Sebuah Refleksi Tentang Kerumunan: dari Agama hingga Korona

Di era pandemi sekarang, “kerumunan” menjadi istilah yang menyeramkan. Dalam benak orang, kerumunan berarti media melalui apa virus corona yang mematikan ditularkan. Berdasarkan aturan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) yang dikeluarkan sejumlah pemerintah daerah, kerumunan adalah tindakan terlarang.

Akan tetapi, bahkan sebelum itu, teori-teori sosial modern memang memandang kerumunan dengan nada merendahkan. Ia dianggap bagian dari praktik sosial masyarakat tradisional yang terikat pada asal-ususl primordial. Mereka yang masih suka berkerumun dianggap pribadi yang belum tercerahkan.

Termasuk asal-usul primordial yang menjadi sumber kerumunan tersebut adalah agama. Dalam teori-teori sosial modern yang bersifat sekuler, agama dan kerumunan sebagai sepotong mata uang yang sama. Agama adalah kerumunan dan kerumunan adalah agama. Dulu, oleh Orde baru, Nahdlatul Ulama dicemooh sebagai sebagai kerumumanan. Artnya, belum tercerahkan, tidak modern, jumud.

Oleh karena itu, setelah PSBB dikeluarkan, hal pertama yang dilakukan oleh pemerintah adalah membatasi kegiatan keagamaan di rumah ibadah. Ibadah sebaiknya di rumah saja. Tidak terkecuali kegiatan keagamaan di bulan Ramadan bagi umat Islam, seperti salat Taraweh dan salat Idul Fitri berjamaah yang, jujur saja, merupakan momen yang sangat ditunggu.

Saya sendiri tentu saja setuju dengan anjuran pemerintah tersebut. Demi mencegah penularan virus corona, kita tidak perlu mengejar keutamaan. Toh, agama juga sangat fleksibel, terutama di saan krisis yang mengancam keselamatan jiwa seperti sekarang

Akan tetapi, pada saat yang sama, kita bisa menyaksikan kerumuman di tengah masyarakat tidak hilang dengan sendirinya. Terkhusus lagi menjelang dan ketika Lebaran kemarin. Orang-orang seperti tidak bisa bertahan lagi di rumah. Mereka ingin keluar, entah berbelanja, entah menemui teman atau saudara, atau entah sekadar berkeliling jalanan tanpa tujuan. Pokoknya, pada akhirnya, terjadilah kerumanan.

Lalu orang-orang berkomentar. Kalangan sekuler garis keras, seperti biasa, menyalahkan agama. Kelompok yang merasa lebih terbaratkan daripada masyarakat Indonesia yang lainnya mengkambinghitamkan kedisiplinan “pribumi” yang payah. Pengamat yang pesimis menuduh negara tidak tegas. Pembela rakyat berteriak kencang bahwa pekerja kelas bawah tidak bisa makan kalau di rumah saja. Macam-macam alasan dikemukakan untuk mencoba mengerti mengapa orang-orang masih saja berkerumun di tengah pandemi padahal sudah dilarang.

Alasan-alasan tersebut masing-masing ada benarnya, tetapi saya kira melupakan satu hal, yaitu bahwa pada dasarnya manusia membutuhkan kerumunan. Ini bukan perkara primordial, tetapi lebih dalam daripada itu. Kerumunan adalah kebutuhan yang melekat pada manusia sebagai makhluk sosial. Secara antropologis manusia tidak bisa sendirian. Mereka pasti akan membentuk “kawanan”. Dengan itulah sesungguhnya manusia mencari makna akan keberadaannya. Dan bukankah yang membedakan manusia dan hewan adalah sifat manusia yang selalu ingin mencari makna?

Yang dilakukan oleh modernitas melalui teori-teori sosialnya hanya memindahkan, atau lebih tepatnya menyembunyikan, kebutuhan manusia untuk berkerumun dari rumah ibadah agama-agama ke pasar. Inilah karya kapitalisme yang terbesar.

Dalam konteks masyarakat Barat abad pertengahan, kebutuhan itu ditampung di gereja-gereja, maka setidaknya sejak abad ke-19 kerumunan manusia beralih ke pusat-pusat perbelanjaan. Belakangan, pusat-pusat perbelanjaan tidak lagi berupa bangunan di mana para pedagang menjual barangnya, tetapi juga berbentuk jejaring ekonomi digital yang disambungkan oleh internet.

Cara kapitalisme modern menyembunyikan aspek kerumunan dalam dirinya memang luar biasa canggih. Ia disamarkan, misalnya, dalam seperangkat teori mengenai publik dan privat. Kerumunan dimasukkan ke dalam kategori yang menghuni ruang privat, termasuk agama. Ia tidak boleh ditonjolkan. Namun sementara disembunyikan, peranan dari aktivitas berkerumum di ruang privat sebagai “kondisi latar belakang”, meminjam istilah feminis Nancy Fraser, yang memungkinkan ruang publik bekerja tidak pernah diakui. Kerumunan dianggap buruk, padahal melalui kerumunan itulah sejatinya masyarakat kapitalis bisa eksis—dengan paradoks-paradoks yang melingkupinya.

Kembali ke pembicaraan awal, yang ingin saya klarifikasi adalah sentimen terhadap istilah “kerumunan”. Lebih dari sekadar soal bahasa, ini adalah perkara ekonomi politik kebudayaan. Di era pandemi sekarang, kalau berpikir kritis, kita bisa melihat bagaimana istilah itu digunakan sebagai instrumen kelas sosial yang satu untuk lebih menguasai publik daripada kelas sosial yang lainnya.