Mencari Pemimpin Peduli Lingkungan

Pemilihan Umum (Pemilu 2024) tinggal menghitung bulan. Tidak sampai setengah tahun dari sekarang. Kalau tidak ada perubahan, pesta demokrasi terbesar di Indonesia ini rencananya akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024. Tidak hanya pemilihan Presiden dan Wakilnya, tetapi juga pemilihan Calon Legislatif, atau anggota parlemen.

Setidaknya, sudah ada tiga nama Bakal Calon Presiden (Bacapres) yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Ketiga Bacapres pun sudah memaparkan visi misinya di berbagai acara, termasuk di forum Mata Najwa On Stage yang digelar di Kampus UGM beberapa hari lalu.

Sebagai warga negara yang baik, kita harus paham betul tentang calon pemimpin yang akan menggawangi negeri berpenduduk 270 juta jiwa ini. Bagaimana rekam jejaknya, apa visi-misinya,  dan lain sebagainya.

Pemimpin Peduli Lingkungan

Salah satu kriteria pemimpin yang penting untuk kita pertimbangkan adalah pemimpin yang peduli lingkungan. Pemimpin, di segala level, dari desa sampai nasional, harus mempunyai kepedulian terhadap isu-isu lingkungan. Kita tentu sangat berharap, kelak, siapapun presiden yang terpilih, adalah orang yang mempunyai atensi tinggi terhadap lingkungan.

Selama ini, pemimpin yang sudah-sudah, baik di level nasional atau daerah, tidak terlalu peduli terhadap lingkungan. Hal ini dibuktikan dengan mereka yang masih mendukung sektor yang menguasai tambang, sawit, dan kayu. Meskipun bertujuan untuk meningkatkan perekonomian, tapi hal ini berdampak pula pada kerusakan lingkungan itu sendiri.

Pemimpin yang punya ketertarikan tinggi terhadap lingkungan saat ini sangatlah dibutuhkan. Mengingat bumi sekarang ini sudah berada dalam kondisi tidak baik-baik saja, menurut saya. Kondisi yang menyebabkan masyarakat menderita karena bencana alam terjadi dimana-mana, meski hal ini juga dipicu oleh ulah manusia yang tidak bisa melindungi lingkungan. Krisis lingkungan yang dari hari ke hari semakin masif, makin sulit terkendalikan, tentu mengancam kehidupan masa depan.

Krisis Lingkungan di Indonesia

Di Indonesia, krisis lingkungan meliputi krisis limbah, terutama limbah plastik. Kemudian krisis biodiversitas, di mana semakin banyak spesies yang terancam punah. Dan ada juga krisis perubahan iklim, yang telah terasa dalam beberapa waktu terakhir.

Terkait limbah, khususnya limbah plastik, dari hari ke hari semakin mengkhawatirkan. Semakin banyaknya jumlah penduduk, maka bertambah pula sampah rumah tangga yang dihasilkan, dimana di dalamnya termasuk sampah plastik. Dikutip Kompas.com, Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Hidup dan Kehutanan, Novrizal Tahar menyampaikan timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat sejak tahun 1995.

Menurutnya, sepanjang tahun 2022, ada 69 juta ton sampah yang dihasilkan masyarakat Indonesia, di mana 18,2 persen atau 12,5 juta ton adalah sampah plastik. Jumlahnya naik terus secara eksponensial sejak 1995. Itu baru soal limbah plastik. Belum lagi limbah yang dihasilkan dari pabrik tekstil, yang mana limbahnya dapat merusak lingkungan sekitar. Limbah tekstil dapat berakibat pada tercemarnya air sungai, air sumur, sehingga menyebabkan kualitas air bersih menurun.

Bukan hanya pencemaran air dan tanah dampak dari aktivitas industri yang tidak ramah lingkungan, di Indonesia juga terjadi pencemaran udara. Nah, salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya polusi udara adalah aktivitas transportasi dan kegiatan industri.

Selain masalah limbah dan pencemaran udara. Negara kita juga krisis biodiversitas. Terkait hal ini, beberapa hari lalu, sebuah peristiwa yang cukup menyedihkan beredar di media sosial. Dalam sebuah video, dua ekor orang utan kurus kering turun ke jalan diduga terusir dari habitatnya. Kejadian tersebut diduga di kawasan Sangatta, Kalimantan Timur.

Direktur Save Our Borneo (SOB) Muhammad Habibi, dikutip CNN, menduga habitat orang utan tersebut telah dirusak oleh pemerintah dengan memberikan izin kepada para pengusaha tambang dan perkebunan. Padahal, orangutan merupakan spesies langka yang seharusnya mendapat perlindungan pemerintah.

Kebijakan Pemerintah Harus Melindungi Lingkungan

Krisis lingkungan, dan perubahan iklim merupakan masalah serius yang wajib ditangani pemerintah secara serius pula. Program-program pembangunan pemerintah harus dilakukan secara berkeadilan, bukan saja kalangan elit yang diuntungkan, tetapi lapisan masyarakat sipil dan lingkungan juga perlu diperhatikan.

Harapan saya, program-program pembangunan ramah lingkungan menjadi prioritas utama pemerintah mendatang. Masyarakat nggak butuh banyak janji, tapi yang dibutuhkan adalah langkah konkrit pemerintah dalam upayanya meminimalisir terjadinya degradasi lingkungan, bukannya malah memperparah keadaan.

Program-program atau kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah, dalam pandangan saya, harus mengedepankan kemaslahatan bagi semuanya, manusia dan lingkungan. Kebijakan pemerintah soal penanganan masalah lingkungan, jangan hanya memperbaiki drainase agar tidak banjir, misalnya, tetapi segala keputusan atau kebijakan, khususnya dalam kegiatan bisnis yang berdampak pada lingkungan juga harus diperhatikan. RUU Perubahan Iklim juga perlu menjadi perhatian serius negara dalam memastikan keselamatan rakyat dari bencana iklim.

Pada intinya, pembangunan yang dijalankan pemerintah jangan berorientasi hanya pada keuntungan ekonomis semata, tapi juga perlunya memperdulikan kondisi lingkungan. Misalnya, ketika pemerintah bekerjasama dengan investor mendirikan proyek dengan dalih membuka lapangan pekerjaan, tetapi pada hakikatnya adalah merusak lingkungan hidup. Hal semacam ini, yang terus berulang kali terjadi, saya rasa perlu dikesampingkan oleh presiden yang terpilih nanti.

Menjaga Lingkungan Menjadi Tugas Bersama

Menjaga dan merawat lingkungan seyogyanya menjadi tanggung jawab semua kalangan, tetapi peran pemerintah dalam hal ini sangat penting. Melalui program-programnya, kebijakan yang dibuat, dan penegakan aturan, hal itu akan mendukung dalam pencegahan terjadinya kerusakan lingkungan.

Tidak hanya menciptakan program-program yang ramah lingkungan, pemerintah juga harus tegas terhadap pelaku perusakan lingkungan. Pelaku perusakan lingkungan, baik individu maupun perusahaan, harus diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Semoga siapapun presiden yang terpilih nanti, dapat memenuhi janjinya untuk mengatasi krisis ekologi. Sebab, presiden bukan saja pemimpin negara, tapi juga khalifah fil ardh, menjadi penanggung jawab kehidupan di bumi. Singkatnya, kepentingan rakyat harus diutamakan. Keberlanjutan lingkungan mesti diprioritaskan.