Merasa Benar oleh Pengetahuan yang Keliru

Setelah publik dibuat heboh atas wacana pernikahan antar kelas yang dicanangkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, pejabat kita lainnya dari KPAI kembali menggegerkan masyarakat dengan pernyataannya bahwa kehamilan bagi perempuan dapat terjadi di kolam renang tanpa melakukan hubungan intim dengan laki-laki terlebih dahulu.

Sontak, apa yang ia katakan menjadi ger-geran di media sosial. Terlebih, ia sempat mengklaim bahwa info tersebut ia dapatkan dari jurnal ilmiah bertaraf internasional. Pertanyaannya kemudian, jurnal mana yang mampu membuktikan teori ini? Bila itu rasional dan dapat dibuktikan, mungkin dalam beberapa waktu ke depan, kita akan menjadi saksi mata tutupnya banyak kolam renang di Indonesia dan belahan dunia lainnya karena ketakutan perempuan akan kehamilan yang berpangkal dari berendam dan berenang semata!

Deretan klaim menggelikan pejabat kita tadi mengingatkan saya akan buku menarik dari Tom Nichols yang berjudul “The Death of Expertise”, buku ini menceritakan bahwa semakin hari, dengan maraknya media sosial dan tren ‘buzzer’, seseorang yang bukan pakar justru terlihat lebih sering mengaku dan berbicara banyak di luar keahlian dan bidang yang ia geluti. Lucunya, tidak jarang ada publik yang malah dengan mudahnya percaya dan menganggap hal tersebut benar adanya. Runtuhnya otoritas pengetahuan pada era post-truth seperti sekarang disebabkan oleh beberapa hal: selain masih rendahnya tingkat literasi masyarakat kita; di zaman internet, orang cenderung terjangkit efek Dunning-Kruger, yaitu gejala psikologis individu yang baru belajar dan memiliki sedikit pengetahuan di bidang tertentu, namun kemudian merasa sudah ahli dan dan bias konfirmasi pada segala hal. Akibat negatifnya? Ia merasa benar oleh pengetahuan yang sedikit dan condong menyampaikan hal yang keliru.  

Otoritas keilmuan wakil rakyat yang runtuh mengakibatkan publik pun menjadi semakin skeptis pada pejabat negara. Selain beberapa pernyataan blunder tanpa dasar, hal itu memperlihatkan bahwa sekelas orang berpendidikan di lembaga resmi kita selama ini abai terhadap riset ilmiah dan hanya melihat problematika masyarakat dari permukaan, tanpa mau repot-repot menganalisis secara mendalam apa akar masalah sebenarnya. Padahal seluruh pejabat kita sudah dibiayai besar oleh masyarakat agar dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan paripurna. Kalau melihat kejadian beberapa minggu terakhir, alih-alih menyuarakan aspirasi rakyat, mereka justru mendorong runtuhnya otoritas keilmuan di ranah publik. Padahal dengan arus informasi yang semakin deras, masyarakat berhak mendapatkan pencerahan dari perwakilan lembaga negara, bukan malah kemudian dijerumuskan kepada pengetahuan yang tidak sumber dan asal muasalnya. 

Celakanya, tipologi sebagian masyarakat kita hingga saat ini masih mengacu pada teori klasik Muhammad Hatta dalam hal memperoleh ilmu, yakni: cerita orangtua, pengalaman sendiri, serta keterangan orang lain. Dan yang terakhir, justru beberapa di antaranya datang dari perwakilan pejabat yang memproduksi pengetahuan menyesatkan. Jika semakin banyak tokoh yang membuat pernyataan tanpa dasar ilmiah yang kuat, saya khawatir demokrasi dan derasnya informasi tidak membantu kita menjadi masyarakat yang cerdas, tapi malah akan menjerumuskan kita ke dalam lembah salah sangka dan kebodohan tak terhingga. 

Belajar dari sejarah dan teori realistic conflict, prasangka dan kedunguan publik yang dibiarkan adalah bibit subur dari konflik sosial dan penindasan. Awalnya masyarakat memang hanya memunculkan prasangka. Namun, seiring dengan kecurigaan yang diamini oleh banyak pihak, hal tersebut akan mendorong diskriminasi, dan diskriminasi dapat melahirkan penindasan, terutama kepada golongan minoritas dan yang termarjinalkan. 

Melihat fenomena pejabat publik kita yang terus menerus melempar pernyataan tanpa kejelasan metode ilmiah, bangsa ini bisa saja terperosok ke lubang kelam historis yang sama! Eh, apa ternyata sudah?!