Merekatkan Kembali Pesantren dengan Petani

Akhir 2018, Kongres Petani dan Santri se-Madura digelar di Pondok Pesantren Nasy’atul Muta’allimin, Gapura, Sumenep. Acara ini dimotori oleh PCNU Sumenep, Front Nahdliyyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) Sumenep, Barisan Ajègè Tanah Ajègè Nak Poto (BATAN), dan beberapa pihak yang memiliki kepedulian akan kehidupan petani dan isu-isu agraria.

Dalam hal ini bukan maksud saya untuk memaparkan bagaimana langkah kongres ini, serta apa persoalan-persoalan yang melatar belakanginya. Atau apa saja rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan, biarkan itu semua berada di ‘koridornya’ sendiri.

Yang menarik, menurut saya, momen ini merupakan embrio mendekatkan kembali santri atau pesantren dengan basis massanya yang kebanyakan adalah petani. Sebab, berdirinya pesantren tidak bisa dilepaskan dengan maupun sebagai bentuk respons akan realitas sosial sekitarnya.

Acep Zamzam Noor memberikan ilustrasi menarik bagaimana awal mula pesantren berdiri. Bahwa pertama seorang santri yang sudah lama mondok pulang ke kampung halamannya.

Pertama yang dia lakukan adalah menghidupkan langgar di dekat rumahnya dengan salat tarawih bulan puasa. Kemudian dia menawarkan pengajian tiap minggu kepada ibu-ibu, gayung pun bersambut.

Tambah hari, kepercayaan orang-orang kampung terhadapnya makin tinggi dan anak-anak yang mengaji tidak lagi di sekitar langgar tapi datang dari kampung-kampung sebelah. Pendirian pondok untuk menampung para santri adalah keniscayaan. Tanpa terasa sebuah pesantren telah lahir di desa itu dan seorang kiai hadir serta menjadi panutan para warganya.

Demikianlah proses berdirinya pondok pesantren yang tersebar di pelbagai pelosok desa yang Acep Zamzam Noor yakini. Singkat kata, keberadaan pesantren tak bisa dilepaskan dengan peran serta masyarakatnya. Demikian juga dengan gelar yang didapat seseorang sebagai “kiai” tidak turun secara tiba-tiba dari langit.

Karena itu, pesantren memiliki keberpihakan nyata pada masyarakat dan turut serta memberikan solusi kreatif akan pelbagai persoalan yang dihadapi. Salah satu contoh yang dilakukan KH Zaini Abdul Mun’im, pendiri pondok pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo.

Sebelum Kiai Zaini menetap di Paiton masyarakat sulit mendapat penghasilan yang cukup memenuhi kebutuhan hidupnya. Kondisi geografis yang panas tampaknya juga tak bisa dijadikan tumpuan penghasilan yang ekonomis.

Akhirnya, Kiai Zaini menawarkan penanaman bibit tembakau sebagai salah satu penyangga ekonomi masyarakat. Ternyata, tanaman yang menjadi bahan dasar rokok ini cocok dengan kontur tanah Paiton, ekonomi masyarakat pun perlahan mulai meningkat. Walaupun, katanya, tawaran Kiai Zaini ini dilecehkan karena beranggapan bahwa tembakau adalah tanaman tak berguna. Sampai saat ini, masyarakat Paiton masih menanam dan menggantungkan nasib dapurnya pada tembakau.

Namun demikian, karakter pesantren seperti tersebut di atas kini mulai bergeser. Pesantren terasa telah membuat jarak dengan masyarakat, alih-alih merasakan penderitaan yang dihadapi atau memberi suatu solusi. Tidak sedikit yang saya jumpai, beberapa orang di dekat pesantren tak sanggup memondokkan anaknya karena biaya ini-itu tak terjangkau.

Di tambah lagi para santri juga tampaknya ‘dijauhkan’ dari basis asalnya, yakni petani. Data BPS menunjukkan bahwa yang menjalani profesi sebagai petani jumlahnya terus menurun dari 39,22 juta pada 2013, 38,97 juta pada 2014 dan di tahun 2015 menjadi 37,75 juta. Angka-angka ini terus menyusut tiap tahunnya.

Nah, minimnya minat terhadap profesi tani seperti tersebut di atas tidak menutup kemungkinan santri termasuk di dalamnya. Padahal Hadratusyekh KH Muhammad Hasyim Asy’ari menaruh perhatian yang tinggi kepada kaum petani, kesuburan tanah, serta kepemilikan tanah, sebagaimana beliau tulis di majalah Suara Muslimin Indonesia. Mengapa pesantren atau santri terasa berjarak dengan basis masyarakatnya?

Bergesernya orientasi dimaksud sepertinya bermula sejak masuknya sekolah-sekolah formal ke dalam pesantren. Memang, harus diakui, ada manfaat yang diperoleh, tetapi, perlahan-lahan pesantren dipaksa menyesuaikan diri dengan ritme sekolah formal yang lebih mengutamakan logika bukan empati atau akhlak. Santri kebanyakan lebih disibukkan dengan pelbagai tugas sekolah, yang tidak sejalan dengan basis asalnya. Inilah yang disebut pendidikan turbo oleh Sindhunata.

Padahal sejarah telah mengajarkan bagaimana pesantren, khususnya di Madura, menjadi penyambung lidah perjuangan masyarakat. Karena pesantren lahir dari rahim masyarakat dan mempunyai tanggung jawab untuk menolong mereka yang lemah dan dilemahkan.

Kasus di Madura, khususnya Sumenep, petani yang merupakan basis pesantren tengah mengalami ‘perampasan’ ruang-ruang publik untuk “meng-ada”.

Dalam hal ini penting kiranya merumuskan pelbagai langkah konkret. Di antaranya adalah, menurut saya, pertama mengurangi energinya terhadap logika sekolah formal. Kedua, santri sudah seharusnya dibekali dengan pelbagai perangkat ilmu pengetahuan sosial, sehingga ketika pulang dan berbaur dengan masyarakat, tidak gagap. Mereka mampu membaca karakter, problem sosial sekitarnya, serta menawarkan solusi yang tepat. Wallahu ‘alam