Sajian Khusus: Mewarisi Perjuangan Global Gus Dur

Pada tiap-tiap perdebatan politik identitas di Indonesia, nama almarhum Gus Dur selalu menjadi melankoli di benak publik. Ada kerinduan yang mendalam kepada sosok Gus Dur atas pembelaan heroiknya bagi kemajemukan dan kemerdekaan usai berpulangnya beliau sepuluh tahun lalu. Memang hingga kini belum ada sosok tunggal yang bisa menggantikan figur beliau dalam kedua hal tersebut. Sosoknya penting, terlebih saat isu politik identitas menjadi pusat gravitasi konflik tidak hanya di level nasional tetapi juga global.

Dalam beberapa waktu terakhir, ada dua isu penting: rasisme Papua dan dugaan kamp konsentrasi bagi Muslim Uighur. Dua isu yang kebetulan memiliki resonansi nasional dan global pada derajat yang berbeda. Isu rasisme terhadap saudara-saudara Papua yang mencapai puncaknya beberapa bulan lalu memicu kerusuhan dan kekerasan hingga menjadi atensi internasional. Publik internasional menaruh perhatian bahwa ada yang tengah tidak baik-baik saja antara hubungan Jakarta dan Papua dalam isu ekonomi, pembangunan, identitas, keamanan, dan, yang terpenting, kemanusiaan. Masalah ini hingga kini belum dapat dikatatakan terselesaikan dengan rasa keadilan. Masih terdapat endapan dan residu ketidakadilan yang tidak mampu terungkap. 

Pada saat yang sama, isu diskriminasi dan persekusi bagi Muslim Uighur di Tiongkok memicu perdebatan global hingga merembet ke Indonesia. Sebagai negara dengan berpenduduk Muslim terbesar di dunia, amat wajar apabila terdapat perhatian lebih kepada saudara-saudara seiman di Tiongkok. Terjadi perdebatan apakah tuduhan tersebut riil atau hoaks hingga memperlihatkan betapa belepotannya diplomasi publik Republik Rakyat Tiongkok.

Di antara kedua isu tersebut, ada nama dan cerita Gus Dur yang perlu menjadi pembelajaran penting bagi bangsa ini untuk menyikapi dengan baik, adil, dan penuh moderasi. Almarhum Gus Dur bukanlah sosok yang asing bagi Papua dan Tiongkok. Gus Dur menjadi satu-satunya Presiden yang mampu mengetuk hati dan diingat masyarakat Papua melalui sentuhan solidaritas dan kemanusiaan. Gus Dur menjadi satu-satunya Presiden dalam sejarah republik ini yang dianggap mampu mengembalikan martabat rakyat Papua. Gus Dur pula yang mengembalikan hak sepenuhnya warga keturunan Tionghoa dan secara bersamaan memperbaiki hubungan dengan Tiongkok. 

Tiongkok juga menjadi salah satu negara pertama yang dikunjungi Gus Dur dalam tur diplomatiknya. Beliau sejak lama meyakini bahwa Tiongkok akan kembali menjadi negara besar di level global–dua puluh tahun sebelum Tiongkok menjadi benar-benar negara krusial dan berpengaruh di level global. Bagi beliau, menjalin relasi diplomatik yang positif dengan Tiongkok menjadi kunci dan jaminan jangka panjang bagi politik luar negeri Indonesia. Gus Dur menempatkan Papua sebagai prioritas dalam negeri dan Tiongkok sebagai mitra penting di luar negeri.

Kembali ke persoalan Uighur dan Papua, debat di kalangan netizen pun terpolarisasi antara sebagian dari mereka yang bersuara keras bagi kasus Uighur tetapi abai pada Papua, dan sebagian dari mereka yang keras menyuarakan ketidakadilan di Papua, tetapi menolak peduli atas kasus Uighur. Belum ada yang benar-benar secara proporsional adil bersikap atas kedua isu tersebut. Negara juga memiliki semacam kesulitan bagi untuk menyikapi kedua isu tersebut. 

