Konflik Yaman: Mengapa Serangan Udara Pasukan Koalisi Semakin Gencar?

Yaman terancam akan terpecah belah lebih jauh apabila melihat kondisi terkini, ditambah lagi dengan serangan udara yang brutal dari Israel. Para pengamat internasional menunjukkan perpecahan yang semakin dalam antara kekuatan-kekuatan Timur Tengah, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. 

Ketegangan terbaru terjadi di antara anggota koalisi yang dipimpin Arab Saudi yang berbasis di selatan Yaman. Kemlu RI mengatakan jumlah WNI terbanyak ada di wilayah ini. Pasukan koalisi di selatan selama bertahun-tahun telah bertempur melawan pemberontak Houthi yang didukung Iran dan berbasis di utara. 

Pasukan gabungan yang dipimpin oleh Arab Saudi --negara tetangga Yaman, telah terbentuk untuk melawan Houthi dalam perang sipil Yaman selama dekade terakhir. Serangan ke wilayah selatan diklaim sejak lama untuk memulihkan pemerintah Yaman yang diakui secara internasional.

Berdasarkan laporan kantor berita Associated Press (AP), perang sipil dimulai pada September 2014, ketika Houthi merebut ibu kota Sanaa, dan sebagian besar wilayah utara Yaman. Koalisi yang dipimpin Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, didukung oleh Amerika Serikat, ikut campur pada 2015, namun hingga 2022 konflik tersebut deadlock. Houthi menguasai wilayah terpadat di negara itu, sementara koalisi regional yang longgar mendukung pemerintah yang diakui secara internasional di selatan.

Perkembangan terbaru telah menjadi pengingat yang tajam bahwa anggota koalisi merupakan kelompok yang longgar dengan motivasi yang sangat berbeda-beda. Ketegangan terbaru muncul pada Desember lalu ketika salah satu anggota koalisi berusaha menguasai bagian selatan Yaman sebagai bagian dari aspirasi separatisnya. Aksi ini memecahkan gencatan senjata yang rapuh di antara anggota koalisi.

Aksi Kelompok Separatis Dewan Transisi Selatan (STC)

Dewan Transisi Selatan (STC) merupakan kelompok separatis yang paling berkuasa di Yaman Selatan. Mereka menjadi salah satu dari sejumlah kelompok yang didukung Uni Emirat Arab (UEA) yang mengendalikan sebagian besar wilayah tersebut, termasuk kota-kota pelabuhan strategis dan pulau-pulau sekitar. STC menginginkan Yaman Selatan menjadi negara merdeka.

Bulan lalu, STC merebut wilayah kaya minyak saat maju ke dua provinsi, Hadramout dan Mahra, yang sebelumnya dikuasai oleh pasukan yang didukung Arab Saudi. Ketegangan melonjak ketika pengiriman senjata dari UEA untuk STC tiba di kota pelabuhan Mukalla di Yaman. 

Arab Saudi dengan cepat menyerang Mukalla melalui udara hingga menimbulkan kekhawatiran regional terkait hubungan Arab Saudi-UEA. Serangan tersebut, bersama dengan tekanan dari kelompok bersenjata yang didukung Arab Saudi, memaksa STC mundur.

Sementara itu, koalisi anti-Houthi meminta UEA untuk menarik pasukannya dari Yaman, dan pada akhir pekan lalu, koalisi tersebut menyatakan bahwa UEA telah melakukannya.

STC dipimpin oleh Aidarous al-Zubaidi, yang dilaporkan menolak untuk menghadiri pembicaraan de-eskalasi di Riyadh pada Rabu dan malah mengirim delegasi untuk ikut serta. Dewan Kepemimpinan Presiden mengusir al-Zubaidi dan menuduhnya melakukan pengkhianatan.

STC menegaskan bahwa al-Zubaidi tetap berada di Aden, ibu kota sementara, untuk menjalankan tugasnya. Namun, militer Saudi dalam pernyataan pada Kamis menyatakan bahwa al-Zubaidi melarikan diri dari Yaman dengan perahu ke Somalia, di mana ia kemudian diterbangkan oleh UAE ke Abu Dhabi.

Kelompok selatan juga mengatakan pada Rabu bahwa mereka kehilangan kontak dengan delegasi mereka di Riyadh untuk pembicaraan. Pada Kamis, seorang anggota STC dan kepala komite negosiasi dan rekonsiliasi mengatakan dia telah bertemu dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Yaman. Ia menyebut pertemuan tersebut “bermanfaat.”

Konfederasi Suku-suku Hadramout

Konfederasi Suku-suku Hadramout yang didukung Arab Saudi merebut fasilitas minyak PetroMasila pada November, untuk memperoleh porsi yang lebih besar dari pendapatan minyak dan perbaikan layanan bagi penduduk Hadramout. STC tampaknya menggunakan penangkapan tersebut sebagai dalih untuk maju ke Hadramout dan merebut fasilitas minyak untuk dirinya sendiri.

Dewan Kepemimpinan Presiden

Pemerintah Yaman yang diakui secara internasional adalah Dewan Kepemimpinan Presiden (PLC), yang dibentuk pada tahun 2022 untuk melawan Houthi. Namun, hubungan antara kedua pihak yang pernah menjadi sekutu kini retak, karena anggota PLC memiliki kepentingan dan pendukung yang bertentangan. Perselisihan terbaru ini menyoroti ketegangan hubungan antara Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. (Sumber: AP)