Kebangkitan Nasional dan Narasi Sejarah yang Terlalu Sempit

Setiap tanggal 20 Mei bangsa ini memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Tanggal itu merujuk pada lahirnya Budi Utomo tahun 1908, sebuah organisasi yang selama puluhan tahun ditempatkan sebagai simbol awal bangkitnya kesadaran nasional Indonesia.

Namun semakin sejarah dibaca secara lebih kritis dan lebih jujur, muncul pertanyaan yang sulit dihindari, benarkah kebangkitan Indonesia baru dimulai sejak itu? Benarkah kesadaran kolektif melawan penjajahan baru lahir ketika kaum elite terdidik Jawa atau kaum priyayi mulai membentuk organisasi modern?

Pertanyaan ini penting diajukan bukan untuk menafikan peran Budi Utomo, melainkan untuk meluruskan cara kita membaca sejarah bangsa. Sebab Indonesia tidak lahir dari satu rahim sejarah yang tunggal. Bangsa ini dibangun oleh pergulatan panjang banyak kekuatan, dari pesantren, ulama, pedagang, kaum santri, gerakan rakyat, kaum terdidik, nasionalis, dan berbagai komunitas lokal yang bersama-sama membentuk kesadaran kebangsaan.

Persoalannya, historiografi nasional kita sering kali terlalu menyederhanakan sejarah hanya pada satu jalur, nasionalisme modern ala elite terdidik kolonial. Akibatnya, seolah-olah sejarah Indonesia baru dimulai ketika kaum priyayi dan lulusan sekolah barat mulai berbicara tentang bangsa dan kebangsaan. Padahal jauh sebelum itu, umat Islam Nusantara telah membangun jaringan solidaritas, kesadaran kolektif, dan perlawanan terhadap kolonialisme.

Islam dan Kesadaran Kolektif Nusantara

Sebelum istilah “Indonesia” dikenal luas, Islam telah lebih dahulu menghadirkan rasa keterhubungan lintas wilayah di Nusantara. Jaringan ulama menghubungkan Aceh, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, hingga Timur Tengah. 

Pesantren menjadi pusat pendidikan rakyat ketika sebagian besar masyarakat belum mengenal sekolah modern. Para haji membawa bukan hanya ilmu agama, tetapi juga gagasan tentang solidaritas umat dan kesadaran anti-kolonial. Tarekat membangun jaringan sosial yang melampaui batas kerajaan dan kesukuan.

Dalam konteks itu, Islam bukan sekadar agama ritual. Ia adalah identitas sosial, energi budaya, bahkan kesadaran politik. Sebelum nasionalisme modern lahir, umat Islam Nusantara telah lebih dahulu memiliki rasa keterhubungan sebagai bagian dari komunitas besar yang melampaui etnis dan geografis.

Karena itu, jika nasionalisme dimaknai sebagai kesadaran bersama untuk melawan penindasan dan membangun solidaritas kolektif, maka benih-benih nasionalisme Indonesia sesungguhnya telah tumbuh lama dalam jaringan Islam Nusantara.

Hal itu tampak jelas dalam berbagai perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Perang Diponegoro bukan sekadar perang politik kerajaan, tetapi juga perang yang dipenuhi spirit keagamaan dan perlawanan terhadap dominasi kolonial. Begitu pula perang padri dan perang aceh yang secara terang membawa semangat jihad melawan penjajahan.

Belanda memahami benar kenyataan ini. Karena itulah mereka sangat berhati-hati terhadap gerakan Islam. Politik kolonial secara sadar membedakan antara Islam ritual yang dibiarkan hidup dan Islam sosial-politik yang harus diawasi dan dibatasi. Islam dipersilakan hidup di masjid dan ruang ibadah, tetapi dicurigai ketika mulai berbicara tentang solidaritas rakyat, perlawanan, dan keadilan sosial.

Di titik inilah kita perlu membaca ulang makna “kebangkitan nasional”. Sebab bila kebangkitan nasional dimaknai sebagai munculnya kesadaran rakyat untuk melawan penjajahan dan membangun solidaritas bersama, maka sejarah Islam di Nusantara jelas memiliki posisi yang sangat mendasar.

Karena itu menarik ketika Sarekat Dagang Islam berdiri pada tahun 1905, bahkan sebelum Budi Utomo lahir. Organisasi ini kemudian berkembang menjadi Sarekat Islam, gerakan massa modern terbesar pada masanya.

