Susi Pudjiastuti: Gus Dur Memandang Laut Sebagai Sesuatu Yang Sangat Penting

Susi Pudjiastuti dalam forum Temu Nasional (TUNAS) Jaringan Gusdurian 2020, membahas seputar dunia kemaritiman. Diawal sesi diskusi, ia menyampaikan kegiatan ekspor pada tahun setelah krisis moneter yang berjalan sangat luar biasa, namun, sayangnya di tahun 2001 kapal-kapal ikan asing resmi diperbolehkan registrasi di Indonesia yang membuat kegiatan ekspor seafood terhenti.

“Karena, 1.000 lebih kapal asing berizin, 10.000 lebih yang datang tidak berizin, pake izin copy-an (duplikat). Jadi, pada tahun 2001 pemerintah Indonesia menjual konsesi kepada kapal ikan asing,” Terang Susi di forum Gus Dur dan Kemaritiman, Senin (14/12) Pagi.

Kemudian pemilik program acara “Susi Cek Ombak” itu pun melanjutkan bahwa, Orientasi Gus Dur terhadap kemaritiman sangat jelas dengan membentuk Departemen KKP terbukti Ia memandang laut sebagai hal yang sangat penting.

“Saya pikir kalo bukan orang yang kaya Gus Dur tidak mungkin liat (laut) itu. Bahwa, Indonesia ini 79% wilayahnya laut, nah, Gus Dur tahu itu dan langsung memutuskan KKP dibentuk dan pada saat itu dibentuk, ekspor kita dari tahun 1998 s.d. 2001 itu luar biasa. Yang kecil mempunyai kesempatan menjadi eksportir,” Kata Menteri Kelautan dan Perikanan era periode satu Jokowi.

Akan tetapi, dirinya menyayangkan sikap pemerintah yang mengizinkan kapal ikan asing untuk beregistrasi di Indonesia pada tahun 2001. Susi pun mengatakan bahwa ia mengetahui kejadian tersebut di tahun 2004 saat Ia berkeliling melihat laut, kemudian terdapat banyak kapal besar di lautan yang melakukan Illegal Fishing. Dari kejadian tersebut Ia mulai santer menyuarakan tentang illegal fishing (pencurian ikan) di laut Indonesia.

“Saya cuma ditemani oleh pak Faisal Basri waktu itu, dari mulai solar subsidi, saya lawan. Saya tidak mau solar subsidi, karena itu dimakan oleh kapal besar di tengah laut, bukan oleh nelayan. Karena nelayan tidak pakai solar! Nelayan kecil itu pake 2 tax, BBM nya tidak bisa disubsidi, karena pom bensin saja tidak ada di kampung-kampung,” Jelas Susi menceritakan.

Di tengah forum, Susi menuturkan bahwa seruan soal illegal fishing sudah ada jauh sebelum dirinya menjabat menteri kelautan dan perikanan, justru ketika sudah menjadi menteri ia baru mengetahui bahwa yang mengeluarkan izin konsesi licensing kepada kapal asing itu menteri KKP tahun 2001.

Kemudian Susi menambahkan pada saat ia menjadi Menteri KKP sebagaimana misi Jokowi yang bertujuan, menjadikan laut sebagai masa depan bangsa dan Indonesia harus menjadi poros maritim dunia.

“Saya harus menggarap laut dengan solid, efektif, dan tidak ada cela,” tegas perempuan yang akrab dengan dunia kelautan itu.

Dari sana ia mulai mencari aturan-aturan yang ada di KKP bagaimana illegal fishing dapat terselesaikan dengan cepat, sebab, ia berniat jabatannya di kementerian cukup dua tahun saja, tetapi, selama dua tahun terakhir ternyata masih banyak masalah yang perlu diselesaikan. Menyadari bahwa dirinya kurang cakap dalam mengakomodasi setiap hal, Susi bergerak cepat mencari solusi untuk permasalahan kelautan ini.

“Permasalahan terbesar di Indonesia dari tahun 2003 s.d. 2013 adalah adanya penurunan jumlah nelayan,” Ungkapnya.

Pernyataan Susi Pudjiastuti tersebut adalah hasil sensus bahwa, adanya penurunan jumlah rumah tangga nelayan dari satu juta enam ratus menjadi delapan ratus ribu, lalu eksportir yang berhenti ada seratus lima belas, penyebabnya ialah ketiadaan raw material. Kemudian Susi memutuskan rencana pembuatan moratorium kapal ikan ex-asing.

Selama Forum berlangsung Susi memaparkan seputar kemaritiman dengan sangat jelas dan lugas, hingga pada menit-menit terakhir mantan Menteri kelautan itu menegaskan.

“Kalau kita mau membetulkan (kelautan) kita harus percaya bahwa renewable resources itu kalau diatur akan produktif. You have to believe that!” Terang Susi dengan mantap.

Pewarta: Syifa Arrahmah