Diorama Harmonisasi Orde Baru dan Kiai Musta’in Romly Jombang

Membaca sejarah Orde Baru kurang afdhol rasanya jika hanya ditengok dari sisi kontra atau sisi kelam-nya, maka pada kali ini penulis akan menyuguhkan fakta menarik dari pihak ulama’ yang pro terhadap kebijakan Orba, serta mengulik rahasia di balik berafiliasi-nya Kiai Musta’in kepada Golkar.

Ijtihad Kiai Musta’in tersebut sempat dicerca para Kiai di NU dan kalangan penganut Tarekat Qodiriyyah wan Naqsyabandiyah (TQN). Selain Kiai Musta’in, setidaknya ada lagi tokoh ulama’ yang memilih pro terhadap kebijakan Orba seperti Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahmad Al-Habsyi Kwitang yang dalam perjalanan karier-nya beliau ditunjuk sebagai penasehat Pak Harto selain Soedjono Hoemardani yang kala itu juga dianggap sosok mistikus Jawa fenomenal.

Kembali ke topik, Kiai Musta’in Romly yang merupakan putra kedua Kiai Romly Tamim (Mursyid kedua TQN Pondok Pesantren Darul Ulum, Rejoso, Peterongan, Jombang) dari istri kedua Ny. Hj. Maisaroh Mukhit. Beliau merupakan sosok ulama yang pada masa Orba viral karena keikutsertaannya kepada Golkar. 

Pilihan tersebut tidak serta merta seperti membalik telapak tangan tanpa berpikir panjang terlebih dahulu. Pada mulanya Kiai Tain aktif di Partai NU yang kemudian dibonsai menjadi PPP, namun seiring berjalannya waktu beliau merasa gelisah dengan kondisi perpolitikan Indonesia pasca pemilu tahun 1971 sebagaimana yang ia sampaikan kepada adik sepupunya, KH. Muh. As’ad Umar. 

Dalam penelitian Mahmud Sujuthi (2001 : 68) yang memuat dialog tersebut, Kiai Tain gelisah perihal aspirasi umat Islam dan suara ulama yang mulai dikucilkan oleh pemerintah Orba. Menurut Kiai As’ad ada dua faktor yang mendorong kuat Kiai Musta’in berafiliasi ke Golkar pada pemilu tahun 1977, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya, Kiai Tain hendak memajukan Pesantren Darul Ulum dan Universitas Darul Ulum (UNDAR). Hal ini tidak dapat diaplikasikan secara intensif jika pesantren tidak merangkul dengan pemerintahan yang ada, mengingat segala kebijakan lembaga pendidikan dan pesantren kunci utamanya ada di pemerintah. 

Lalu faktor internal lain adalah dari keempat pesantren besar di Jombang (Tebuireng, Tambakberas, Denanyar, dan Rejoso), hanya Pesantren Darul Ulum Rejoso yang kala itu belum memiliki tokoh bertaraf nasional. Sehingga terbesit dalam hati Kiai Tain guna menampilkan pribadinya sebagai kiai yang dikenal secara nasional. Adapun faktor eksternalnya, pasca Pemilu 1971, posisi perpolitikan NU harus menghadapi masa-masa yang berat, beragam intimidasi, kekerasan, dan pembatasan kegiatan kegamaan dirasa menjadi ujian kehidupan yang amat menyakitkan. 

Bahkan Kiai Tain sendiri sebelum masuk Golkar tatkala mengadakan kegiatan khususiyah di berbagai tempat yang didominasi pengikut TQN selalu dicurigai aparat keamanan sebagai bentuk kegiatan politik. Bahkan untuk mengadakan pengajian yang pengajarannya murni karena agama tanpa tendensi aling- aling politik pun izinnya juga dipersulit.

Melihat kondisi jama’ahnya yang sedemikian susahnya, maka Kiai Tain yang juga sebagai Mursyid TQN dan Ketua JATM (Jamiyyah Ahlut Thoriqoh Mu’tabaroh, sebelum pecah menjadi JATMI & JATMAN) memantapkan diri untuk masuk ke dalam Golkar menjelang Pemilu tahun 1977. Kala itu falsafah politik yang Kiai Tain gunakan kala itu adalah “ngintiro tapi ojo kintir” (ikutilah arus, namun jangan sampai terbawa arus). Maka, sejak masuknya Kiai Tain dalam partai besar yang mendominasi relasi-kuasa pemerintahan Orde Baru, berbagai bantuan dan beasiswa digelontorkan secara besar-besaran kepada Pesantren Darul Ulum Rejoso, Jombang kala itu. 

Nama UNDAR kemudian melejit menjadi kampus swasta favorit nomor wahid dan bergengsi kala itu. Banyak pula anak-anak pejabat yang kemudian dipondokkan di Pesantren Darul Ulum pasca masuknya Kiai Tain menjadi kader partai pohon beringin tersebut. Namun di balik suksesnya Kiai Tain memasuki poros utama pendukung Orde Baru, ada hal-hal unik yang terjadi dalam internal keluarga Kiai Tain sendiri. 

