Di Bawah Bayang-Bayang Paradoks Bonjol (1): Asal-usul Bonjol dan Tuanku Imam Bonjol

Melalui kelok jalan yang kian tajam di kaki Gunung Sorik Marapi dan Gunung Malenggang, sampailah saya di Rao Mapatunggul. Nama daerah ini pasti mengingatkan Anda pada Tuanku Rao, panglima Perang Padri yang merangsek masuk hingga ke Toba. Sosok yang disebut memiliki darah Batak ini, mendapat legitimasi Padri di Rao setelah Peto Syarif gelar Tuanku Imam Bonjol, berhasil menundukkan lembah Rao yang waktu itu penghasil emas. Tuanku Rao diinisiasi di sini.

Tentu saya sendiri tak lupa pada sosok kontroversial tersebut, tapi saat berhenti di sebuah warung kopi, saya malah teringat Asrul Sani (1926-2004). Asrul, salah seorang pendiri Lembaga Seni Budaya Muslimin (Lesbumi, 1954) bersama rekannya sesama “urang awak” asal Bukittinggi, Usmar Ismail. Keduanya aktif di dunia perfilman. Bersama tokoh-tokoh lain mereka membentuk Lesbumi yang berafiliasi dengan Partai Nahdlatul Ulama. Mereka menghadapi pengganyangan Lekra, sayap PKI (sekalipun ada sanggahan bahwa Lekra bukan bagian PKI).

Asrul Sani lahir di Rao, ayahnya seorang kepala adat Minangkabau, Sutan Marah Sani Syair Alamsyah Yang Dipertuan Padang Nunang Rao Mapat Tunggul Mapat Cacang, sedangkan ibunya, Nuraini binti Itam Nasution, merupakan keturunan Mandailiang (Wikipedia, Maret 2020).

Pada diri Asrul Sani, tercermin kedekatan kekerabatan antara Minang-Mandailiang, sesuatu yang lazim di daerah perbatasan Pasaman-Tapanuli. Ini terjadi jauh sejak dulu, misalnya bagaimana terbentuknya pelabuhan Air Bangis dan pelabuhan Natal. Kedua etnik saling bekerja sama—dan mengalami “cidera” pada masa Padri dan kolonialisme. Sampai hari ini saya menemukan orang berbahasa campur-aduk antara Minang dan Batak di pelabuhan Air Bangis, Natal maupun Kotanopan.

Saya merasa perjalanan “melingkar” saya dari Padang ke Bonjol via Natal-Sidempuan, atau dari selatan ke utara, lalu “turun” kembali ke selatan, tidaklah sia-sia. Setidaknya saya melihat langsung lanskap alam Tapanuli dan bertemu sosok-sosok campuran seperti halnya Asrul Sani. Hal-hal ini bisa kita korelasikan nanti untuk melihat bayang-bayang panjang Perang Padri dengan segala paradoks dan ironinya.

Sehabis melewati Cagar Alam Rimbo Panti yang banyak dihuni harimau, saya masuki Kota Lubuk Sikaping, ibukota Kabupaten Pasaman. Kota ini lengang dan hening. Karakter kota ini seolah saya temukan dari setidaknya dua sosok kelahiran Lubuk Sikaping yang saya kenal dalam dunia kesenian Sumatera Barat. Pertama, Meifrizal, seorang penyair muda berbakat tahun 90-an, yang keheningannya membuatnya menghilang dalam lengang; saya tak pernah lagi menemukan sajak-sajaknya. Kedua, Edy Utama, mantan jurnalis yang dalam pergaulan di Padang dikenal sebagai “Si Bung”; kini kerap membuat event dan festival kesenian dengan relatif hening.

Wah, lama juga saya berjalan—dan bercerita ke sana ke mari—untuk akhirnya, menjelang siang, tibalah saya di Bonjol!

Asal-Usul Kampung Bonjol

M. Radjab dalam Perang Padri di Sumatera Barat (1803-1838) menggambarkan letak Bonjol di Lembah Alahan Panjang yang dialiri Batang (sungai) Alahan Panjang. Bonjol hanyalah salah satu kampung di lembah subur itu, di antara kampung lain: Padang Laweh, Jambak, Koto, Lubuk Ambacang, Alai, Bonjol Hitam, Pasir, Mandari, Padang Sikaduduak, Marapak, Caniago, Talang atau Pancuran Tujuah, Tanjung Bungo dan Padang Bubus (Radjab, 28). Secara administratif Bonjol kini merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Luasnya 194,32 km persegi, berpenduduk 24.526 jiwa (Pemkab Pasaman, RPIJM Cipta Karya, 2017-2021).

