Sedang Membaca
Dilema Ijtihad Politik Kaum Santri
Moh Nur Fauzi
Penulis Kolom

Pengajar di Universitas KH Mukhtar Syafaat Blokagung-Banyuwangi (UIMSYA) dan Pegiat Literasi Darussalam.

Dilema Ijtihad Politik Kaum Santri

politik pilpres 2024

Pesta demokrasi lima tahunan di Indonesia masih akan digelar dalam beberapa bulan mendatang, tepatnya pada 14 Februari 2024. Namun masyarakat Indonesia saat ini telah merasakan betapa konstelasi dan suhu politik jelang pilpres semakin memanas. Situasi demikian harus diakui juga dirasakan oleh kaum santri di negeri ini. Hal ini dirasakan kaum santri karena secara faktual beberapa pesantren memiliki ‘ijtihad politik’ yang berbeda satu sama lain.

Dalam pemilu 2024 kali ini masyarakat dihadapkan pada pilihan tiga pasangan capres dan cawapres yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Ketiga capres dan cawapres, Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dan Prabowo Subiyanto-Gibran Rakabuming Raka saat ini tengah berupaya menggait suara kaum santri. Dalam hal ini kaum santri ibarat ‘pengantin rupawan’ yang diperebutkan oleh capres dan cawapres yang kini tengah bersaing menaikkan popularitas mereka di kalangan milenial.

Ijtihad Politik

Term ‘ijtihad politik’ dimaksudkan sebagai kontribusi pemikiran politik kaum santri dalam menyikapi situasi dan kondisi faktual perpolitikan yang tengah menghangat dan aktual. Kaum santri milenial saat ini dihadapkan pada ‘pilihan dilematis’ karena suara mereka kini diperebutkan untuk mendulang suara dalam pilpres. Dalam konteks ini, ijtihad politik mereka dirasa akan menentukan masa depan dan wajah perpolitikan di negara ini ke depannya, terutama menyambut era Indonesia Emas 2045.

Kaum santri secara faktual dihadapkan pada pilihan dilematis di antara dua cawapres yang kini bersaing, Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD. Keduanya merupakan representasi dari kalangan kaum santri. Muhaimin Iskandar adalah Ketua Umum PKB dan cucu salah seorang pendiri NU KH Bisri Syansuri dari Denanyar Jombang. Sementara Mahfud MD merupakan seorang akademisi dan santri dari Madura yang sukses menapaki tiga jalur institusi penting yakni  eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Baca juga:  Kursi Lebaran, Sungkeman, Tanpa Mbok Jinah

Dilema pilihan politik santri tidak berhenti di situ saja. Tanpa diduga sosok cawapres muda milenial, Gibran Rakabuming Raka siap berkompetisi untuk merebut suara kaum santri. Gibran disinyalir dapat menyedot suara kaum santri pada pilpres kali ini. Tawaran visi misi dan programnya beberapa waktu lalu dirasa matching dan menyentuh kalangan milenial, terutama kaum santri yang ‘melek’ IT.

Dunia pesantren hingga saat ini memang menyajikan budaya unik (unique cuture) yang sulit dicerna oleh kalangan peneliti dan pemerhati (outsider). Salah satunya adalah budaya ‘nderek kiai’ atau paternalistik. Perkataan atau ‘dawuh’ Kiai menjadi acuan pokok dalam menyikapi realitas sosial keseharian santri (private space), tidak terkecuali dalam persoalan pilpres (public space). Sementara bagi kalangan santri (insider) sendiri, keunikan budaya pesantren tersebut merupakan kekayaan khasanah yang harus dijaga dan dilestarikan. Tidak berlebihan jika Abdurrahman Wahid (2006) menyebut pesantren sebagai ‘sub kultur’ dari keindonesiaan kita yang majemuk dan plural.

