Pesantren, Identitas dan Kelas

Selama ini konsepsi mengenai pesantren umumnya merujuk pada pengertian kultural, yaitu tempat di mana para santri mempelajari ilmu-ilmu dan nilai-nilai keagamaan dari kyai yang tersambung dengan sanad intelektual tertentu (Dhofier, 1994[cetakan keenam]). Dari sini berkembang analisis yang lebih luas mengenai kaum “santri” (Geertz, 1981) yang membentuk “subkultur” (Wahid, 1988) tersendiri dalam masyarakat secara keseluruhan. Jika dihadapkan dengan kemodernan, pesantren dilihat sebagai benteng kultural sekelompok orang, yaitu kamu santri, yang mau bertahan dengan tradisinya. Bahkan ketika kemudian sejumlah pesantren mengklaim diri “modern”, semua orang akan paham bahwa mereka tetap berbeda dengan sekolah umum biasa.

Pengertian kultural yang menyelimuti perbincangan mengenai pesantren tentu saja tidak salah, sebab kenyatannya demikian. Dalam studi ilmu-ilmu sosial dan humaniora tentang Indonesia, pesantren selalu digambarkan sebagai suatu “identitas”. Terlebih lagi jika dikomparasikan dengan negeri-negeri lain, pesantren memang sangat unik. Tidak ada institusi sosial pendidikan seperti pesantren di tempat lainnya. Ia hanya ada di Indonesia. Di beberapa negeri tetangga, seperti Malaysia dan Thailand, dulu ada lembaga sejenis pesantren, tetapi sekarang terhempas gelombang perubahan. Keunikan dan kemampuan pesantren untuk mempertahankan diri, juga inovasi yang tiada henti, mengundang kekaguman. Di antara terbosan terbaru adalah “formalisasi” ma’had aly. Jelas sekali ini merupakan kemajuan yang sangat berarti.

Akan tetapi, saya ingin membawa perbincangan mengenai pesantren ke tahap yang lebih lanjut. Lebih dari sekadar identitas, pesantren di sisi lain juga menggambarkan suatu “kelas”. Yang saya maksud kelas dalam hal ini berarti pesantren—artinya orang-orang pesantren—pada dasarnya menempati posisi tertentu dalam struktur ekonomi masyarakat. Saya melihat usaha ini bukan angan-angan, sebab buktinya bisa ditemukan dalam sejarah. Namun lebih dari itu, pemahaman pesantren tidak hanya dalam kerangka identitas, tetapi juga kelas, akan membantu mengklarifikasi berbagai persepsi keliru mengenai pesantren itu sendiri. Dengan kata lain saya ingin mengatakan bahwa pesantren bukan sakadar tempat rehabilitasi kenakalan ramaja atau mereka yang terpapar radikalisme agama, melainkan juga tempat yang memiliki arti khusus dalam perubahan sosial masyarakat Indonesia.

Teori-Teori Identitas

Seperti telah dikatakan, konsepsi mengenai pesantren umumnya merujuk pada pengertian kultural. Akan tetapi, penting dicatat, kondisi ini berlaku umum dalam perdebatan teori-teori sosial, tidak hanya terjadi dalam kajian-kajian mengenai pesantren. Bersamaan dengan menguatnya hegemoni teori-teori modernisasi, perhatian akademis terhadap komunitas “non-modern” justru tercurah pada fenomena kultural yang berpusat pada identitas. Pertanyaan riset yang sering muncul adalah bagaimana individu atau kelompok sosial tertentu menghadapi modernitas? Lalu nilai-nilai apa dari masa lalu yang masih bertahan dalam perubahan zaman? Mengapa demikian? Dan seterusnya, pertanyaan-pertanyaan lain semacamnya.

Secara teoretis, pada saat itu, pendekatan Weberian cukup dominan. Yang digali dari pesantren adalah nilai-nilai yang melandasinya, norma-norma yang dipegangnya, ajaran-ajaran yang diyakininya, sehingga dengan itu semua ia bisa bertahan dan berkelanjutan. Dalam perkembangan terbaru, banyak sekali studi dilakukan untuk mengetahui mengapa pesantren bisa terpapar atau, sebaliknya, terhindar radikalisme agama. Berbagai studi tentang toleransi atau intoleransi juga selalu mengaitkan posisi dan peranan pesantren di dalamnya.

Termasuk dalam pendekatan ini adalah studi-studi sejarah inteletual pesantren. Premisnya adalah bahwa meski tradisional, pesantren ternyata mempunyai jaringan keilmuan yang kosmopolitan. Hubungan-hubungan antara Jawa atau Nusantara secara umum dan Timur Tengah telah terjalin sejak awal. Bahkan hingga awal abad ke-20, para ulama Nusantara masih mendominasi lingkar kajian di Masjid al-Haram, Mekkah. Kita juga bisa menengok jaringan Al-Azhar di Mesir dan kemudian Hadramaut di Yaman.