Berbeda dengan Budi Utomo yang banyak bertumpu pada elite-priyayi dan kaum terdidik Jawa, Sarekat Islam bergerak di tengah rakyat, pedagang, santri, buruh, rakyat kecil, dan umat Islam secara luas. Ia melampaui batas daerah dan membangun solidaritas nasional dalam arti yang jauh lebih massif.

Di bawah tokoh seperti HOS Tjokroaminoto, Sarekat Islam bukan hanya berbicara tentang agama, tetapi juga keadilan sosial, martabat pribumi, ekonomi rakyat, pendidikan, dan perlawanan terhadap kolonialisme. Dari rahim Sarekat Islam pula lahir berbagai arus besar Indonesia modern, nasionalisme, gerakan buruh, sosialisme, hingga kader-kader penting penggerak bangsa.

Ironisnya, dalam narasi resmi sejarah nasional, posisi Sarekat Islam sering tidak mendapat tempat sebesar pengaruh nyatanya. Yang lebih ditonjolkan justru Budi Utomo sebagai simbol tunggal kebangkitan nasional. Padahal secara sosial dan politik, Sarekat Islam jauh lebih luas, lebih merakyat, dan lebih nasional.

Nasionalisme Sekuler dan Peminggiran Islam

Bukan berarti Budi Utomo tidak penting. Ia tetap bagian penting dari sejarah kebangkitan kaum terdidik pribumi. Namun menjadikannya satu-satunya simbol kebangkitan nasional tanpa memberi tempat setara pada gerakan Islam dan rakyat adalah penyederhanaan sejarah yang problematik.

Mengapa hal itu terjadi? Jawabannya tentu kompleks. Historiografi Indonesia dibentuk oleh banyak kepentingan, warisan pendidikan kolonial, dominasi perspektif elite modernis, hingga politik negara pasca-kemerdekaan yang cenderung lebih nyaman dengan nasionalisme yang dianggap “netral” daripada gerakan massa berbasis agama.

Pada masa-masa tertentu, Islam diterima sebagai kekuatan moral dan spiritual, tetapi dijaga agar tidak terlalu dominan sebagai kekuatan politik dan sosial. Akibatnya, sejarah Indonesia sering tampil seolah dimulai dari nasionalisme sekuler-modern, sementara Islam hanya ditempatkan sebagai unsur pelengkap.

Padahal kenyataannya, Islam justru menjadi salah satu fondasi terpenting lahirnya kesadaran kebangsaan Indonesia.

Lebih ironis lagi, hingga hari ini umat Islam sering disibukkan oleh perdebatan-perdebatan kecil yang menguras energi, soal simbol, khilafiyah, halal-haram yang remeh, atau konflik identitas internal. 

Sementara isu besar seperti ketidakadilan ekonomi, korupsi, kerusakan lingkungan, kemiskinan rakyat, dan arah masa depan bangsa justru sering kehilangan perhatian kolektif.

Padahal sejarah menunjukkan bahwa kekuatan Islam di Nusantara lahir justru karena kemampuannya menyatu dengan persoalan rakyat dan keberanian moralnya menghadapi ketidakadilan.

Maka persoalan terbesar umat Islam hari ini bukan sekadar soal mempertahankan identitas, tetapi bagaimana mengembalikan Islam sebagai kekuatan etik dan sosial yang hadir di tengah problem nyata masyarakat sekaligus mencarikan solusinya. 

Membaca Ulang Hari Kebangkitan Nasional

Hari Kebangkitan Nasional seharusnya tidak berhenti menjadi seremoni tahunan yang sekadar mengenang masa lalu. Ia seharusnya menjadi momentum untuk bertanya secara jujur, setelah lebih dari satu abad kebangkitan itu diperingati, ke mana sebenarnya arah perjalanan bangsa ini? Dan di mana posisi umat Islam di tengah berbagai persoalan besar yang sedang dihadapi Indonesia hari ini?

Bila membaca sejarah secara lebih utuh, kita akan menemukan bahwa gerakan Islam di Nusantara dahulu tidak lahir hanya untuk mengurus ibadah personal dan moralitas individu. Sarekat Dagang Islam dan kemudian Sarekat Islam hadir sebagai gerakan sosial-politik rakyat. 

Mereka berbicara tentang perdagangan, ketimpangan ekonomi, kolonialisme, martabat pribumi, pendidikan, keadilan sosial, dan arah masa depan bangsa. Islam pada masa itu bukan sekadar identitas spiritual, tetapi energi pergerakan dan kesadaran kolektif.

