Sedang Membaca
Melihat Papua dari Kacamata Filep Karma

Melihat Papua dari Kacamata Filep Karma

Rifqi Fairuz

Filep Karma. Nama tersebut asing bagi saya pribadi, setidaknya sampai hari ini (22/08/2016). Berkat satu kesempatan diskusi terbatas di Jaringan Gusdurian, saya bisa mengamati dan mengenal Pak Filep dari dekat. Diskusi tersebut membahas perkembangan hubungan Indonesia dan Papua. Dengan menghadirkan Pak Filep menjadi pembicara, tentu diskusi ini mengambil sudut pandang orang Papua dalam melihat problem yang terjadi. 

Papua bukan hanya eksotisme wisata Raja Ampat, kekayaan suku pedalaman dan ribuan ton cadangan emas yang dikandungnya. Melihat Papua, hendaknya dari kaca mata yang utuh. Papua adalah ketidakadilan, kemiskinan, pelanggaran HAM, selain keindahan dan kekayaan alam. Melihat Papua hanya karena eksotisme industri turisme dan emas bisa menyesatkan dan membuat kita berangasan. Tidak lebih dari penjajah yang rakus akan sumberdaya alam.

Tidak salah Pak Filep menjadi juru bicara warga Papua, mengingat beliau adalah salah satu simbol aspirasi masyarakat Papua untuk merdeka. Merdeka dari penjajahan bangsa sendiri, merdeka dari segala penindasan yang sudah menjadi borok sepanjang sejarah negeri ini. Tewasnya empat pelajar SMA di Paniai dengan sia-sia masih menyisakan tanda tanya terhadap pelakunya, dari tahun 2014 hingga kini. Kita juga perlu membuka ingatan tentang 95 warga Papua di Yahukimo yang meregang nyawa di pedalaman akibat kelaparan selama berbulan-bulan. Belum lagi tindakan rasisme dan diskriminatif kepada warga Papua yang merantau di daerah-daerah. Nyawa dan harga diri seperti demikian murahnya. Saat tragedi pembakaran masjid di Tolikara pecah, seluruh negeri mengutuk dan mencerca. Dengan bahasa ekstrem, nampaknya rumah ibadah lebih berharga dibanding nyawa warga Papua. 

Keprihatinan Pak Filep membuatnya memutuskan turun berjuang demi martabat tanahnya sejak tahun 90an. Mengibarkan bendera bintang kejora saat peringatan lepasnya Papua dari Belanda di tahun 2004, Pak Filep ditangkap atas tuduhan pengkhianatan terhadap negara dan dijebloskan ke penjara selama 11 tahun. Berbagai siksaan diterimanya selama penahanan, menarik perhatian berbagai organisasi kemanusiaan internasional berkali-kali mengirim peringatan kepada pemerintah Indonesia.

Filep Karma tentu sakit hati atas penyiksaan dan ketidakadilan yang dilakukan oleh negara. Enam periode presiden telah ia lalui, dan hanya satu masa singkat di mana ia merasa Papua diperlakukan sebagai manusia seutuhnya, yaitu periode kepemimpinan presiden Gus Dur. Dari Gus Dur kita bisa belajar, bagaimana menjaga nilai-nilai kemanusiaan di Papua tanpa kehilangan komitmen menjaga keutuhan NKRI. Tidak lain dengan pendekatan kemanusiaan, menjunjung harkat dan martabat dan rasa empati ke tempat yang tinggi.

Salah satu yang jamak diketahui adalah Gus Dur memperbolehkan eksistensi bendera bintang kejora sebagai simbol kultural, dengan syarat ukurannya tidak lebih besar, dan dikibarkan tidak lebih tinggi dari bendera merah-putih. Saya ingat salah satu surat kabar harian yang memuat anekdot bahwa Gus Dur tidak ambil pusing dengan bendera bintang kejora. Tidak ambil pusing, Gus Dur meminta masyarakat untuk menganggap bendera tersebut sebagai umbul-umbul semata. Betul juga, toh di banyak tempat bendera partai politik dan ormas-ormas berkibar lebih banyak, lebih besar dan lebih tinggi dari merah-putih. Tidak repot, toh?

 

Baca juga:  Merancang Kehidupan di Masa Depan

Pendekatan Gus Dur ini justru membuat Pak Filep ketar-ketir. “Saya sempat ketar-ketir dengan Gus Dur ini, karena kalau bendera bintang kejora sudah bisa berkibar di mana-mana, saya bisa dianggap gila karena masih teriak-teriak Papua merdeka.” 

Gus Dur menunjukkan komitmen pendekatan kemanusiaannya dengan mengembalikan nama Papua kepada provinsi pulau Cenderawasih ini, setelah bertahun-tahun buku pelajaran di sekolah mengajarkan anak-anak Indonesia untuk menyebutnya dengan nama Irian Jaya. Pak Filep menggambarkan, zaman Orde Baru siapa yang menyebut “saya orang Papua” bisa berujung bogem mentah dari ABRI. Itupun kalau tidak kena tendang atau digebuk dengan laras senjata. Oleh karenanya mendapatkan nama Papua saja masyarakat sudah gembira bukan main, karena martabat sebagai entitas etnis dan kebudayaan benar-benar dijunjung dan dihargai.