Sesungguhnya pendekatan Weberian tidak sesederhana itu. Identitas dalam pengertian Weber adalah “status” yang tidak terpisah dari struktur sosial yang melingkupinya. Namun pendekatan Weberian yang saya maksud adalah pendekatan yang hanya merujuk pada satu karya Max Weber yang paling terkenal, The Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism (2005 [1930]). Dalam karya ini Weber memang terkesan menojolkan aspek etik atau etos, seolah-olah kapitalisme lahir dan berkembang di kalangan yang mempunyai etik atau etos tertentu. Akan tetapi, kalau kita membaca karyanya yang lain, The Methodology of Social Sciences (1949), kita akan menemukan spektrum pemikiran Weber yang lebih luas. Dalam karya yang disebut terakhir ini jelas sekali Weber membela objektivitas yang berakar pada wawasan strukturalis di hadapan kritik hermeneutika dan fenomenologi yang berporos pada alam pikir kulturalis.

Lepas dari perdebatan metodologis tersebut, perspektif kultural yang menguasai kajian-kajian mengenai pesantren berdampak serius. Salah satunya adalah keterlenaan orang-orang pesantren sendiri dari perubahan sosial yang melaju sedemikian kencang. Sementara mereka terus berbangga dengan nilai-nilai dan khazanah keilmuan yang dimilikinya, kekuasaan ekonomi politik di luar sana pergi menempatkan pesantren sebagai klangenan belaka. Pada titik inilah kita membutuhkan perspektif ekonomi untuk melengkapi perspektif kultural yang telah lebih eksis sebelumnya.

Teori-Teori Kelas

Harus diakui konsep “kelas” cukup terabaikan dalam teori-teori sosial. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga merupakan fenomena umum di seluruh dunia. Teori-teori sosial lebih menaruh perhatian pada identitas daripada kelas. Lebih tepatnya, keduanya saling terlepas. Seolah-olah identitas tidak terkait dengan kelas dan demikian pula sebaliknya (Fraser, 2003)

Akan tetapi, krisis kapitalisme neoliberal yang terjadi di mana-mana (di Indonesia sejak akhir 1990-an) sekarang ini memanggil kembali pertanyaan-pertanyaan tentang kelas. Fenomena ketimpangan sosial, oligarki, hingga populisme yang menjadi kata kunci dalam politik hari ini tidak bisa dipahami kecuali dengan perangkat analisis kelas. Termasuk dalam hal ini adalah gejala kebangkitan agama-agama di ruang publik. Contohnya, kita akan kesulitan memahami mengapa banyak sekali anak muda terpelajar ikut gerakan “hijrah” tanpa dibarengi dengan analisis dari kelas sosial mana mereka berasal.

Berangkat dari pertimbangan itu, saya melihat potensi yang luar biasa jika kajian-kajian tentang pesantren mencoba menyertakan teori-teori “kelas” dalam analisisnya. Kita pasti ingin tahu siapa saja pihak-pihak yang sekarang terlibat dalam urusan kepesantrenan dan dari kelas sosial mana mereka berasal. Dengan mengajukan pertanyaan seperti ini kita akan lebih mampu menangkap imajinasi yang dimiliki oleh orang-orang pesantren baik terhadap dirinya sendiri maupun pihak-pihak lain. Yang paling penting lagi, diharapkan melalui penggunaan analisis kelas kita akan lebih mengentahui posisi pesantren dalam formasi masyarakat kapitalis kontemporer.

Untuk itu mau tidak mau kita perlu meninjau Karl Marx dan Marxisme. Bagi orang-orang pesantren, peninjauan ini akan berguna tidak hanya untuk menjernihkan kekeruhan persepsi mengenai Marx dan Marxisme, tetapi juga untuk mengerti lebih jauh kelebihan dan keterbatasan Marx dan Marxisme itu sendiri jika digunakan untuk memahami pesantren. Jika selama ini Marx dan Marxisme lebih banyak digunakan sebagai jargon ideologi politik, maka sekarang saatnya orang pesantren memanfaatkannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Pelajaran Teori-Teori Sosial untuk Pesantren

Pokok yang ingin saya sampaikan sebenarnya adalah undangan kepada pesantren untuk lebih memberikan perhatian pada pelajaran teori-teori sosial. Di samping mengkaji kitab-kitab klasik ilmu-ilmu keislaman yang menjadi fokus utamanya, kiranya tidak salah kalau para santri–khususnya yang berada di tingkat ma’had aly–mencoba memasuki wilayah yang selama ini dikuasai oleh kaum akademisi di luar pesantren. Bagi saya ini penting karena selama ini kajian-kajian pesantren jusru lebih banyak dilakukan oleh pihak-pihak di luar pesantren. Pesantren malah terlihat menjadi objek industri akademik belaka.

Namun yang lebih penting dari itu adalah kegunaan praktisnya. Terlebih lagi bagi para mahasantri ma’had aly, yang kelak akan menjadi pemimpin agama di komunitasnya, pemahaman teori-teori sosial cukup pasti akan membantu mereka menjelaskan masalah-masalah keagamaan yang semakin rumit. Teks keilmuan Islam klasik jelas merupakan korpus pengetahuan yang tidak bisa ditawar, tetapi bagaimana menyambungkan itu dengan realitas sosial ekonomi masyakarat kontemporer tentu saja membutuhkan perangkat lain, yaitu teori-teori sosial. (RM)