Orientasi Politik NU Menyehatkan Demokrasi

Sulit dipungkiri kalau hubungan antara NU dan Jokowi di periode kedua pemerintahannya sekarang tidak semanis sebelumnya. Perkaranya lebih rumit dan lebih fundamental daripada jatah-jatahan jabatan. Sementara itu, posisi KH Maruf Amin sebagai wakil presiden tampaknya tidak terlalu menolong hubungan di antara keduanya yang hambar.

Masalahnya persepsi sebagian orang terhadap politik NU sudah terlanjur buruk. Bahkan dalam berbagai literatur akademis, langkah-langkah politik NU yang paradoksal sering digambarkan sebagai mencla-mencle. Ini berbeda dengan penggambaran terhadap kalangan Islam modernis yang, meski konservatif, dianggap lebih teguh dalam prinsip. 

Menurut saya, persepsi keliru tersebut adalah turunan langsung dari paradigma keilmuan modern yang dikotomistik. Realitas sosial yang sedemikian kompleks direduksi ke dalam dualisme yang hitam putih. Dari sinilah logika politik sekuler lahir; kalau religius berarti kalian seharusnya pro-negara teokrasi atau, sebaliknya, kalau sekuler berarti kalian seharusnya pro-negara demokrasi. Jadi kalau ada orang sekuler tetapi mendukung perda syariah atau, sebaliknya, kalau ada orang relegius mati-matian membela Pancasila, kedua-duanya dianggap sebagai keanehan. 

Di sisi lain, paradigma ini lebih sering melihat politik hanya sebagai arena perebutan siapa dapat apa. Jika ada peran gagasan di sana, apalagi yang bersumber dari tafsir keagamaan, maka itu dilirik secara sinis sebagai instrumen kepentingan belaka. Akibatnya, meski NU selalu menyatakan bahwa langkah-langkah politiknya selalu dibimbing oleh argumen ushul fikih, banyak orang tetap tidak percaya. 

Cara bepikir instrumentalistik tersebut akan gagap ketika menyaksikan mengapa beberapa tokoh NU menentang pendapat Din Syamsuddin mengenai pemakzulan pemimpn. Sebagaimana dilaporkan media, Din Syamsuddin menyatakan bahwa jika seorang imam atau pemimpin sudah tidak lagi memperjuangkan keadilan, tidak lagi mempunyai pengetahuan, dan tidak lagi menguasai kemampuan, maka ia layak dimakzulkan. Sulit disangkal yang dimaksud pemimpin di sana adalah Jokowi. Dalam mengemukakan pendapatnya, Din menyandarkan diri pada pandangan Al-Mawardi, seorang ulama fikih klasik terkemuka. 

Kalau mengikuti logika bahwa politik adalah kepentingan belaka, orang NU baik secara diam-diam maupun terang-terangan seharusnya setuju dengan pendapat Din Syamsuddin tersebut. Namun yang muncul justru sebaliknya. Muhammad Machasin mempertanyakan dasar argumennya. Guru besar UIN Yogyakarta dan Rais Syuriyah PBNU ini menilai penafsiran Din terhadap Al-Mawardi keliru. Yang dimaksud pemimpin dalam tulisan Al-Mawardi, khususnya Al-Ahkam As-Sulthaniyyah sebagaimana dikutip oleh Din, adalah pemimpin kekhilafahan Islam atau unit politik berdasarkan agama. Indonesia, kata Machasin, tidak bisa dikategorisasikan seperti itu. Jangan-jangan, Machasin melanjutkan, yang dikutip oleh Din bukan Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, tetapi kitab yang lain. 

Kholid Syeirozi, Sekretaris Umum PP Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, juga berpendapat bahwa konsep imam atau pemimpin yang dibahas oleh Al-Mawardi merujuk pada pemimpin yang absolut, bukan presiden yang dipilih oleh rakyat. Meski secara pribadi mengaku sedang sebel dengan Jokowi, Kholid tetap berpendapat bahwa pemakzulan terhadap presiden di negara demokrasi sebaiknya dihindari karena akan melahirkan anarki dan dendam politik tak berkesudahan. Trauma politik setelah pelengseran Gus Dur dari jabatan presiden oleh Amien Rais dan kelompoknya masih terus membayangi hingga sekarang.

Tanggapan Machasin dan Kholid merefleksikan orientasi politik a la NU yang sesungguhnya sangat menyehatkan. Demokrasi membutuhnya tradisi seperti ini. Orang boleh kecewa dengan sebuah rezim pemerintahan, tetapi kekecewaan itu tidak boleh lantas melahirkan pemakzulan secara gampangan. 

Sebelumnya sejumlah figur NU telah melancarkan kritik keras terhadap Jokowi. KH Said Aqil Siradj menyebut pemerintahan periode ini dikuasai oligarki. Meski demikian, dari dalam kalangan ini kita tidak pernah mendengar adanya suara untuk memakzulkan penguasa yang terpilih secara demokratis melalui pemilu. 

Sayangnya, Jokowi sendiri tampaknya kurang suka dengan tradisi kritik-mengkritik ini. Setidaknya begitulah yang terbaca dari sikap para pendukung garis keras atau mereka yang bekerja di lingkaran dalamnya. Alih-alih ditanggapi dengan argumen balik yang sepadan, isu tentang pemakzulan seperti dicetus oleh Din Syamsddin malah dijadikan bahan drama kekuasaan. Akhirnya dalam praktik politik nyata orientasi politik NU yang tetap mencoba berangkat dari gagasan menjadi terlihat culun di hadapan logika politik sebagai kepentingan.