NU Era Gus Dur di Mata Djohan Effendi

Kepemimpinan Gus Dur

Kepemimpinan Gus Dur sejak 1984, bisa diteroka sebagai tonggak yang mendukung perubahan dalam NU. Gus Dur mengambil dua langkah penting sejak menjadi Ketua Tanfidziyah.

Pertama, dia menyesuaikan posisi NU sesuai dengan keputusan kembali ke Khittah ’26, menarik NU dari kegiatan politik formal dan keluar dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Penyesuaian posisi politik penting untuk penentuan orientasi NU bagi pembangunan umat dibandingkan dengan politik. Strateginya ini dinilai cukup berhasil dalam atmosfer rezim Soeharto yang bertangan besi.

Kedua, Gus Dur melakukan penyesuaian posisi teologi, fikih, dan tasawuf dalam Ahlus-Sunnah wal-Jamaah (Aswaja). Penyesuaian posisi teologi ini penting karena sejak Khittah ’26, NU dalam praktiknya merupakan organisasi yang menekankan pada jam’iyah dinniyah-nya–sedangkan sebelumnya ditekankan pada kegiatan politiknya–jam’iyah dinniyah wa siyasah.

Dalam konteks ini, “NU harus mengambil langkah-langkah untuk membuat kepercayaan teologinya sebagai landasan perkembangan masyarakatnya. Namun, pada waktu yang sama, secara teologis NU tidak siap melakukan perihal ini. Lagi pula, terdapat banyak tantangan terhadap pandangan teologis NU, terutama berkelindan dengan masalah hak asasi manusia, termasuk masalah kesetaraan gender,” ujar Djohan.

Kepemimpinan Gus Dur–di mata Djohan–telah mendorong pelbagai perubahan semacam ini dalam wacana keagamaan NU. Tanpa tedeng aling-aling, Gus Dur menulis dalam pelbagai jurnal dan surat kabar berupa artikel-artikel yang mempertanyakan dan mengkritik doktrin keagamaan NU.

Lebih jauh, Gus Dur mendorong intelektual muda di kalangan NU untuk lebih intensif mewujudkan kritik-kritik itu. Jadi, NU di bawah kepemimpinan Gus Dur mengalami perkembangan yang signifikan dalam pemikiran baru.

Kenyataan ini diakui oleh berbagai kalangan dan sampai batas tertentu para sarjana yang mengamati Islam berpandangan bahwa NU lebih dinamis dan maju dalam bidang pemikiran keagamaan tinimbang dengan organisasi-organisasi Islam lain. Hal ini mungkin benar, terutama kalau kita melihat sumbangan Gus Dur sebagai seorang individu.

Sebuah kenyataan bahwa Gus Dur, menurut Djohan, melalui berbagai kegiatan, secara tidak langsung mendorong kiai-kiai muda untuk mengembangkan kegiatan mereka dalam lingkungan pesantren.

Perihal ini tidak hanya dalam kegiatan mengajar dan belajar, tetapi juga dalam kegiatan pengembangan masyarakat dan pengembangan wacana keagamaan. Keterlibatan dalam pengembangan masyarakat, menempatkan mereka dalam jaringan sosial yang lebih luas, baik di tingkat wilayah maupun nasional.

Dalam kaitan ini, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) yang didirikan pada 1983 oleh sejumlah kiai dan pimpinan LSM memainkan peranan dalam memfasilitasi berbagai kegiatan yang melibatkan jaringan nasional kiai muda melalui serangkaian seminar dan lokakarya.

Salah satu program yang diusung oleh P3M adalah serangkaian seminar bagi para kiai muda yang disebut halaqah. Halaqah sebenarnya kelanjutan dari serangkaian diskusi keagamaan dalam bentuk bahtsul-kitab, yakni telaah literatur keagamaan yang diprakarsai oleh Gus Dur selaku Ketua Umum NU.

Dia meminta intelektual muda NU, Masdar Farid Mas’udi, untuk mengagendakan dan menyelenggarakan kegiatan itu. Dalam pelaksanaannya, teks-teks keagamaan yang dianggap sakral di lingkungan pesantren didiskusikan secara kritis, sesuatu yang tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh para kiai senior.

Bagi mereka, kritik yang tidak biasa itu merupakan sesuatu yang sangat mengusik perasaan. Tak mengherankan jika kemudian kegiatan itu sebagai penyimpangan dari tradisi NU dan sebuah pelanggaran terhadap etika santri. Karena alasan ini, kegiatan itu tidak lanjutkan.

Namun, sejumlah kiai muda merasakan suatu kebutuhan untuk membuat sebuah forum di mana mereka berkesempatan mendiskusikan pelbagai masalah sosial dari perspektif agama. Dari sinilah P3M mengagendakan serangkaian seminar yang disebut halaqah.

Topik-topik yang diagendakan untuk didiskusikan menunjukkan bahwa halaqah tidak hanya mewicarakan masalah keagamaan, tetapi juga masalah sosial politik.

Kegiatan ini juga tidak sekadar kegiatan yang bersifat murni akademik, tetapi lebih penting lagi, ia juga merupakan usaha untuk memahami masalah-masalah riil yang terjadi dalam masyarakat secara lebih tepat dan berusaha ikut serta memberikan sumbangan yang bisa mereka lakukan, dari sudut pandang mereka selaku pemimpin komunitas agama.

Di antara topik-topik itu ada dua topik yang sangat penting: pertama, perluasan makna bermazhab (tamadzdzuhab). Semula istilah ini dipahami sama dengan bertaklid pada pendapat (qawl) imam (atau ulama-ulama) mazhab tanpa mempertanyakannya dan sekarang dimafhumi juga sebagai mengikuti metode (manhaj) ijtihad imam mazhab.

Perluasan makna bermazhab ini mengandung implikasi bahwa pendapat yang menganggap pintu ijtihad sudah tertutup sepeninggal keempat imam mazhab (Abu Hanifah, Malik ibnu Anas, asy-Syafi’i, dan Ahmad ibnu Hanbal) sudah tidak relevan lagi.

Kedua, mereka berusaha merumuskan kembali konsep Ahlus-Sunnah wal-Jamaah yang lebih relevan dengan tuntutan kontemporer, yang mengundang kecaman dari sejumlah kiai senior. Topik-topik ini masih terus dibicarakan dan belum mencapai simpulan yang tetap.

Kedua topik itu, dari perspektif NU, sungguh sangat penting dan bisa dianggap sebagai sebuah terobosan yang membawa dampak pada perkembangan NU di masa depan.