Minggu Itu Sejarah

Hari-hari menjelang 20 Oktober 2019, kaum elite politik pusing dan “ribut”. Tema terberat adalah Minggu. Pada tanggal sudah ditentukan untuk pelantikan Presiden-Wakil Presiden (2019-2024), urusan waktu menjadi pelik. Minggu bukan perkara sepele dalam politik mutakhir. Politik belum boleh libur. Pertemuan-pertemuan para tokoh dilakukan “tergesa” dan penjelasan-penjelasan disampaikan ke publik sering berubah. Minggu itu politik, tak mudah dimengerti dengan nalar-imajinasi libur. Minggu tak meliburkan politik.

Konon, sekian konser musik di Jakarta dan pelbagai kota memilih menunda atau membatalkan demi pelantikan atau “ritual” politik di hari Minggu. Keputusan itu bermaksud membuat suasana damai, tertib, dan tenang. Konser musik boleh libur di hari Minggu meski para penikmat musik masih terus mendengarkan lagu-lagu dari pelbagai alat. Dulu, para remaja 1990-an sering menantikan Minggu. Pagi sampai siang, mereka bermesraan dengan radio. Minggu mengartikan girang dan sedih gara-gara pemeringkatan lagu-lagu di radio. Orang-orang bisa memberi sebutan “tangga lagu”. Minggu itu lagu.

Pada 2019, Minggu itu politik. Hari bersejarah bagi lakon Indonesia. Para sejarawan wajib mencatat Minggu, jangan cuma tanggal. Buku-buku sejarah mengenai Indonesia sering mencantumkan waktu itu tanggal, nama bulan, dan tahun. Nama hari sering tak tercatat atau teringat. Kita beruntung masih mungkin mengingat nama hari saat pembacaan teks proklamasi: Jumat.

Pada 18 Agustus 1945, Soekarno dan Mohammad Hatta ditetapkan sebagai Presiden-Wakil Presiden Republik Indonesia. Kita bisa menebak peristiwa bersejarah itu terjadi di hari Sabtu. Kita agak sulit mengingat nama-nama hari saat Soeharto, Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan SBY dilantik sebagai Presiden. Di buku berjudul Sejarah Indonesia Modern 1200-2004 (2005) susunan MC Ricklefs, kita sulit mencari nama hari untuk peristiwa-peristiwa bersejarah. Buku berjudul Menjadi Indonesia (2007) garapan Parakitri T Simbolon pun tak direpotkan dengan pencantuman nama-nama hari. Kita menduga para sejarawan memang belum terlalu mementingkan nama hari.

Minggu tentu jarang diceritakan dalam sejarah Indonesia. Kita masih mungkin berpikiran Minggu dengan membuka buku berjudul Nusa Jawa: Silang Budaya (1996) susunan Denys Lombard. Penjelasan pendek tapi memikat. Lombard mencatat bahwa penamaan kedua belas bulan di Indonesia dipinjam dari bulan Belanda. Penamaan hari dalam sepekan meminjam dari nama Arab. Pengecualian nama Ahad diganti Minggu. Proses perubahan itu berlangsung lama.  Lombard membaca surat kabar Djawi Kanda di awal abad XX mengenai pilihan hari libur, tenang, dan ibadah: “… seharusnya lebih wajar, kalau di Nusantara, yang penduduknya berjuta-juta muslim dan segelintir penganut Kristen, hari tenang jatuh pada hari Jumat, bukan Minggu.” Perkara itu mengingatkan keterangan dari tokoh di MPR mengenai pilihan pelantikan di Minggu siang demi menghormati orang-orang beribadah di gereja. Lombard cuma secuil mengurusi Minggu. Ia tak pernah berjanji ke pembaca untuk membuat buku saku mengenai sejarah Minggu di Indonesia, dari masa ke masa.

Kesadaran mencantumkan nama hari pernah dimiliki Taufiq Ismail dalam gubahan puisi-puisi merekam malapetaka 1965-1966 dalam buku berjudul Benteng (1966). Ia menulis Kamis, bukan Minggu. Kita tetap membaca kutipan dari puisi berjudul “Kemis Pagi” untuk mengerti arti sebutan dan pencantuman nama hari di arus sejarah Indonesia: Hari ini kita tangkap tangan-tangan kebatilan/ Kebanjakan anak-anak muda berumur belasan/ Jang berangkat dari rumah, pagi tanpa sarapan/ Telah kita naiki gedung-gedung itu/ Mereka semua putjat, tiada lagi berdaja/ Seorang ketika digiring, tersedu/ Membuka sendiri tanda kebesaran dipundaknja/ Dan berdjalan perlahan dengan lemahnja. Kamis itu tercatat tanpa kita mengetahui tanggal, nama bulan, dan tahun. Kita justru mendapat berita bahwa unjuk rasa mungkin “diliburkan” dulu pada Minggu, 20 Oktober 2019. Kita tak usah menanti ada puisi mengenai kaum mahasiswa berunjuk rasa saat Minggu bersejarah.

Pada suatu masa, Minggu itu milik kaum ibu. Pencatat tanda-tanda zaman itu bernama Ignas Kleden. Di Femina edisi 19 Juli 1977, ia menulis kolom berjudul “Arisan dan Rasa Haus”. Esai jauh dari politik dan filsafat tapi membuktikan ketangguhan penerapan ilmu-ilmu sosial. Ignas Kleden itu sosiolog meski memiliki gelagat ingin pula menjadi kritikus sastra. Kita membaca: “Sekarang ada kebiasaan baru. Hari Minggu pagi atau sore pada bulan muda, selalu kelihatan serombongan ibu-ibu dalam gaun gemerlapan berkumpul di rumah sini atau sana. Praktek itu namanya arisan.” Kita agak tersadarkan kemauan Ignas Kleden merekam ada pemaknaan Minggu itu arisan para ibu pada masa 1970-an. Esai itu mungkin sudah dilupakan Ignas Kleden atau bukan pilihan para pengamat sosial-politik dijadikan kliping.

Kita bakal mengingat Minggu itu politik, melampaui arisan ibu-ibu. Di Jakarta, 20 Oktober 2019, kesibukan politik berlangsung dengan kesederhanaan. Joko Widodo ingin sederhana. Rencana bakal ada kirab sudah dibatalkan demi memenuhi definisi sederhana. Orang-orang tetap mengartikan Minggu itu libur. Mereka boleh tidur sampai siang, pelesiran, dan pacaran. Sekian orang memilih ibadah. Di jalan-jalan tanpa kendaraan bermotor, orang-orang menikmati Minggu untuk santai, pamer diri, membeli jajanan, dan berpotret. Kita pun berhak berada di rumah: duduk di hadapan televisi. Minggu itu politik. Kita bakal mendapat acara-acara mungkin seragam di semua stasiun televisi. Acara dimulai sejak pagi sampai malam. Minggu itu menonton acara penting di televisi sampai capek dan ketiduran.

Minggu sudah membuat para elite politik rajin rapat dan membuat keputusan-keputusan memicu polemik. Mereka mungkin tak pernah menduga bahwa 20 Oktober 2019 bakal dimaknai dengan sekian peristiwa mengejutkan. Mereka pun dipaksa berpikir serius gara-gara itu Minggu. Kita turut berpikiran Minggu meski tak seruwet kaum politik. Minggu itu istirahat, libur, santai, tenang, girang, dan mesra. Pengertian bertambah dengan Minggu itu politik. Kita diharapkan menerima pemaknaan bahwa Minggu belum membolehkan politik itu libur. Begitu.