Kebangkitan Islam pada awal abad ke-20 sesungguhnya bukan kebangkitan simbolik, melainkan kebangkitan sosial dan politik. Para tokohnya sadar bahwa agama tidak cukup hanya hidup di masjid dan ruang privat, tetapi harus hadir dalam tata kehidupan masyarakat, ekonomi, bahkan dalam arah kekuasaan dan pemerintahan.

Di titik inilah kita perlu bertanya secara reflektif, mengapa umat Islam hari ini yang jumlahnya begitu besar justru sering tampak kehilangan daya pengaruh dalam menentukan arah bangsa?

Mengapa energi umat lebih banyak habis pada konflik internal, perdebatan cabang, simbol, dan identitas, sementara pusat-pusat kekuasaan ekonomi, kebijakan publik, tata kelola negara, hingga arah pembangunan nasional sering berjalan tanpa keterlibatan serius kekuatan moral umat Islam?

Organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah memang telah berjasa besar dalam pendidikan, kesehatan, dakwah, dan pembangunan moral masyarakat. Namun tantangan bangsa hari ini jauh lebih besar daripada sekadar persoalan moral individual. 

Indonesia sedang menghadapi krisis ketimpangan ekonomi, oligarki politik, kerusakan lingkungan, korupsi struktural, eksploitasi sumber daya, lemahnya kedaulatan pangan, hingga hilangnya arah etik dalam pembangunan nasional.

Persoalan-persoalan itu tidak cukup dijawab hanya dengan ceramah moral atau pembangunan lembaga pendidikan. Ia membutuhkan keberanian untuk masuk ke pusat-pusat pengambilan keputusan dan mempengaruhi arah kebijakan bangsa.

Inilah yang dahulu dipahami oleh gerakan seperti Sarekat Islam. Mereka sadar bahwa perjuangan umat tidak bisa hanya berada di pinggir kekuasaan. Sebab ketika umat hanya sibuk mengurus internalnya sendiri, sementara arah ekonomi, politik, hukum, dan pemerintahan sepenuhnya ditentukan oleh kekuatan lain, maka umat lambat laun hanya menjadi penonton dalam negerinya sendiri.

Tentu yang dimaksud bukan menjadikan agama sebagai alat perebutan kekuasaan semata, apalagi memaksakan negara agama secara sempit. Tetapi menghadirkan kembali Islam sebagai kekuatan etik, sosial, dan politik kebangsaan yang aktif menentukan arah keadilan publik, keberpihakan ekonomi, perlindungan rakyat kecil, serta masa depan peradaban Indonesia.

Indonesia hari ini bukan sedang kekurangan simbol agama. Yang kurang adalah keberanian moral dan kesadaran sosial untuk menghadirkan nilai-nilai agama dalam tata kelola kehidupan berbangsa secara nyata.

Mungkin di sinilah makna kebangkitan nasional perlu dibaca ulang. Kebangkitan bukan sekadar mengenang organisasi yang lahir pada masa lalu, tetapi keberanian untuk kembali membangun kesadaran kolektif umat agar tidak tercerabut dari persoalan besar bangsa. 

Kebangkitan adalah ketika pesantren tidak hanya mencetak ahli ibadah, tetapi juga melahirkan pemikir, negarawan, ekonom, dan pemimpin publik. Kebangkitan adalah ketika umat Islam tidak hanya sibuk memperdebatkan perbedaan kecil, tetapi hadir memimpin perjuangan keadilan sosial dan arah masa depan Indonesia.

Inilah pelajaran terbesar dari sejarah Islam Nusantara, bahwa agama pernah menjadi energi yang menggerakkan rakyat, melawan ketidakadilan, membangun solidaritas, dan ikut menentukan arah bangsa.

Jihad tidak lagi hanya soal bagaimana berjuang di medan tempur kala itu, atau dimaknai sebagai dakwah fi sabilillah dalam konteks tarbiyah dan ibadah semata, namun jihad dan kebangkitan Islam Indonesia hari ini adalah bagaimana memerangi korupsi, ketimpangan sosial dan ketidakadilan yang semakin meraja di negeri ini. 

Pertanyaan penting hari ini bukan lagi apakah umat Islam punya sejarah besar dalam kebangkitan Indonesia, melainkan apakah umat Islam masih memiliki keberanian untuk kembali mengambil posisi dan peran besar dalam menentukan arah dan masa depan Indonesia, tidak hanya sekedar menjadi penonton dan pelengkap penderita atas berbagai persoalan dan krisis bangsa.