Tanjung Bungo merupakan kampung kelahiran Tuanku Imam Bonjol, sedangkan Bonjol adalah kampung yang didirikannya di kaki Bukit Tajadi setelah ia jadi pengikut ajaran Padri. Dan itu bukanlah kampung yang pertama. Kampung pertama yang ia dirikan bersama kerabat dan sedikit pengikutnya, terletak agak jauh dari Bukit Tajadi. Tapi kampung itu terpaksa ditinggalkan karena terus-menerus diganggu kaum adat. Perlawanan Syarif Peto tak banyak menghentikan gangguan itu, sementara pengikutnya masih terbatas. Ini menunjukkan bahwa dalam situasi tertentu, kaum adat juga ikut merangsek kaum Padri, dan tak selalu Padri itu menang. Ini mengingatkan saya pada situasi politik tahun 65 di Banyuwangi, meski mungkin tak terlalu relevan. Di beberapa desa, warga NU ditekan dan jadi korban pengganyangan PKI—sebelum akhirnya terjadi arus-balik.

Syarif Peto meninggalkan kampung pertama dan mendirikan kampung kedua. Kampung kedua itulah yang bernama Bonjol. Dalam perkembangannya kemudian, Bonjol mewakili sebutan untuk seluruh kampung atau nagari di Lembah Alahan Panjang. Lembah ini disilang oleh sungai Alahan Panjang, yang mengalir dari timur ke barat, dan Jalan lintas Tengah Sumatera di sisi lain, yang mengular dari selatan ke utara.

Perjumpaan keduanya—sungai dan jalan raya—tak hanya mencipta jembatan, baik dalam makna harfiah maupun simbolik, namun sekaligus membentuk lanskap sosial-ekonomi yang unik. Apalagi Batang Alahan Panjang termasuk sungai besar, dan jalan rayanya juga jalan utama (Jalan Lintas Sumatera). Sungai memberi pengairan pada lahan pertanian berupa sawah, kebun dan ladang sehingga daerah ini merupakan sentra hasil tani yang dihidupi oleh kultur agraris. Sementara jalan raya dengan simpang-simpangnya membuka akses luas ke segala jurusan yang memungkinkan tumbuhnya kultur dagang dan kultur rantau. Jaraknya ke Bukittinggi, kota penting di Sumatera Tengah hanya sekitar 60 km. Silangan ini berpotensi besar di satu sisi, namun memunculkan kontradiksi pada kultur potensial; tinggal di kampung menggarap lahan atau merantau untuk berdagang?

Saya tak sempat memikirkan ini lebih lanjut. Saya kembali kepada kenyataan bahwa ini pertama kali saya ke Bonjol. Pengakuan yang membuat paradoks lebih dulu kepada diri saya sendiri. Daerah ini ada di tanah kelahiran saya, Sumatera Barat, tapi belum sekalipun saya jelang. Tradisi rantau membuat saya, sebagaimana orang lain, lebih banyak beredar di negeri orang, yang jauh, sementara yang dekat terlupakan. Meski fenomena biasa sebenarnya, tanpa harus mengaitkannya dengan tradisi segala. Bukankah juga tak kalah banyak anak Jawa Tengah misalnya, belum berkunjung ke kota-kota di wilayahnya? Saya punya kawan dari Jepara, seumur-umur belum pernah ke Blora, atau cah Wonogiri belum pernah ke Rembang, dan sebaliknya, dan seterusnya.

Tapi menyangkut Bonjol mungkin sedikit berbeda. Bonjol bukan nama biasa. Namanya dikekalkan masa, dan masa itu pun dikekalkan oleh sebuah nama yang tak biasa: Tuanku Imam Bonjol. Di satu sisi ia pemimpin Perang Padri yang penuh kontroversi. Di sisi lain, ia adalah Pahlawan Nasional kita yang membuat antiklimaks segala hal yang kontroversial. Nama Imam Bonjol setara dengan nama Pangeran Diponegoro di Jawa karena keduanya memang muncul dalam waktu berdekatan pada masa kolonial.

Tentu saja manusia (di) suatu daerah tak dapat diabaikan ketika daerah tersebut muncul sebagai fenomena dalam sejarah. Peran serta mereka, dengan segala sistem dan rancang bangun pikiran, sifat-sifat dan bahkan mungkin keturunan, akan memberi pengaruh signifikan pada terbentuknya satuan-satuan peran itu secara menyeluruh. Termasuk pemimpin mereka. Tapi Bonjol tidak. Jika ia dikaitkan dengan peperangan, maka ia lebih dibicarakan dalam puncak perang, tanpa membicarakan apa dan bagaimana sebelum, bahkan setelah perang. Ini membuat dislokasi, seolah sebelum dan sesudahnya tidak memiliki konsekuensi serta tidak membutuhkan rumusan-rumusan yang penting.

