mengutip ucapan kakeknya, “Kalau kata kakek saya saat saya tanya: Kek, kita ini keturunan Alaydrus? (kakek menjawab) Kita ini keturunan wedus, tahu wedus?” ujar Erros. Wedhus merupakan bahasa Jawa yang berarti kambing.

Erros banyak belajar dari Hamzah Fansuri –tokoh sufi dari Aceh– yang tidak begitu memperlihatkan identitas dirinya pada sejumlah karya-karya puisinya. Hal terpenting dari hidup adalah mampu memberikan manfaat besar lewat karya-karya yang dihasilkan. Namun demikian, Erros tak habis pikir mengapa karya-karyanya disebut bernilai tinggi, padahal ia sendiri mengakui itu hanya lah pas-pasan. Setiap menciptakan karyanya, Erros mengaku selalu menyempatkan dirinya untuk berkomunikasi dengan yang Maha Pencipta.

Hal ini tergambar dari karyanya yang berjudul Badai Pasti Berlalu. Menurutnya, lagu itu ia ciptakan saat usianya masih berusia 26 tahun. Namun siapa sangka bahwa lagu itu di kemudian hari sangat melegenda. Sejumlah musisi terkenal, seperti Chrismansyah Rahadi atau Chrisye turut mempopulerkannya. Lagu ini bahkan pernah dirilis menjadi film pada 1977, satu tahun setelah lagu itu ia ciptakan. Film yang berkisah tentang seorang wanita yang patah hati karena ditinggal oleh kekasihnya ini diperankan oleh artis senior Christine Hakim dan disutradarai oleh Teguh Karya.

Komunikasi vertikal itu rupanya membawa ilham bagi Erros. Ia tak membutuhkan konsepsi teori bagaimana sebuah lirik lagu terangkai. Ia juga tak bersusah payah bagaimana agar sebuah melodi tersusun dengan indah. Erros menuturkan, karyanya itu muncul dalam benaknya di saat keheningan malam. Energi alam di malam hari menurutnya punya pengaruh kuat menggerakkan intuisi untuk mengungkapkan realitas dalam bentuk ungkapan-ungkapan. “Di balik keberisikan yang kita lihat (di luar) ini, di keheningan itu lah semua terdengar,” ungkapnya.

Politik Berkebudayaan

Erros pernah memimpin Gerakan Siswa Nasional Indonesia (GSNI) saat dirinya masih SMP di Yogyakarta. Tahun-tahun ia bersekolah adalah masa-masa kebangkitan perlawanan sipil dan militer terhadap para simpatisan PKI. Mereka yang terafiliasi dengan para pendukung Soekarno tak jarang dituding sebagai Komunis dan menjadi objek ancaman, meski sebenarnya tuduhan itu tak terbuktikan. Arena politik bercampur dengan doktrinitas ideologi hingga menimbulkan konflik berdarah. Erros menggambarkan fenomena politik saat itu sangat memprihatinkan.

Erros mengaku dirinya adalah seorang `Soekarnois` atau pendukung setia Soekarno, di mana nasionalisme adalah doktrin penting dalam gerakan yang dipimpinnya. Ia bahkan menghafal dengan baik seluruh pidato-pidato Soekarno. Namun, pasca terjadinya perlawanan sadistis terhadap kelompok PKI, termasuk mereka yang `dituduh` terafiliasi dengannya, Erros mengungkapkan kondisi Yogyakarta seketika menjadi arena pembantaian. Gerakan yang ia pimpin turut dibabat habis. Kemanusiaan ketika itu, kata Erros, benar-benar hancur lebur. “Masa sama saudara sendiri, saudara sebangsa, setanah air, setetangga bahkan, kok tega dibunuh hanya karena dia dikatakan `Kom`,” ucap Erros yang memberi maksud pada kelompok Komunis.

Tak butuh waktu lama bagi Erros untuk meninggalkan Yogyakarta pasca luluh lantaknya kota pelajar itu. Peristiwa tersebut turut membawa trauma baginya sampai kemudian ia memutuskan untuk mengalihkan perhatiannya pada dunia seni. Setidaknya melalui seni, ia bisa membawa hikmah tentang arti penting kemanusiaan bagi masyarakat Indonesia ketika itu. “Ternyata ada hal yang menghilang ketika kita menjadi aktivis politik yang tidak berdasar pada humanisme,” ujarnya.

