KPK Endgame: Berani Jujur, Pecat!

Lagi-lagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat gempar publik dengan pengumuman 75 Pegawai KPK yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Termasuk yang tidak lolos TWK adalah Penyidik Senior KPK, Novel Baswedan.

Publik pun dibuat semakin bingung dengan terdepaknya Novel Baswedan dari TWK KPK. Gaduh TWK KPK pun hingga sampai ke Istana bahkan Presiden Jokowi meminta untuk meninjau ulang hasil ketidaklolosan 75 Pegawai KPK yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Pimpinan KPK tetap bersikukuh bahwa 75 Pegawai KPK yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangssan (TWK) merupakan hasil final. Arahan Presiden Jokowi seakan mereka acuhkan begitu saja. KPK didesak untuk lebih transparan dalam menyelenggarakan proses seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) agar publik bisa lebih mengetahui proses tersebut dan tidak menimbulkan kecurigaan dalam internal KPK.

Sebagian pihak mengatakan bahwa ada upaya “operasi senyap” untuk melenyapkan penyidik-penyidik KPK yang berprestasi dalam pengungkapan kasus-kasus korupsi kelas kakap. Hal itu mungkin ada benarnya juga, tentunya juga ada pembuktian-pembuktian lebih lanjut dengan data dan fakta yang valid.

Sebagaimana yang dilansir dari tempo.co (9/06) “Ketua KPK Firli Bahuri diduga berniat memberhentikan 75 pegawai saat hasil Tes Wawasan Kebangsaan diumumkan. Diduga rencana itu tertunda, setelah nama-nama pegawai yang tidak lolos TWK bocor ke publik. KPK menerima hasil TWK dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) tanggal 27 April 2021. Berdasarkan sumber Indonesialeaks, dua hari kemudian atau tanggal 29 April 2021 diadakan rapat pimpinan diruang rapat utama lantai 15 Gedung Merah Putih KPK. Dengan agenda persiapan pembukaan hasil TWK. Diduga Firli meminta pegawai yang tidak lolos TWK langsung diberhentikan pada 1 Juni 2021. Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango disebut mendukung pernyataan Firli Bahuri. Ia meminta bawahannya untuk melaksanakan perintah tersebut. Nawawi tidak menjawab telepon dan pesan WhatsApp dari Indonesialeaks. Tetapi pejabat Biro Hukum KPK meminta agar usulan tersebut untuk dipertimbangkan kembali. Ia menyarakankan agar pegawai yang tidak lolos TWK untuk diberikan pendidikan dan pelatihan, namun usulan tersebut ditolak.

Setelah rapat tersebut, Pimpinan KPK mengumumkan secara umum ringkasan hasil TWK pada 5 Mei 2021. Press release diadakan setelah beredar di media massa berita 75 pegawai yang tidak lolos TWK dan terancam dipecat. Presiden Jokowi meminta supaya hasil TWK tidak dijadikan sebagai penentu kelulusan pegawai menjadi ASN. Hingga akhirnya Firli angkat bicara perihal 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK dalam press release di Kantor KPK pada 20 Mei 2021. “Kami memastikan sampai hari ini tidak pernah KPK ingin memberhentikan, tidak pernah juga KPK memecat, bahkan tidak pernah KPK memberhentikan dengan hormat maupun tidak hormat”, kata Firli.

Rapat koordinasi antara KPK dengan BKN tanggal 25 Mei 2021 menentukan nasib 75 pegawai yang tidak lolos TWK. Dari hasil tersebut dinyatakan bahwa, KPK memberhentikan 51 pegawai, karena tidak bisa dibina dan 24 lainnya diharuskan mengikuti pendidikan wawasan kebangsaan. Firli telah mengklaim berjuang untuk menyelamatkan anak buahnya. Firli membantah ada upaya untuk menyingkirkan 75 melalui Tes Wawasan Kebangsaan. Ia mengatakan bahwa 75 pegawai yang tidak lolos murni karena tes.”

Entah karena ada intrik atau upaya apapun dalam menyingkirkan 75 pegawai KPK, tampaknya KPK sudah mulai berada di ujung tanduk. Lembaga anti rasuah yang berasal dari rahim reformasi 1998 yang digadang-gadang sebagai harapan rakyat dalam garis depan pemberantasan korupsi tampaknya semakin mengecewakan bagi kita semua. Kekuatan KPK sudah mulai dipreteli perlahan oleh kepentingan para oligarki.

Bak menjadi macan ompong yang sudah tiada taringnya, KPK mulai perlahan luntur marwahnya dalam pemberantasan korupsi. Berbagai skandal yang memalukan yang terkuak jauh sebelum polemik 75 Pegawai KPK yang tidak lolos TWK semakin meruntuhkan citra dan kewibawaan KPK. Hal inipun berakibat pada rendahnya kepercayaan publik pada lembaga pemberantasan korupsi.

Tentunya para korupor-koruptor kelas kakap yang belum tersentuh KPK tampak berpesata pora menikmati harta hasil merampok uang rakyat serta tertawa terbahak-bahak melihat KPK yang sudah menjadi macan ompong tak ada tajinya. Para koruptor lebih leluasa lagi untuk menggarong uang rakyat yang seharusnya dimanfaatkan untuk kemaslahatan rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana umum, infrastruktur, dan lain sebagainya untuk dinikmati sendiri dan semakin membuat perut-perut koruptor tampak buncit.

Hal ini pun juga berakibat pada indeks persepsi korupsi dunia untuk Indonesia sehingga berpengaruh pada investor yang berinvestasi di Indonesia untuk menanam modalnya menjadi ragu mengingat maraknya korupsi yang terjadi di Indonesia. Perilaku-perilaku koruptif di tingkat-tingkat kecil seperti pungli maupun suap juga semakin mencengkeram para investor. Dengan dalih birokrasi yang serba ketat, ujung-ujungnya juga berakhir dengan duit.