Keunikan lain dari pesantren sebagai sub kultur ini juga terlihat dari peran Kiai yang memiliki posisi daya tawar tinggi (high bargaining position) terhadap pihak-pihak yang berupaya memanfaatkan atau negosiasi dengan pesantren. Tak heran jika Clifford Geertz (1960), seorang antropolog Amerika dalam penelitiannya menyebut posisi dan peran Kiai ini sebagai perantara budaya (cultural broker). Dalam tesisnya, Geertz menggambarkan Kiai sebagai tokoh sentral dalam masyarakat yang memiliki pengetahuan agama, budaya, dan sosial yang mendalam. Mereka memiliki keahlian dalam memahami norma-norma budaya yang terjadi di masyarakat dan mampu menjadi wasit atau penengah di antara kelompok-kelompok ormas yang ada.

Baca juga:  Warisan Ketegangan: Soeharto, NU, dan Umat Nasrani di Awal Orde Baru

Tesis Geertz tersebut memang relevan untuk jamannya. Tetapi dalam perspektif berbeda, bagi kaum santri tesis tersebut perlu ditelaah ulang. Terutama dalam ranah sosial politik yang memiliki dimensi rasional, kalkulasi menang kalah, dan sarat dengan kepentingan sesaat.

Di era menjamurnya medsos saat ini kaum santri disuguhkan dengan pilihan-pilihan dan ijtihad politik yang fresh dan mencerahkan. Mereka mampu menyerap iklim perbedaan yang ditunjukkan oleh para Kiai dalam mendukung capres cawapres pilihannya. Dalam hal ini para Kiai sebetulnya telah mengajarkan kepada santri milenial bagaimana menerapkan ‘ijtihad politik’ yang relevan dengan jamannya.

Ijtihad politik yang diterapkan para Kiai seakan-akan berupaya  menegaskan bahwa perbedaan merupakan hal yang biasa, terutama dalam dunia politik. Perbedaan adalah suatu hal yang lumrah dan alamiah dalam kehidupan keseharian kita. Dan ini pula yang biasa diajarkan di dunia pesantren yang sarat dengan keragaman dan kebhinnekaan itu. Ijtihad politik seperti ini secara faktual diamini dan diapresiasi oleh salah seorang Kiai, misalnya KH Ahmad Muwaffiq (Gus Muwaffiq) dari Yogyakarta.

Politik Kemanusiaan

Difensiasi pilihan politik santri milenial sejatinya bertolak dari ide dan gagasan Abdurrahman Wahid di era 1980-an. Gagasan Gus Dur tersebut bertemakan ‘Islam sebagai etika sosial. Bagi kaum santri, Islam tidak hanya berfungsi individual dan jaminan keselamatan pribadi. Tetapi lebih dari itu, Islam merupakan ibadah sosial yang menuntun umat manusia untuk mengedepankan etika atau akhlak dalam kesehariannya di segenap dimensi kehidupan. Tidak terkecuali dalam dunia politik.

Baca juga:  Interkoneksitas Asia dan Diaspora Arab di Tiongkok Era Mao

Kaum santri tentu dapat mencermati teladan Gus Dur dalam berpolitik. Politik yang diteladankan Gus Dur adalah politik yang berbasiskan kemaslahatan publik (maslahat al-‘ammah). Kebijakan (policy) yang diambilnya selalu disejajarkan dengan kepentingan masyarakat Indonesia, seperti dinyatakan dalam kaidah fiqh ‘tasharruf al-imam ‘ala al-ra’iyyah manutun bi al-maslahah’. Tidak hanya bagi kepentingan umat Islam, meski mayoritas. Umat minoritas pun mendapat hak dan kewajiban yang sama dalam ikut serta dan upaya membangun Indonesia. Prinsip persamaan dan kesetaraan (al-musawah) inilah yang diteladankan Gus Dur kepada para santri di Indonesia. Politik kemanusiaan lebih diutamakan dari sekedar politik sektarian dan golongan.

Di era medsos saat ini tentunya kaum santri mampu berpikir secara rasional dalam menentukan pilihan. Mereka dapat mencermati dan menentukan pilihan berdasar visi misi dan programnya. Tak kalah penting, kaum santri kini mampu menimbang track record dan integritas moral para capres cawapres kita. Rekam jejak digital mereka sulit terhapus dalam memori kaum santri.

Katalog Buku Alif.ID
Apa Reaksi Anda?
Bangga
1
Ingin Tahu
0
Senang
1
Terhibur
0
Terinspirasi
1
Terkejut
2
Lihat Komentar (0)

Komentari

Scroll To Top