Humanisme politik semestinya tidak susah diterapkan masyarakat Indonesia mengingat negeri ini akrab dengan kearifan lokal. Kearifan lokal melahirkan kebudayaan. Erros menjelaskan terdapat dua istilah yang perlu dibedakan menyangkut subjek negara: politisi dan negarawan. Istilah penokohan yang pertama ia sebut sebagai profesi yang didominasi oleh orang-orang yang terjun dalam politik praktis. Subjek pertama ini yang menurut Erros banyak mendominasi perpolitikan Indonesia.

Sementara istilah negarawan merujuk pada orang yang selain memiliki wawasan politik, tapi juga memahami betul ruh kebudayaan suatu bangsa. Seseorang tidak bisa menjadi negarawan jika ia tidak menyelami dan memahami kebudayaan bangsanya sendiri. Pemikiran inilah yang hendak ia terapkan saat dirinya diamanahi mendirikan Litbang Partai Demokrasi Indonesia (PDI) tahun 1981, sepulangnya ia sekolah perfilman dari Inggris.

Unik jika mengamati watak politik Erros. Ia tidak tertarik dengan euforia militansi kelompok partai politik yang sering didengungkan oleh simpatisannya. Memang sikap itu sekilas mencirikan adanya kekuatan visi yang diusung sebuah partai. Tapi, sikap itu pula yang bisa membawa kelompok politik tergelincir ke jurang fanatisme sehingga rentan menimbulkan gesekan sosial.

Erros lebih memilih adanya jeda politik melalui seni, baik itu menciptakan sebuah lagu atau menggubah syair-syair dan membuat film. Cara ini baginya ampuh membasahi keringnya dunia politik. Sikap politik berkebudayaan, bukan berkekuasaan, menjadi galah pengayuh bagi Erros dalam mengarungi deras arus politik melalui perahu partai. Terbukti ia tidak memiliki minat menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan.

Saat penyusunan kabinet Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri, Erros tercatat sebagai orang yang memimpin rapat tersebut. Dari sekian nama yang terpilih menjadi menteri, Erros tidak termasuk di dalamnya, meski hal itu sangat mungkin bagi dirinya. Hal itu menjadi bentuk komitmen Erros untuk tetap melakoni hidup sebagai politisi di samping sebagai budayawan.

“Jadi, waktu di PDIP pun sebenarnya tugas saya mewarnai (politik dengan seni-budaya). Orang-orang banyak bilang, di politik itu kan harusnya mengejar karir politik, i don`t care, buat saya mewarnai dengan seni adalah sebuah nilai,” kata Erros. “Jadi saya dipandang agak aneh di PDIP, ya karena tujuan saya itu. Buat saya politik adalah sarana untuk menerjemahkan humanisme”.

Pendirian Erros barangkali yang membawanya untuk tidak bertahan di PDIP. Pada kongres PDIP di Bali tahun 2005, terjadi konflik tajam di kalangan internal Partai Banteng. Kondisi itu memicu beragam manuver kader partai, salah satunya banyak kader senior membentuk Gerakan Pembaruan PDI Perjuangan. Kader-kader ini kecewa dan tak sepaham dengan proses demokrasi di dalam partai yang hanya terpaku pada keputusan ketua umum. Saat itu, muncul gerakan baru bernama Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) yang dimotori oleh Laksamana Sukardi dan Roy B.B. Janis

Langkah politik yang sama diambil Erros, yang keluar dari PDIP lebih dahulu pada awal 2002. Erros memang dikenal memiliki kedekatan yang istimewa dengan Megawati. Terbukti dia merupakan penulis pidato-pidato putri Soekarno tersebut saat menjadi oposisi rezim Soeharto. Ia mundur karena merasa sudah tak lagi sepaham dengan pemikiran Taufiq Kiemas, suami Megawati.

Eros menyebut ideologi yang dianut Taufiq sangat pragmatis. Memang, menurutnya, tak ada yang salah dengan cara berpikir Taufiq tentang politik. “Tapi, karena pragmatis, itu menghidupkan budaya transaksional,” ujarnya sebagaimana dikutip DetikX. (Pada kata DetikX, mohon bantu dilink-kan ke: https://news.detik.com/x/detail/intermeso/20170124/Mereka-yang-Loyal-dan-yang-Pergi/)

Langkah politik Erros berlanjut ketika ia mendirikan Partai Nasionalis Bung Karno pada 27 Juli 2002. Partai ini bersama Partai Indonesia Tanah Air Kita berani maju dalam Pemilu 2009. Meski tak mencapai ambang batas parlemen dan kalah unggul dengan PDI Perjuangan, partai tersebut lumayan menggerogoti suara partai banteng moncong putih tersebut.

