Sedang Membaca
Ingar Bingar Pilpres 2024: Jangan Berlebih-lebihan
Khairul Anwar
Penulis Kolom

Sekretaris PR GP Ansor Karangjompo Pekalongan, Lulusan Pascasarjana UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Ingar Bingar Pilpres 2024: Jangan Berlebih-lebihan

Deklarasi Kampanye Pemilu Damai Tahun 2024. Foto: kpu.go.id

Suhu politik di dalam negeri semakin panas, terutama karena momennya berdekatan dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Hampir setiap hari saya melihat perang kata-kata di media sosial, baik dari pasangan calon (paslon) maupun para pendukungnya. Para pembela kebenaran setiap paslon memanaskan situasi dengan membuka “borok” paslon lain, hal ini dengan tujuan supaya paslon lain terlihat buruk di mata masyarakat. 

Jelang Pilpres 2024, terlebih tahapannya kini sudah memasuki masa kampanye – masa yang sangat krusial bagi para pihak yang berkontestasi — kita akan disuguhkan “perang” antara masing-masing “suporter” capres-cawapres, baik di dunia nyata, terkhusus juga di dunia maya.

Setidaknya hingga Pilpres 2024 ini selesai, perbedaan pendapat dalam urusan politik akan terjadi dalam kehidupan sehari-hari umat manusia. Antara dosen dengan mahasiswa. Guru dengan murid. Bahkan orang tua dengan anaknya. Akan tetapi, jangan sampai kemudian perbedaan sikap politik tersebut membuat kita terpecah belah. Kita enggan berkomunikasi dengan teman, misalnya, ketika si teman berbeda pilihan politik dengan kita. Atau kita tak lagi ingin berbicara dengan orang tua akibat orang tua kita mempunyai tokoh idola yang tidak sepemikiran dengan anaknya.

Dalam menghadapi Pilpres 2024, kita harus bersikap biasa saja. Santai saja. Tidak usah terlalu fanatik dalam mensupport paslon tertentu. Toh, capres-cawapres yang kita dukung juga bukan makhluk sempurna, sehingga kita tak perlu untuk mengagung-agungkannya. Yang perlu kita istimewakan cukup Nabi Muhammad SAW, manusia paling sempurna sejagat raya.

Selebihnya, kita tak perlu berharap banyak pada capres-cawapres, karena mereka hanya manusia biasa yang tak luput dari segala dosa dan kesalahan. Tiap-tiap capres-cawapres punya rekam jejak yang tidak begitu baik. Mereka punya pengalaman yang pernah bikin sakit hati masyarakat. Dan bayang-bayang rekam jejak hitam tersebut akan selalu memayungi setiap paslon kemanapun mereka melangkah.

Mayoritas orang tahu bahwa Prabowo Subianto punya “masa lalu” melakukan pelanggaran HAM. Tepatnya pada tahun 1998 saat ia masih menjabat Komandan Jenderal Kopassus dan terlibat dalam penculikan beberapa aktivis, yang sampai saat ini, tidak diketahui keberadaannya. Anies Baswedan, di sisi lain, pernah melakukan politisasi agama dan politik identitas pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Sementara itu, Ganjar Pranowo, memiliki rekam jejak dalam perusakan lingkungan di Jawa Tengah. Salah satunya dalam kasus Wadas. Predikat Gubernur perusak lingkungan pun sempat disematkan oleh warga Wadas kepada Ganjar.

Baca juga:  Argentina 1985: Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu

Dengan adanya riwayat kinerja yang tidak baik di masa lalunya, ini menandakan bahwa mereka bukan lah sosok yang bersih. Jauh dari kata suci. Meskipun, saya yakin, setiap paslon juga memiliki rekam jejak yang baik, akan tetapi dalam diskursus publik, satu kesalahan akan lebih dilihat daripada seratus atau bahkan seribu kebenaran.

Menaruh hati dan memberikan dukungan kepada salah satu paslon boleh-boleh saja, berharap mereka menang dalam pemilu juga sah-sah saja. Tapi jangan sampai kasih sayang berlebihan itu membuat kita buta hati. Singkatnya, kita nggak perlu terlalu fanatik. Ciri-ciri yang jelas dari sifat fanatik, menurut Zulkarnain (2020) adalah ketidakmampuan memahami karakteristik individual orang lain yang berada diluar kelompoknya, benar atau salah.

Sikap fanatik adalah sikap tertutup terhadap pandangan lain yang berbeda dan berusaha meniadakannya. Sikap begini adalah pembawaan yang memandang hanya diri atau golongan sendiri saja yang betul, manakala pihak lain adalah salah, malah secara berani menuduh pihak yang berlainan pendapat sebagai kelompok bodoh.

Terlalu mendewakan paslon tertentu akan membuat seseorang menilai apa yang disampaikan paslon lain sebagai sebuah ketidakbenaran, meskipun yang diutarakan paslon lain tersebut adalah sebuah fakta dan data yang sudah diuji secara empiris. .

Fanatisme ekstrim terhadap kubu paslon tertentu hingga berperilaku menjelekkan kubu paslon yang lain, merupakan ciri dari masyarakat yang sakit, lantaran kelompok masyarakat tersebut tidak lagi memiliki rasionalitas dan objektivitas dalam menilai sesuatu.

