Rekomendasi Rembug Budaya “Haul Gus Dur Satu Dekade” Jadi Gerakan Bersama

Rembug Budaya Haul Gus Dur Satu Dekade dengan tema Kebudayaan Melestarikan Kemanusiaan menghasilkan sejumlah rekomendasi yang ditujukan tidak hanya kepada pemerintah namun juga masyarakat Indonesia, kita semua. Tidak adil jika menumpukan langkah hanya kepada pemerintah, karena kita semua memiliki tanggung-jawab dan peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka itu, pelaksanaan rekomendasi harus menjadi gerakan bersama.

Rekomendasi yang disusun oleh tim perumus dengan arahan putri pertama Gus Dur, Alissa Wahid, merupakan rangkuman pemikiran yang disampaikan oleh para pemantik dan penanggap rembug. Rembug Budaya Haul Gus Dur Satu Dekade dilaksanakan di Masjid Al-Munawwaroh Ciganjur pada tanggal 28 Desember 2019 pukul 10.00–12.00 WIB.

Para pemantik rembug budaya meliputi Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono, Dirjen Kebudayaan Kemdikbud Hilmar Farid, Menteri Agama RI 2014-2019 Lukman Hakim Saifuddin, dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia Sarasdewi, dan shohibul bait Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Adapun para penanggap meliputi anggota DPR RI 2019-2024 dari Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera, pematung Dolorosa Sinaga, perupa Nasirun, komika Sakdiyah Ma’ruf, sutradara Ernest Prakasa, Direktur LKiS  Hairus Salim, dan jurnalis Kompas Putu Fajar Arcana.

Rekomendasi disusun setelah proses diskusi yang santai dan hangat, dengan tanpa mengalihkan fokus pada butir-butir pemikiran dalam rembug budaya. Mbak Lisa (Alissa Wahid) menawarkan satu alur berfikir yang efektif agar rekomendasi memiliki pijakan yang kuat, tidak sekadar menyampaikan poin demi poin yang disampaikan para pemantik dan penanggap secara sporadis.

Kondisi kehidupan berbangsa dan bermasyarakat saat ini, termasuk kondisi pemerintahan Indonesia, terjadi karena berbagi sebab, termasuk mental dan struktur/cara berpikir penduduk/warga negara Indonesia. Cara penyelesainnya pun harus merujuk dan mengulik mental dan cara berpikir itu agar tepat sasaran. Berikut ini adalah hasil diskusi tim pemurus yang meliputi Agus Noor, Hikmat Darmawan, Putut Wijanarko, Restu Gunawan, Hairus Salim, Susi Ivvaty, Ngatawi al-Zastrouw, Pdt. Suarbudaya Rahadian, Nia Dinata, Putu Fajar Arcana, Faisal Kamandobat, Wahyu Susilo, Aak Abdullah Kudus, dan Alissa Wahid.

Tantangan Kebudayaan Saat Ini

1. Eksploitasi alam. Orientasi pembangunan yang menekankan pertumbuhan ekonomi (ekonomi ekstraktif) dan pengabaian pengetahuan tradisional telah mengorbankan keberlanjutan lingkungan.
2. Modernitas yang dibanggakan tidak digali secara maksimal dari pengetahuan dan kearifan tradisional.
3. Ketidakadilan dan diskriminasi terhadap kelompok rentan (perempuan dan anak, minoritas agama dan kepercayaan, difabel, dll): kelompok mayoritas memperoleh ruang ekspresi yang jauh lebih besar, sebaliknya kelompok minoritas terus mendapat tekanan serta keterbatasan ruang ekspresi.
4. Segregasi ruang antar kelompok masyarakat berdasarkan perbedaan identitas yang merupakan sisa-sisa praktik berpikir kolonial.
5. Moderasi kelompok: masyarakat majemuk rentan perpecahan sementara daya moderasi dan rekonsiliasi kultural makin merosot.
6. Dehumanisasi akibat teknologi serta kegagapan teknologi, tercermin dari gencarnya produksi konten dengan mengabaikan konteks.
7. Ultrakonservatisme agama yang menguat dan menantang kebudayaan.
8. Politisasi kebudayaan dan agama yang mengakibatkan ketegangan dan perpecahan.
9. Kebudayaan yang berorientasi pada pasar: contohnya konten media sosial yang didominasi oleh hal-hal yang banal, produksi film dibuat berdasarkan petimbangan selera pasat bukan bukan dari misi membangun peradaban, pusat literatur hanya terkonsentrasi di Jawa yang berdampak pada berkurangnya minat baca.
10. Kontribusi Indonesia terhadap pengembangan kebudayaan dunia masih minim.
11. Negara belum mengelola kebudayaan secara efektif.
12. Masyarakat sipil sebetulnya sudah kuat namun belum solid.

 Rekomendasi

1. Kebudayaan harus melestarikan kemanusiaan dengan menangkap pergumulan kemanusiaan, khususnya pengalaman hidup kelompok-kelompok rentan/lemah seperti perempuan, penghayat kepercayaan, difabel, dll.
2. Gerakan dan kebijakan kebudayaan harus membangun ekosistem kebudayaan yang partisipatoris, sehingga pengenbangan kebudayaan tidak bertumpu pada elitisme kebudayaan.
3. Negara dan masyarakat harus mengedepankan pendekatan kebudayaan sebagai bentuk pengelolaan keberagaman dan instrumen resolusi konflik.
4. Negara harus menjadi fasilitator dalam tata kelola kebudayaan, dengan menjadikan kebudayaan sebagai kata kerja, sumber pengetahuan, dan elan vital dalam membangun peradaban yang lebih manusiawi.
5. Paradigma pembangunan harus berdasarkan strategi kebudayaan nasional, dan dijabarkan dalam kebijakan dan strategi anggaran, serta diimplementasikan secara komprehensif sampai ke pemerintah daerah.
6. Negara harus memberikan jaminan perlindungan berekspresi dan dukungan sumber daya untuk gerakan kebudayaan dalam bentuk akses, fasilitas, dan ruang.
7. Negara dan masyarakat perlu membangun model praktik keberagamaan yang kontekstual dengan konstruksi budaya Indonesia. Agama dan budaya tidak saling mengalahkan, bukan dikotomi yang kontradiktif, tetapi dialektis, keduanya saling belajar dan mengambil. Beragama yang berkebudayaan berarti praktik beragama yang membawa manfaat dan maslahat termasuk untuk alam.
8. Sistem pendidikan harus mengembangkan potensi kemanusiaan agar tidak dikendalikan oleh teknologi, tetapi menguasainya melalui khazanah pengetahuan dan budaya.
9. Kebudayaan perlu dioptimalkan sebagai cara menumbuhkan daya kritis terhadap kekuasaan, untuk mengikis pragmatisme dan apatisme politik.
10. Negara perlu meninggalkan model ekonomi ekstraktif yang mengorbankan keberlanjutan ekologi dan mulai menggali potensi ekonomi yang berbasis pengetahuan tradisional dan kearifan lokal. (SI)