Jurang keterpisahan antara Erros dengan Megawati tak hanya disebabkan karena perbedaan pemikiran dengan Taufiq Kiemas. Ia menceritakan, Megawati sempat memilih dirinya untuk maju sebagai ketua Umum. Tapi permintaan ia tolak. Sampai tiga kali Megawati mendesaknya untuk maju, diikuti juga dorongan dari orang-orang dekatnya seperti Laksamana Sukardi dan Haryanto Taslim, Erros akhirnya tak bisa menolak permintaan itu.

Ketika melakukan sosialisasi untuk pencalonannya sebagai ketua umum di Semarang dan Yogyakarta, Erros kaget bukan kepalang saat mendapati kabar bahwa Megawati menerima kembali pencalonan dirinya setelah sebelumnya ia merekomendasikan Erros. Megawati pun melanggar komitmennya sendiri. “Dengan perilakunya ini saya menolak untuk mundur. Toh, saya bilang dia pasti menang dan PDIP terkesan demokratis,” ungkapnya.

Erros menyayangkan tingkah Megawati. Padahal, ketika itu, keinginan untuk mengangkat pemimpin baru di luar trah Soekarno tengah menggema. Namun, ketidakpuasan para kader terhadap model kepemimpinan dan pengelolaan partai tidak dijawab dengan pembenahan internal. Seiring dengan pencalonan kembali Megawati, konsolidasi antaranya dirinya dengan Erros tak tercipta. Justru, yang terjadi adalah Erros dituduh sebagai pengkhianat oleh kaki tangan Megawati.

“Yang terjadi di luar dugaan, saya diposisikan sebagai penghianat oleh para penjilat di sekitar Megawati yang enggak tahu riwayat sesungguhnya. Dan Mega anehnya kok diam saja? Makanya saya bertekad untuk tetap maju. Dan saya dilarang dan diblok oleh para satgas PDIP yang melarang saya masuk arena kongres,” jelas Erros.

Kritik Terhadap Politik Populis

Politik identik dengan kekuasaan. Seorang politisi yang mengemban jabatan eksekutif akan dipandang sebagai orang yang memiliki kekuasaan pada aspek tertentu. Erros menjelaskan arti kekuasaan adalah menjalankan wewenang tanpa merasa cukup hanya karena seorang pemimpin diberi tugas kuasa. Namun, seyogyanya dia juga harus ahli dan berpengalaman luas di bidangnya. Hal yang berbeda jika menyaksikan beberapa pejabat di negeri ini. Padahal, keahlian dan pengalaman luas di bidang tertentu dalam konteks kekuasaan memiliki tujuan besar menyejahterakan rakyat.

Pada gilirannya, kekuasaan yang tidak termanifestasikan dengan kecakapan intelektual dan laku amal akan memicu terjadinya ketimpangan sosial yang lebih luas. Sebagian politisi, menurut Erros, tampak menutupi kekurangan mereka dengan gelagat populisme. Demi menjaga wibawa mereka tanpa dibarengi kepatutan dalam berkuasa tadi, maka muncul lah pilihan `merakyat` dengan manuver klise seperti: blusukan.

“Hanya pendekatan populis. Di-push sedemikian rupa (agar jadi) seorang populis. Buat saya enggak penting itu blusukan ke sana ke sini. Yang saya tunggu adalah kebijakan politik yang berpihak dan memihak rakyat,” ujarnya.

Barangkali pemikiran seperti inilah yang membuat Erros tersingkir di komunitas politik. Gagasan-gagasannya berbeda dari sikap politik mainstream.

Degradasi Budaya

Erros mengajak pentingnya mengenal jati diri bangsa lewat kebudayaan yang muncul dari kearifan lokal. Sebab, hal itu akan menentukan gradasi kualitas kebudayaan yang saat ini terekspresikan. Pesatnya budaya Barat mendegradasi budaya lokal merupakan salah satu sebab dari canggungnya bangsa Indonesia mengenal budaya sendiri.

Kurangnya kesadaran akan identitas budaya paralel dengan sikap acuh pada nilai-nilai sejarah dan arti penting sebuah proses. Imbas budaya baru yang nihil jati diri ini tampak populer di era post-modern sehingga melahirkan sikap baru yang pragmatis. Masyarakat, bahkan pemerintahannya sendiri, menurut Erros berlomba-lomba mengejar sesuatu yang bertolak ukur pada angka-angka: untung atau rugi. Hal ini sejalan dengan kekhawatiran Erros terhadap pemikiran politik pragmatis tadi di mana sikap itu rentan membawa budaya transaksional.

