Islam Banjar dan Politik (4): Kala Politik Elektoral Menyentuh Tradisi Al-quran di Masyarakat Banjar

Ada satu tradisi unik dan menarik yang masih dipertahankan oleh warga Kel. Gambut Kab. Banjar setiap melaksanakan prosesi Batamat Quran, yakni tradisi Barabut, begitu mereka menyebut prosesi berebut berbagai makanan ringan, telur, hingga uang yang digantung pada sebuah “payung” yang dibuat dari bambu.

Setiap prosesi Batamat Quran, begitu istilah populer di masyarakat Banjar untuk menyebut tradisi mengkhatamankan kitab suci umat Islam tersebut, tradisi tersebut juga turut mewarnainya. Jadi, saat di banyak masjid/ langgar diselenggarakan khataman Al-quran, menjadi bagian dari tradisi bulan Ramadan lainnya yaitu Tadarus Al-quran, tradisi barabut menjadi bagian paling ditunggu oleh kebanyakan masyarakat di sana.

Rona kebahagiaan jelas sekali terlihat tidak saja di kalangan anak dan remaja, namun di seluruh masyarakat yang mengikuti kegiatan tersebut. Tapi, alasan masyarakat di kelurahan tersebut masih melaksanakan tradisi tersebut hingga kini adalah upaya mereka merekatkan relasi masyarakat yang merenggang akibat tersita akibat berbagai kesibukan, dan mendekatkan Al-quran dengan berbagai kelompok umur di masyarakat.

Alfani Daud menuliskan tradisi Batamat Quran di karya babonnya, Islam dan Masyarakat Banjar, berdasarkan penelitian yang dia lakukan di salah satu Kab. Banjar. Walaupun begitu tradisi Barabut tidak dijumpai di seluruh masyarakat etnis Banjar, bahkan Alfani tidak menyebut nama untuk tradisi tersebut. Namun kreativitas masyarakat di kelurahan Gambut tersebut, justru memperlihatkan kepada kita bagaimana Al-quran dihadirkan di tengah masyarakat sub-urban Banjar dengan riang gembira.

Sayangnya, di tengah tradisi Tadarusan yang kemudian diakhiri dengan Batamat Quran di tengah masyarakat Banjar mulai tergantikan dengan berbagai model atau tradisi pembacaan Al-quran lain, ada oknum politisi yang malah menggunakannya sebagai ajang meraup dukungan masyarakat. Entah apa yang dalam pikiran politisi itu, tapi dampak dari perbuatan tersebut sepertinya tidak masuk dalam pertimbangan mereka.

Batamat dan Tadarusan: Dari Tradisi hingga Politik Elektoral

Jika kita berbicara soal tradisi Islam di tanah Banjar, maka kekayaan khazanah intelektual dan kearifan lokal terkait Al-quran sangatlah kaya. Masyarakat Banjar yang sudah lama dikenal religius dan dekat dengan nilai-nilai Islam, maka wajar jika tradisi yang hidup di masyarakat terdapat sentuhan atau perjumpaan dengan kitab suci umat Islam tersebut. Dua tradisi yang diperbincangkan di atas adalah bukti sahihnya.

Dalam tradisi Al-quran di masyarakat Banjar diwarnai berbagai perjumpaan lain, di mana politik adalah salah satu hal yang turut memberi warna. Dalam perjumpaan dengan berbagai hal di luar narasi agama tersebut terjadi pergeseran, perubahan, hingga reorientasi di dalam tradisi Al-quran di masyarakat Banjar sehingga dapat bertahan hingga sekarang.

Diantaranya, pembuatan Peraturan Daerah (Perda) di berbagai wilayah Kalimantan Selatan terkait mengaji, khataman hingga pembacaan Al-quran, entah itu di sekolah hingga ruang publik. Selain itu juga ada dukungan pemerintah atas geliat menghafal Al-quran yang sedang gelombang pasang di masyarakat. Di mana semua itu adalah gambaran sekaligus bukti bagaimana wacana atau narasi politik bertaut erat dengan agama di masyarakat Banjar.

