Nahdlatul Ulama Sesudah Ini (Bagian Kedua)

Untuk membangun peradaban, diperlukan suatu konstruksi sosial-politik sebagai basis untuk mengawali perjuangan. Demikianlah rumus sejarah. Itu pula sebabnya, Kanjeng Nabi Muhammad Shallallaahu ‘Alaihi Wasallam mencari-cari tempat yang cocok untuk hijrah setelah menyimpulkan bahwa Mekkah tidak bisa dijadikan basis awalan.

Yatsrib menjadi destinasi yang ideal karena penduduknya bersedia membuat kesepakatan untuk membangun konstruksi sosial-politik bersama-sama Kanjeng Nabi Shallallaahu ‘Alaihi Wasallam dan kaum Muhajirin. Bahwa belakangan ada pihak yang mengingkari kesepakatan, itu soal lain.

Berbeda dari organisasi-organisasi lain yang ada di kurun waktu berdirinya, NU hadir dengan konstruksi sosial-politik yang nyaris komplit minus kuasa negara. NU merepresentasikan suatu komunitas dengan ikatan kultural yang kuat, bahkan dengan sejenis “struktur kekuasaan” berupa pengaruh para kyai dengan daya kendali yang kuat pula atas jama’ahnya.

Ikhwanul Muslimun yang didirikan tahun 1929 baru berupa ideologi yang ditawarkan. Demikian pula Syarikat Islam dan Muhammadiyah, tahun 1912, mengumpulkan orang-orang yang setuju dengan suatu gagasan abstrak dan terbatas, tentang perjuangan politik, atau pembaharuan pendidikan. NU adalah keseluruhan komunitas berikut kompleks budaya dan hubungan-hubungan kuasa yang menjadi bagian dari tradisinya.

Tapi tetap saja apa yang ada itu belum cukup. Maka, bersama-sama elemen-elemen Bangsa lainnya, NU ikut memperjuangkan negara, yaitu NKRI, dengan kesadaran penuh untuk memiliki negara sendiri, berdiri sendiri. Sama sekali tidak ada wawasan untuk bergabung dengan bagian dunia Islam lainnya dalam satu entitas negara untuk mengembalikan konstruksi Turki Usmani atau yang sejenisnya. Karena sudah pasti bahwa kedatangan era peradaban baru telah menjadi kesadaran bersama.

Harus dipahami bahwa baik mendirikan NU maupun mendirikan NKRI bukanlah “proyek” langsung jadi seperi mincuki mindhik. Semua itu adalah perjuangan merintus peradaban baru. Proyek raksasa yang harus digembalakan mengarungi sejarah, menembus bolak-baliknya jaman. Maka nilai yang paling transenden dalam hal ini adalah cita-cita peradaban itu sendiri. Banyak pernyataan-pernyataan atau keputusan-keputusan yang dibuat oleh para Bapak Pendiri dan para pahlawan dari generasi yang lalu harus diletakkan pada posisi temporer, tergantung konteks kehadirannya. Maka tafsir dan perlakuan terhadap kutipan-kutipan harus dibarengi dengan pemahaman yang jernih akan konteks tersebut.

Tak perlu kejang-kejang mendapati kenyataan bahwa Kyai Wahab Hasbullah pada tahun 1952 menyeret NU keluar dari Masyumi dan berpraktek sebagai partai politik, sedang Hadlratussyaikh Kiai Hasyim Asy’ari sebelum wafat pernah menyatakan bahwa Masyumi adalah satu-satunya partai politik bagi seluruh umat Islam Indonesia. Demikian pula bahwa Bung Karno mengumumkan Dekrit Presiden kembali ke UUD 1945 (NKRI) tahun 1959, padahal tadinya sudah setuju pembentukan Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949.

Kita bersyukur bahwa dari jaman ke jaman Allah Subhanahu wa Ta’ala menganugerahkan pemimpin-pemimpin yang bashiroh ruhaniyahnya (ketajaman mata batin) senantiasa dinaungi petunjuk-Nya. Walaupun harus menempuh berbagai gejolak yang mengerikan, agenda membangun peradaban tak pernah patah sama sekali ataupun terhenti.

Kini kita telah memiliki jam’iyyah yang —walaupun masih lebih banyak kekurangannya daripada kelebihannya— bukan hanya sudah operasional sampai tingkat mampu bertahan hidup saja, tapi sudah tertransformasikan sehingga cukup cakap untuk memasuki jaman baru abad ke-21.

Negara kita ini pun cukup tahan waras melalui macam-macam benturan yang tak masuk akal, menjadi satu-satunya negara di Dunia Islam yang tetap stabil ditengah demokratisasi berkelanjutan, pada saat yang lainnya terkena sawan bahkan kejangkitan alergi mematikan ketika bersenggolan dengan demokrasi. Bahwa ada kekhawatiran-kekhawatiran, bukan alasan untuk berkecil hati. Banyak temannya. Seluruh dunia memang dihantui macam-macam kekhawatiran.

Bahkan, kemelut global yang memuncak, khususnya terkait stabilitas dan keamanan, justru menerbitkan peluang peran besar bagi NU dan NKRI. Gagasan “Humanitarian Islam” (Islam untuk Kemanusiaan, Al Islam lil Insaniyyah) yang dideklarasikan oleh Gerakan Pemuda Ansor pada 2017 di Jombang kemudian dilengkapi dengan kerangka teologis secara valid oleh Musyawarah Nasional Alim-Ulama NU di Kota Banjar, 2019, beserta “Manifesto Nusantara” yang diumumkan di Yogya, 2018, kini mulai mewarnai wacana global tentang perdamaian dan tata dunia baru yang dimpikan semua orang, yaitu “tata dunia yang sungguh-sungguh adil dan harmonis, ditegakkan diatas dasar penghormatan terhadap kesetaraan hak dan martabat diantara sesama”.

Apabila hal ini dikelola dengan semestinya, akan tercipta kemlêtikan —boso Indonesiane opo ‘ki, Lak?— (leverage) yang tak ternilai, yaitu ketika realitas keunggulan Indonesia semakin dikenal dan diakui oleh dunia, sebagaimana yang dewasa ini mulai terasa. Pada gilirannya, kemlêtikan itu akan menjadi kekuatan tawar yang melambungkan kedudukan Indonesia dalam percaturan internasional.

NU sendiri telah memiliki lembaga-lembaga yang terus berkembang: lebih dari dua puluh ribu pesantren, belasan ribu madrasah dan sekolah, puluhan perguruan tinggi, ratusan rumah sakit, sentra-sentra ekonomi, dan sebagainya; jutaan kader terlatih dan panen sarjana secara besar-besaran di berbagai bidang; jaringan kerja sama didalam dan luar negeri yang mulai menggurita; semua tinggal menunggu pencanggihan kualitas dan penerapan konstruksi gerakan yang lebih berdaya. Gambaran statistik tentang luasan pengaruh NU saat ini pun amat mengesankan. Apabila NU konsisten saja dengan positioning dan langkah-langkahnya dalam dinamika masyarakat seperti sekarang, angka-angka statistik itu masih bisa terus bertambah. Apalagi jika berhasil menerapkan konstruksi gerakan yang lebih progresif.