Sambil mengingat-ingat, Pak Filep berkata bahwa beliau pernah berada satu forum dengan Gus Dur. Saat itu diskusi peringatan setahun kematian Theys Eluay, bertempat di kampus UKI Jakarta. 

“Waktu itu kami satu forum, saya bicara sebelum Gus Dur. Waktu giliran Gus Dur berbicara, saya turun sebagai peserta biar bisa bertanya sama Gus Dur”. Kemudian Pak Filep bertanya bagaimana sikap Gus Dur dalam memperlakukan para aktivis OPM. 

Waktu itu Gus Dur tegas, dan meminta untuk dicatat bahwa tindakan yang akan dilakukan kepada para aktivis OPM hanya satu: ditangkap. Dan itu adalah tindakan paling jauh yang akan dilakukan Gus Dur dalam kapasitas sebagai penjaga gawang keutuhan NKRI. “Gus Dur bilang tetap akan menangkap, dan itu satu-satunya. Menekankan tanpa penyiksaan dan kekerasan.” 

Pak Filep menggarisbawahi, bahwa pesan Gus Dur sebenarnya adalah harapan bersama rakyat Indonesia, terutama Papua. Kembalinya supremasi hukum, serta militer yang seharusnya tunduk kepada sipil adalah kunci hukum bisa ditegakkan tanpa mencederai hak-hak kemanusiaan. Namun harapan ini masih jauh panggang dari api, karena bagi Pak Filep, masyarakat Papua masih hidup dalam ketakutan di bawah moncong senapan militer yang seakan tidak tersentuh hukum. 

Komitmen terhadap NKRI pun juga dibuktikan Gus Dur. Gus Dur tidak menyetujui usulan kemerdekaan hasil Kongres Nasional Papua di tahun 2000. Akan tetapi pendekatan kemanusiaan yang sudah dilakukan terbukti ampuh menyisakan kesan hangat yang mendalam bagi masyarakat Papua. Kontras dengan keadaan sejauh ini, dimana penghargaan negara terhadap martabat dan hak kemanusiaan rakyat Papua tidak hadir sama sekali. 

Baca Juga

Membaca persoalan Papua memang tidak mudah, apalagi dihadapkan dengan hitam-putih slogan “NKRI Harga Mati”.  Tapi kita semua bisa sepakat, bahwa kekerasan dan penganiayaan terhadap kemanusiaan di Papua wajib ‘ain hukumnya kita kutuk bersama. Apalagi ketika kekuasaan disalahgunakan dan menggunakan institusi militer sebagai kepanjangan tangan kesewenang-wenangan negara. 

 

Dari Pak Filep saya belajar. Tidak perlu lah di tulisan ini saya ndakik-ndakik soal silang sengkarut Papua dan segala kepentingan sosial-politik-sumber daya di sekitarnya, cukup dari Pak Filep secara pribadi menunjukkan bahwa beliau adalah orang yang sabar dan seorang pembelajar.

Ketika salah satu peserta diskusi bertanya apa yang dilakukannya setelah bebas dari sebelas tahun masa tahanan, Pak Filep bilang bahwa beliau masih ingin belajar. Usia 57 tahun tidak menghalangi niatnya untuk tetap belajar guna meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Bagi Pak Filep, penguasaan Bahasa asing menjadi alat penting memperluas ilmu pengetahuan. Bahkan di usia 57 beliau terdaftar sebagai mahasiswa di salah satu Universitas Terbuka.

Ketika ditanya sampai kapan Pak Filep akan berjuang, tentunya kemerdekaan Papua menjadi titik akhir tujuannya. Walaupun sudah merdeka, jika pemimpin Papua nanti sama zalimnya, Pak Filep siap untuk turun ke jalan lagi. Sambil menunjukkan kucir jenggotnya yang panjang menyentuh dada, Pak Filep bernadzar tidak akan pernah memotong jenggotnya sebelum Papua merdeka. “Sampai saya mati, kalua Papua belum merdeka, ya saya akan dimakamkan dengan jenggot begini”. 

 

Baca juga:  Keluarga, Benteng Utama Menolak Radikalisme

Pertemuan dengan pak Filep hanya berlangsung sekitar satu jam. Tapi sosok yang saya temui adalah sosok yang hangat, dan jauh dari gambaran saya tentang “pemberontak”, dan “pengkhianat negara” yang membawa gagang senjata. Beberapa kali Pak Filep mengistilahkan Papua dan Indonesia adalah sepasang kekasih yang sedang pacaran, hanya sekarang hubungan mereka dilanda kegalauan dan mempertimbangkan untuk tetap bersama atau berpisah. Dan Pak Filep mungkin menyadari betul, bahwa cinta terkadang tidak harus saling memiliki.

Lihat Komentar (0)

Komentari

Scroll To Top