Pertengahan bulan Ramadan kemarin, saya mendapatkan pesan singkat berisi berita dari sebuah media daring lokal. Isi berita tersebut ketika saya buka adalah ada kelompok orang yang mengundang kepada kedua pasangan calon untuk ikut membaca Al-quran bersama-sama atau tadarusan. Saya melihat ajakan tersebut bukan hanya bermuara pada penilaian kemampuan calon dalam membaca Al-quran, namun terselip kampanye untuk mempengaruhi opini publik terkait kesalehan sang calon.

Dalam jangka pendek politik simbolik seperti di atas menjadikan narasi atau ritual keagamaan sebagai bagian dari tindakan politik. Dalam kasus masyarakat Muslim, termasuk masyarakat Banjar, sebagian besar proses persuasi politis yang dilakukan menggunakan dimensi simbolis dan politik bahasa.

Sudah hal yang lumrah ketika bahasa agama digunakan sebagai praktik politik, maka di saat yang sama adalah cara kita membangun identitas komunal. Dalam kasus Tadarusan digunakan dalam politik akan rentan malah menegaskan hierarki kekuasaan satu kelompok tertentu, dan tentunya mengabaikan kelompok lain.

Arkian, kita perlu mengulik pendapat Ahmed T. Kuru, akademisi asal Amerika Serikat, dalam buku “Islam, Otoritarianisme, dan Ketertinggalan.” Kuru berpendapat bahwa peningkatan Islamisasi kehidupan publik, sebagaimana kasus di atas, secara jangka panjang akan dapat berimbas pada kegagalan negara-negara mayoritas Muslim, dalam memecahkan masalah-masalah yang berakar historis, seperti relasi agama-sains atau anti-intelektualisme.

Kepelikan yang Tak Terpikirkan oleh Politisi

Apa yang tersisa dari politisasi agama? Jika kita bertanya hal ini pada para politisi yang dengan semena-mena menggunakan narasi agama untuk kepentingan elektoral, kemungkinan mereka hanya akan menjawab secara retoris atau malah sekenanya saja. Padahal, jika mereka mau menyadari bagaimana polarisasi di masyarakat atau dampak kepada kelompok minoritas, maka seharusnya mereka berpikir berkali-kali untuk mempolitisasi agama di kancah politik elektoral.

Ketika wacana perlawanan atas politik uang menjadi perbincangan utama dalam pilkada Kalsel, hingga menjelang PSU yang sebentar lagi dilaksanakan, tentu sangat disayangkan kemudian jika amunisi para calon kepala daerah bergeser ke politisasi narasi agama. Alangkah tidak elok jika kedua pasang calon menggunakan berbagai hal dalam keberagamaan demi mempengaruhi opini dan meraup dukungan publik.

Jangan mimpi perubahan di Kalimantan Selatan akan terwujud jika politisasi agama masih merajalela. Lihat saja bagaimana kedua pasang calon tidak lagi bicara program, bukan karena alasan tidak diperbolehkan kampanye, sebab yang mereka lakukan malah berasyik-masyuk dalam hingar-bingar politik agama. Bahkan, keduanya tidak ada yang berani menyatakan menolak politisasi agama.

Sudah selayaknya para politisi, termasuk kedua pasang calon, tim kampanye, dan partai pengusung, menyudahi taktik politisasi agama. Sebab apa yang mereka lakukan hanya akan memunculkan persoalan yang sangat pelik, seperti polarisasi di kalangan umat yang sulit ditanggulangi, bahkan perlu waktu untuk sembuh.

Pengalaman polemik tadarusan di Pilkada Kalsel tidak boleh terjadi lagi, terlebih jika ada keterlibatan otoritas agama di dalamnya. Sebab, polarisasi di umat beragama dimulai dari politisasi peneguhan identitas satu kelompok tertentu. Tentu hal ini kita hindari agar kedamaian dalam kehidupan dan kita bisa lebih maju dalam bidang-bidang yang selama ini kita masih tertinggal.