Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman Wahid atau biasa disapa Yenny Wahid, mengapresiasi jiwa besar, komitmen, dan respons cepat yang ditunjukkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim terhadap polemik Kamus Sejarah Jilid I. Padahal, penyusunan konten kamus tersebut sesungguhnya tidak terjadi di era Nadiem.
Menurut cucu pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH. Hasyim Asy’ari itu, kamus yang menjadi perdebatan itu keluar sebelum Nadiem menjadi menteri, sehingga tidak berada dalam supervisinya.
“Saya mengapresiasi Pak Nadiem memberi respons cepat menyikapi masalah ini dan memberikan klarifikasi dan penegasan akan komitmen untuk terus memasukkan tokoh-tokoh yang punya jasa besar dalam proses perjalanan bangsa dalam materi pembelajaran anak-anak didik kita,” tegas Yenny kepada wartawan, Rabu (21/4/2021).
Yenny menjelaskan, KH. Hasyim Asy’ari memiliki jasa yang sangat besar, salah satunya mengobarkan Resolusi Jihad. Resolusi Jihad adalah salah satu faktor besar yang menjadi kekuatan pemukul para pejuang kemerdekaan Indonesia melawan penjajah Belanda. Kontribusi ini sangat fundamental bagi kemerdekaan bangsa Indonesia.
Putri KH. Abdurrahman Wahid (Gusdur) ini menilai Nadiem memiliki semangat dan komitmen untuk terus mengedepankan penghormatan terhadap jasa-jasa para tokoh bangsa. Ia pun berharap respons tersebut segera diikuti dengan langkah nyata berupa perbaikan penyusunan sejarah melalui proses yang lebih transparan dan partisipatif.
Yenny menyarankan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan segera menarik draf yang sudah telanjur beredar dan melakukan revisi kontennya.
“Disisir lagi semua konten-kontennya apakah ada yang bertentangan dengan konteks sejarah kita. Apakah ada penghilangan atau omisi aktor-aktor sejarah kita yang penting tidak masuk di dalamnya. Atau justru ada memasukkan tokoh-tokoh yang sebenarnya musuh ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, “ tegas Yenny.
Proses kurasi konten nantinya dapat melibatkan para sejarawan. Masyarakat juga diberikan akses untuk berpartisipasi meneliti konten kamus tersebut. Dengan demikian, publik dapat menyumbangkan input, saling mengkoreksi dan terbangun proses transparansi yang tidak terjebak kepada pendekatan birokratis.
Setelah revisi, pemerintah dapat segera menerbitkan dan menyampaikan kepada publik kamus dengan naskah dan konten yang resmi.
Melalui video di akun media sosial pribadinya, Nadiem Makarim sebelumnya mengungkapkan bahwa kamus sejarah tersebut disusun tahun 2017 sebelum ia menjabat.
“Begitu dengar isu ini, saya sebagai Mendikbud mengambil langkah konkret menugaskan Dirjen Kebudayaan untuk segera menyelesaikan permasalahan,” tegas dia.
Nadiem mengaku telah memerintahkan langsung tim di Kemendikbud agar penyempurnaan kamus yang sempat terhenti, dilanjutkan dengan lebih cermat secara teknis dan lebih mewadahi masukan dari pemangku kepentingan, termasuk Nahdlatul Ulama. Ia juga memastikan tidak ada niatan Kemendikbud menghilangkan jejak sejarah.
Nadiem menegaskan, komitmen penghormatan atas nilai-nilai sejarah dan perjuangan tokoh-tokoh bangsa termasuk KH. Hasyim Asy’ari dan para tokoh penerusnya tidak akan pernah berubah. Hal itu juga yang membuat Kemendikbud mendirikan Museum Islam Hasyim Asy’ari di Jombang dan menerbitkan buku KH. Hasyim Asy’ari: Pengabdian Seorang Kyai Untuk Negeri dalam rangka 109 tahun Kebangkitan Nasional.
“Saya memohon restu agar kamus sejarah yang belum pernah dimiliki negara ini, dapat kita lanjut sempurnakan bersama agar nantinya dapat memberikan manfaat untuk semua,” pungkas Nadiem.