Baca juga:  Tahun Politik: Menguji Netralitas PBNU

Dalam pandangan Andik Matulessy, seorang pakar psikologi politik Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, menyatakan bahwa cara berpikir seperti itu sangat berbahaya ketika sosok tokoh yang dikaguminya kebetulan tersangkut kasus hukum. Kecenderungan untuk memaklumi kejahatan yang dilakukan tokoh idola, akan sangat mungkin terjadi.

Militansi simpatisan ketiga paslon yang bercampur fanatisme, baik paslon Anies-Muhaimin, Prabowo-Gibran, dan Ganjar-Mahfud, berpotensi memicu konflik saat kampanye terbuka berlangsung. Akibat fanatisme, akan membakar sentimen para pendukung salah satu paslon untuk anti terhadap lawan politiknya. Sehingga memicu kecenderungan menyerang satu sama lain. Saling fitnah pun berpotensi bisa terjadi.

Berbalas serangan antar pendukung paslon pernah terjadi pada Pilpres terakhir, 2019. Waktu itu, jelang Pilpres 2019, Pilpres yang dipandang banyak kalangan sebagai kontestasi Pilpres paling panas di Indonesia, masyarakat mulai terbelah menjadi dua kelompok yang saling berhadapan, terutama perang kata-kata di media sosial. Muncul istilah ‘cebong’ – julukan bagi fans fanatik Jokowi dan ‘kampret’ sebutan bagi penggemar Prabowo.

Di media sosial kala itu, menyebar berita hoax menjadi tren dalam laga pilpres 2019. Karena yang dicari dalam media sosial adalah pembenaran bukan kebenaran, maka tiap kubu akan saling gontok gontokan terhadap berita yang menyerang masing masing kubu.

Meskipun Pilpres 2019 terjadi polarisasi di masyarakat, terjadi perseteruan antar kedua kubu, tapi endingnya adalah terjadinya rekonsiliasi yakni merapatnya Prabowo Subianto menjadi menteri-nya Jokowi, alias dalam konteks ini, Prabowo tidak lagi menjadi oposisi.

Nah, berangkat dari momen bersandarnya Prabowo ke kubu Jokowi – bahkan berlanjut ke Pilpres 2024 dengan menggandeng putra Jokowi, Gibran –  kita perlu sadari bahwa dalam politik tidak ada musuh dan kawan yang abadi, yang kekal  hanyalah kepentingan kekuasaan.

Baca juga:  Suara NU dan Arah Politik Kiai di Pilpres 2024

Maka dari itu, masyarakat umum, bila mau mendukung salah satu paslon, dukunglah sewajarnya saja. Karena apa? Ketika paslon yang kita dukung nanti menang, misalnya, kita tetap tak akan jadi apa-apa. Capres tidak terlalu berperan signifikan pada kehidupan kita. Kita masih menjadi rakyat biasa, kecuali kalau kita punya “orang dalam” yang bisa mengajak kita menjadi staf menteri, misalnya, atau minimal menjadi pegawai di Mahkamah Konstitusi (MK).

Selain itu, andaikata paslon yang kita jagokan kalah, toh dunia juga tak akan hancur. Kita masih bisa hidup. Kopi dan gorengan di pagi hari masih bisa kita nikmati.

Jadi, berikan dukungan kepada paslon tertentu dengan sikap sewajarnya. Tidak perlu mati-matian alias berlebihan. Ajaran Islam sendri melarang tegas setiap pemeluknya berlebih-lebihan dalam segala sesuatu karena termasuk ke dalam sifat tercela. Berlebih-lebihan ini meliputi berbagai hal, termasuk juga dalam hal beribadah, gaya hidup, berniaga, hingga makan dan minum.

KH. Mustofa Bisri atau Gus Mus menyatakan, berlebih-lebihan membuat manusia tidak adil sejak dari pikiran. Apalagi berlebih-lebihan dalam mencintai atau membenci. Jika orang membenci dengan berlebih-lebihan maka hilang akalnya. Apapun yang diucapkan dan dilakukan oleh orang yang dibencinya akan selalu salah.

Mendukung salah satu paslon dengan batas yang wajar, itu artinya kita juga mengimplementasikan sikap at-tawassuth atau sikap tengah-tengah, sedang-sedang, tidak ekstrim kiri ataupun ekstrim kanan. Sikap moderat ini membantu menghindari konflik dan pertentangan yang bisa saja timbul akibat perilaku atau pendapat yang berlebihan.

Makanya, ketika para elit politik terlibat “perang”, dan terlibat drama-drama seperti sinetron, kita tidak perlu ikut-ikutan. Perkara politik jangan dimasukkan ke hati, yang bisa membikin kita baper alias terbawa perasaan. Bersikap biasa saja, namun tetap kritis dalam menyambut datangnya Pemilu 2024.

Katalog Buku Alif.ID
Apa Reaksi Anda?
Bangga
0
Ingin Tahu
0
Senang
0
Terhibur
0
Terinspirasi
0
Terkejut
0
Lihat Komentar (0)

Komentari

Scroll To Top