Republik ini memiliki isu kredibilitas ketika hendak menyuarakan protes dan verifikasi atas apa yang terjadi di komunitas Muslim Uighur Tiongkok mengingat kita juga tidak baik-baik amat dalam mengelola isu kemanusiaan di Papua. Isu kredibilitas ini mengunci posisi politik luar negeri Indonesia sehingga tidak memiliki keleluasaan untuk meminta Tiongkok mengubah perilakunya ketika kebijakan domestik kita sendiri terhadap Papua belum sempurna. 

Pada titik ini, boleh lah kita mengambil pelajaran dari Gus Dur. Apabila kita renungkan kembali, kedua isu itu memiliki titik pijak yang sama: kemanusiaan dan keadilan. Gus Dur memberi pelajaran penting bahwa kemanusiaan dan keadilan patutnya tidak dilihat secara hierarkis. Solidaritas kemanusiaan tidak boleh mensortir prioritas primordial. Dukungan atas keadilan pun harusnya tidak pernah menciptakan prioritas vertikal berbasis ras, agama, suku, gender, dan latar belakang. 

Bangsa ini akan bisa secara kredibel dan pantas untuk berbicara mengenai keadilan dan kemanusiaan apabila kita menyelesaikan urusan dalam negeri kita. Karenanya, ketika kita melihat isu kemanusiaan yang tengah terjadi di Uighur, kacamata ganda kita juga harus tertuju pada apa yang terjadi di Papua. Bangsa ini harus mampu menyelesaikan isu kemanusiaan Papua dengan penuh rasa keadilan untuk memastikan kita dapat sepenuhnya bersuara untuk melindungi Muslim Uighur.

Negara perlu merespon dua isu ini dengan sama baiknya. Perlu ada upaya yang jujur dari pemerintah untuk mengakui kesalahan kemanusiaan dan ketidakadilan terhadap Papua. Perlu dialog yang jujur tanpa ancaman dengan mengedepankan kemanusiaan, dengan mendengarkan apa mau rakyat Papua, apa yang mereka keluhkan atas keadilan dan hak asasi manusia. Selesaikan peristiwa-peristiwa di masa silam dengan jujur dan penuh cinta, jauh dari pencitraan. Agar hal ini tidak menjadi beban sejarah dan beban generasional untuk generasi milenial di masa mendatang. Ini juga untuk memastikan bahwa negara nantinya mampu menjalankan diplomasi kemanusiaan tanpa beban. Palestina, Uighur, Rohingya, Sudan Selatan, Yaman, Republik Afrika Tengah dan masih banyak lagi isu-isu kemanusiaan global yang perlu menjadi perhatian kita dan berimplikasi pada kewajiban negara bersuara sebagai amanah konstitusi: menjaga perdamaian dunia.

Namun, memang keadilan dan kemanusiaan bukanlah narasi yang begitu mudah dijalankan. Pierre Teilhard de Chardin, seorang pemikir Prancis abad lalu, menyebut bahwa kemanusiaan merupakan ikhtiar berkelanjutan yang mengarah pada kesadaran dan kompleksitas yang lebih besar. Artinya, tiap-tiap sejengkal upaya menuju kemanusiaan dan keadilan akan menemui kompleksitas baru yang mengharuskan upaya ekstra dalam mencapainya. 

Dalam hal ini, Gus Dur memberikan teladan penting dalam sepanjang hidupnya bahwa keadilan dan kemanusiaan harus menjadi fondasi dan pilar yang terus menerus diupayakan. Hingga akhir hayatnya, bahkan setelah akhir hayatnya, kemanusiaan dan keadilan menjadi dua hal konstan yang senantiasa diperjuangkan oleh Gus Dur, keluarganya, maupun para penerusnya. Para penerus itu adalah bangsa Indonesia dan semua pembaca. Sebab tugas kemanusiaan dan keadilan amat berat diletakkan pada satu pundak orang, apalagi figur tersebut telah lama berpulang. Keduanya adalah tanggung jawab moral kita sebagai anak bangsa, anak manusia. Saat ini, dan seterusnya.