Pada era pemerintahan saat ini, Erros berujar kabinet begitu disesaki oleh `orang-orang pedagang`. Cara berpikir mereka tentu tak bisa dilepaskan dari orientasi materi. “Sehingga yang namanya the beauty color of life itu hilang,” kata pria 70 tahun ini. “Lihatlah semua yang jadi menteri-menteri itu, pedagang semua kan?,” tambahnya lagi.

Tren kepemimpinan yang kini ditunjukkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui kabinetnya memang didominasi oleh kalangan pengusaha. Sebut saja Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan Muhammad Lutfi. Mereka adalah sebagian dari nama-nama menteri Jokowi yang dipilih karena mempertimbangkan aspek kelihaian dalam mendatangkan uang, sesuatu yang dimiliki oleh seorang pengusaha.

Kecenderungan itu membawa Jokowi untuk memilih kaum milenial sebagai garda inovasi yang harus mampu membawa pundi-pundi angka. Caranya bisa saja dengan menjadi pengusaha yang bisa memanfaatkan sarana teknologi digital. Nama Jokowi pun identik dengan dua istilah yang sering disematkan kepadanya: `pengusaha` dan `millennialism`.

Hal itu, kata Erros, tidaklah keliru. Mendatangkan uang untuk negara adalah hal yang tak perlu dipersoalkan penting atau tidaknya. Hanya, ia mewanti-wanti agar dua karakteristik tersebut jangan sekadar menjadi pemanis selama periode kepemimpinannya. Membawa sejumlah program dengan narasi populis tentu mengesankan sebuah jabatan Presiden dijalankan hanya sebatas tugas periodik, tanpa memandang urgensi kebudayaan bangsa yang lebih luas dan penting dibangun untuk ke depan.

“Buat saya Indonesia harus ada seribu tahun lagi, bahkan selamanya. Sehingga bukan hanya untuk menjawab tantangan besok pagi, tapi tantangan 10 tahun, 25 tahun, 50 tahun bahkan 1.000 tahun ke depan”.

Untuk itu, Erros pun mendorong para pemangku kebijakan di negeri ini agar tidak membiarkan kebudayaan asli bangsa Indonesia itu tertinggal dari beragam tren paradigma barat yang kini tengah menggema. Bagaimana mengukur kualitas peradaban suatu bangsa, menurut Erros, adalah dengan mengarusutamakan kebudayaannya sebagai paradigma, lantas mengaktualisasikannya pada setiap aspek kehidupan.

Indonesia tentu jauh berbeda dengan Barat dan bangsa-bangsa Timur lain yang memiliki kultur budayanya masing-masing. Perbedaan budaya menggambarkan karakteristik dan keunikan yang otonom serta melahirkan kearifan budaya. Kearifan budaya yang mengakar di setiap bangsa itu meniscayakan tumbuhnya jati diri yang harus disandang dengan percaya diri untuk membangun peradaban yang kokoh, tanpa intervensi asing.

Tatkala para pemimpin di negeri ini ingin membangun demokrasi, maka bangunlah di atas kebudayaan Indonesia, bukan kebudayaan menurut Amerika, Cina, Arab, dan negara-negara lain yang barangkali punya manifesto sendiri. Oleh sebab itu, Erros menekankan, pemerintah harus mengenal dengan baik kultur budaya bangsa Indonesia sebelum mengambil langkah kebijakan. Agar, dengan itu, pemerintah tidak mudah kepincut dengan sistem budaya yang bukan datang dan berkembang dari negerinya sendiri.

“Setiap bangunan di negeri ini, mau itu politik, ekonomi, dan seterusnya, yang tidak dibangun melalui pijakan nature dan kultur dirinya sendiri, itu sama saja dengan membangun istana di atas pasir,” kata Erros. “Nature dan kulturnya ada di kebudayaannya itu.”

Demikian pelajaran yang bisa diambil dari Erros Djarot, sang sutradara kehidupan dengan watak politiknya yang berkebudayaan. Menjadi Politisi bukan serta merta tugas karena adanya ambisi kalompok. Lebih dari itu, politisi sebenarnya merupakan amanah yang punya cakupan luas, di mana humanisme dan kebudayaan adalah entitas yang tak boleh lepas tertanam dalam relung jiwa bangsa Indonesia.