Sedang Membaca
Sang Kutub Pagelaran
Heru Harjo Hutomo
Penulis Kolom

Penulis lepas. Mengembangkan cross-cultural journalism, menulis, menggambar, dan bermusik

Sang Kutub Pagelaran

Kantong Bolong, 40x40 Cm, Goresan Jari, Abu Rokok Di Atas Kertas, Heru Harjo Hutomo, 2017.

Dalang puniku Ingsun

Nglegena tanpa surjan lan kawung

Mung hawa sumrambah wang-wung

Awang-uwung tanpa blangkon

—Heru Harjo Hutomo

Wayang kulit dan kontestasi politik memang tak pernah memiliki hubungan yang mutlak. Meskipun, pada dekade 60-an, dalang-dalang wayang kulit pernah pula bersinggungan secara langsung dengan politik, taruhlah Lekra yang juga mesti berbau “klenik-klenik” pagelaran wayang kulit—yang tentu saja tak segaris dengan azas materialisme, atau bahkan, bagi yang mengambil politik “kanan,” tak sejalan dengan akidah. Pada titik inilah ideologi, ketika mungkin kahanan menuntut untuk sedikit menyimpang dengan azas-azas yang mendasarinya, seolah menjadi supel terhadap tradisi-tradisi masyarakat setempat.

Ada satu hal yang setidaknya dapat dicamkan terhadap peristiwa di atas. Sikap yang jauh atau berjarak pada ideologi tertentu ternyata akan dapat membuat siapa pun kewirangan karena angan dan realita tak selalu sebangun. Kesalahan yang saya kira menghinggapi kaum yang konon katanya memiliki pendekatan keagamaan yang luwes terhadap perbedaan adalah terlalu terpaku pada ideologi yang dianggap pihak lawan sehingga ketika memperoleh kenyataannya lazimnya akan mencari-cari cara bagaimana sang musuh itu telah berkhianat pada ideologi yang dianutnya. Padahal, dengan bersikap seperti itu, kaum yang konon katanya memiliki pendekatan yang supel itu akan dengan sendirinya berpotensi untuk bermusuhan dengan kearifan-kearifan atau praktik-praktik tradisi yang dalam kenyataannya dilakukan, entah untuk kepentingan apa, oleh kubu yang dianggap sebagai lawan.

Baca juga:  Quo Vadis Jangka Pemimpin Jawa?

Namun, saya tak akan membahas bolak-baliknya zaman sebagaimana di atas. Satu hal yang pasti, pagelaran wayang kulit, dengan segala tata artistiknya, adalah tamsil yang bagus tentang prinsip moderasi yang memang menjadi tuntutan kehidupan ketika kehidupan itu dimaknai sebagai sebuah tertib. Dalang yang merupakan representasi sang utusan, dimana segala wewenang dilimpahkan, berposisi di titik tengah diantara simpingan kanan, yang konon merepresentasikan kebaikan, dan simpingan kiri yang konon merepresentasikan kekurangbaikan.

Kebaikan dan kekurangbaikan itu tak sekedar dalam urusan moral sebagaimana yang ditampakkan oleh tokoh-tokoh wayangnya. Namun, kebaikan dan kekurangbaikan itu juga tertaut dengan sikap-sikap teologis dan bahkan nasib yang disandang oleh para tokoh wayang. Dan tentu saja, karena berada di titik tengah, sang dalang yang merupakan sang utusan itu tak memiliki hak apapun atas dasar cerita yang tengah digelarkannya. Karena itulah, dahulu, lazim para dalang mengakhiri pagelaran wayangnya dengan menarikan wayang golek yang diartikan sebagai ajakan untuk mencari (golek) sendiri-sendiri tentang apa yang baru saja digelarkan.

Moderasi dalam pagelaran wayang tak sekedar bahwa sang dalang berada pada posisi tengah, namun moderasi itu juga tampak pada kewenangan sang dalang yang ternyata terbatas. Di samping bahwa sang dalang dibatasi oleh jalan cerita yang membuat ia tak bisa semena-mena terhadap tokoh-tokoh wayang yang digelarkan, dengan simbolisasi tarian wayang golek, sang dalang meski pula menangguhkan segala kepentingannya atas apa yang terjadi dalam pagelaran.

Baca juga:  Ronggawarsita: “Kiri” yang Bukan “Kiri”

Dengan tamsil pagelaran wayang purwa, moderasi kemudian adalah sebuah sikap untuk tak terjatuh pada absolutisme atau kemutlakan. Kemutlakan ini dapat berarti kemutlakan kebenaran sebagaimana yang ditampakkan oleh radikalisme ataupun ekstrimisme keagamaan, dan dapat juga kemutlakan diri sehingga tak menyisakan ruang bagi diri yang lain sebagaimana yang tampak dalam otoritarianisme dan totalitarianisme politik.

Moderasi keagamaan tentu saja pada akhirnya akan berkaitan dengan politik karena radikalisme keagamaan sendiri adalah sebentuk hasrat politik. Khilafah atau tata pemerintahan (yang diklaim) Islam yang terpusat jelas-jelas adalah sebentuk politik. Moderasi, dengan demikian, adalah sebuah keniscayaan dalam masyarakat yang plural sebagaimana di Indonesia. Barangkali, memang tak ada negara-bangsa yang seberuntung Indonesia yang ternyata mewarisi pula pluralitas beserta moderasi yang merupakan konsekuensinya.

 

Katalog Buku Alif.ID
Apa Reaksi Anda?
Bangga
0
Ingin Tahu
0
Senang
0
Terhibur
0
Terinspirasi
0
Terkejut
0
Lihat Komentar (0)

Komentari

Scroll To Top