Seperti istri beliau, Ny. Djumiatin Wahab, putri KH. Wahab Hasbullah. Meskipun suaminya berada di Golkar, namun hal tersebut tidak melunturkan ijtihad politik Nyai Tin sebagai juru kampanye di PPP sebagaimana yang dipaparkan oleh Gus Binhad Nurrohmat dalam artikelnya.

Berbagai risiko tentunya beliau tanggung seluruhnya, seperti ditinggalkan sebagian jama’ah tarekatnya yang tidak memahami secara mendalam langkah politik Kiai Tain untuk keberlangsungan hidup umat Islam ke depan sebagaimana yang dipaparkan oleh Endang Turmudi dalam karya tulis ilmiahnya berjudul “Struggling for the Umma: Changing Leadership Roles of Kiai in Jombang East Java”. 

Turmudi menilai bahwa reaksi para jama’ah tersebut timbul karena para kiai lain di Jombang telah menjadi pembina politik Islam. Sehingga mereka membuat patokan yang terdengar sangat religious guna mendukung partai Islam pada pemilu tahun 1977 (LKiS : 2004, 131). 

Dari paparan tersebut dapat kita representasikan bahwa para jama’ah TQN Rejoso yang kemudian membelot ke Cukir (KH. Adlan Aly) adalah kurangnya sikap tabayun mereka dan menyimpulkan secara skeptis bahwa Kiai Tain telah keluar dari relnya para ulama’. Bahkan Kiai Tain sendiri juga sampai menanggung risiko bahwa salah satu mobil dinasnya dibakar massa di pertigaan Cukir, Jombang yang kala itu penduduknya ada di basis PPP. Kisah pembakaran mobil dinas Kiai Tain ini diceritakan oleh nenek penulis (Suba’iyah, 90 tahun) yang sampai saat kisah ini diceritakan bermukim di kecamatan Megaluh, Jombang. 

Selain itu ada keteladanan menarik, sebagaimana yang dipaparkan dalam tesis yang ditulis oleh Muhtadi (2019 : 128), bahwa saudara sepupunya yang lain seperti K.H. Hasyim Umar (adik dari K.H. Muh. As’ad Umar) dan K.H. Hasan Bisri Cholil juga memiliki keinginan untuk ikut serta dalam partai pohon beringin yang sebelumnya mereka aktif di partai belambang Ka’bah. Namun niat tersebut dicegah sendiri oleh Kiai Tain, seakan menjadi isyarat bahwa hanya cukup dirinya (Kiai Tain) saja yang menjadi bulan-bulanan warga Nahdhiyyin, jangan keluarganya yang lain. 

Jauh-jauh hari sebelum NU kembali kepada khittahnya dan warga NU dibebaskan dalam hal pilihan politiknya, Kiai Tain pada satu momen pengajian di masjid induk Ponpes Darul Ulum di tanggal 20 Mei 1981 menyampaikan, “Politik itu diumpamakan bermain layangan, benang ibarat pegangan (shalat dan iman), layangan ibarat partai (Golkar, PPP, & PDI). Seharusnya kalau anginnya ke selatan benangnya ditarik ke utara sehingga layangannya bisa naik. Perjuangan juga begitu seperti Golkar, PPP, & PDI, itu kan ibarat baju. Mau diletakkan di mana saja bisa, sekarang di kamar depan, besok di ruang santai, dan besoknya lagi di kamar belakang yang penting shalatnya Inna Shalati wa Nusuki wa mahyaya wa mamati Lillahi Rabbil ‘Alamin”. (Muhtadi: 131).

Tentunya konsep politik dinamis ala Kiai Musta’in kala itu sulit dipahami oleh sebagian orang sehingga banyak yang menilai secara skeptis bahwa Kiai Tain telah menggadaikan agama dan tarekat nya kepada pemerintah Orde Baru dan pandangan tersebut di kemudian hari dipatahkan oleh kembalinya NU pada khittah di Muktamar ke 28 tahun 1984 di Ponpes Salafiyyah Syafiiyah Sukoerjo, Situbondo dan warga NU diberi keluasan untuk berpolitik dimanapun tempatnya. 

Waba’du, siasat pemikiran politik Kiai Musta’in tersebut melampaui pemikiran ulama’ lain pada umumnya kala itu dan dari keteladannya kita bisa mengambil hikmah akan dinamisnya medan politik dengan berpegang pada satu kaidah An Naasu ‘Alaa Diini Mulukihim (Manusia itu agamanya tergantung dari para pemimpinnya) dan kita pun berdoa semoga para pemimpin kita hari ini agamanya dapat terselamatkan agar negerinya menjadi baladatun thayyiban wa rabbun ghafur. Amiin. Wallahu a’lam.