Padahal dalam beberapa hal, persoalannya bahkan lebih rumit sebab keputusan harus diambil dan strategi harus diatur, amunisi dan senjata harus disiapkan—pada situasi sebelum “puncak”. Dan segala yang hancur harus kembali dibangun, pangan dan amunisi harus terjaga dan kehidupan sosial harus kembali tertata—pada situasi sesudah peperangan. Itu semua tentu melibatkan langsung orang dalam, masyarakat setempat. Segala efeknya mereka sendiri yang menanggung secara telak.

Asal-Usul Tuanku Imam Bonjol

Harus diakui, kajian tentang orang Bonjol (termasuk soal pemimpin) atau “alam” Bonjol dalam arti luas, selama ini jarang dapat tempat. Apa dan bagaimana masyarakat Bonjol sehingga menonjol dalam sejarah? Kenapa orang Bonjol bisa mengakomodasi berdirinya sebuah benteng berpagar aur duri yang kuat dalam peperangan di jantung Sumatera, dan menerima seorang imam yang berani lagi keras? Apakah penerimaan itu sebagai kebutuhan, keharusan, atau keterpaksaan?

Dalam bukunya Gejolak Ekonomi, Kebangkitan Islam, dan Gerakan Padri Minangkabau 1784-1847 (Komunitas Bambu, 2008) Christine Dobbin memaparkan kondisi Lembah Alahan Panjang tempat Bonjol terletak. Buku ini terbit pertama kali di London (1983), Islamic Revivalism in a Changing Peasant Economy, Central Sumatera 1784-1847. Tahun 1992 edisi bahasa Indonesianya pernah terbit dalam Seri INIS (Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies) dengan judul Kebangkitan Islam dalam Ekonomi Petani yang Sedang Berubah, Sumatera Tengah, 1784-1847.

Salah satu buku babon Perang Padri ini, menceritakan cukup detail kemunculan Bonjol sebagai pusat baru kaum Padri. Akan tetapi jika dicermati, kisahan itu tak banyak melibatkan penduduk lokal. Fokus Dobbin beralih kepada banyaknya orang luar yang datang dan menetap di Bonjol sebagai pasukan “berani mati” Peto Syarif Bahanuddin atau Muhammad Shahab yang kelak bergelar Tuanku Imam Bonjol itu.

Warga “asli” Alahan Panjang tak banyak disinggung. Mungkin karena mereka kurang minat bergabung dengan Padri. Memang, Peto Syarif anak jati lembah tersebut, Tanjuang Bungo. Tapi perkumpulannya yang masif, dengan pengajian, latihan perang dan silat, perdagangan dan bercocok tanam sendiri, tak semua bisa diakses warga. Apalagi Bonjol, tempat perkumpulan itu membesar, segera tampil merebut percaturan sosial-politik Lembah Alahan Panjang—dan akhirnya juga kajian tentangnya—secara dominan.

Nama Bonjol moncer di hampir seluruh nagari Minangkabau. Adagium ada gula ada semut pun berlaku sejak itu. Orang-orang datang berbondong. Bukan hanya untuk belajar agama atau minta diinisiasi dalam Padri, juga tak kalah banyak yang datang untuk berdagang. Perdagangan bukanlah hal yang diharamkan komunitas Padri, selain merujuk sejarah Rasulullah yang juga seorang saudagar, perdagangan juga menjadi urat nadi yang secara riil menghidupi Bonjol.

Dominasi komunitas, hilir-mudik orang pergi dan masuk, alih-alih membuat sebagian warga kampung—terutama yang pro-adat—merasa terganggu. Akibatnya, Peto Syarif dan pengikutnya sering berkelahi dengan masyarakat setempat. Meski jika dilihat penyebab utamanya bukan soal dominasi apalagi rasa iri, sebab jauh sebelum Bonjol jaya, sikap sebagian warga tetap tidak welcome. Peto Syarif, seperti tadi disebutkan, bahkan terpaksa membongkar pemukiman pertama karena selalu mendapat gangguan. Masyarakat pro-adat misalnya, sengaja membuka gelanggang adu ayam di gerbang kampung. Jelaslah ini persoalan keberpihakan pada siapa atau golongan mana.

Dalam bab “Tuanku Imam Mendirikan Bonjol”, sebenarnya Radjab cukup detail menggambarkan situasi dan orang-orang Lembah Alahan Panjang. Ia tak hanya menyebut dengan fasih nama-nama kampung dan jorong, tapi juga menceritakan penolakan tokoh adat Alahan Panjang atas ajaran Imam Bonjol. Datuk Sati dari Kampung Marapak disebutnya sangat anti dengan ajaran Wahabi. Dialah yang memerintahkan pengikutnya membuat gelanggang adu ayam di gerbang kampung rintisan Peto Syarif sebagaimana disinggung Dobbin. Bahkan Datuk Sati menyerang kampung itu. Datuk Bendahara, salah satu kaum adat yang “membelot” mendukung Padri, dan andalan Peto Syarif untuk berdiplomasi wafat karena diracun. Hal ini membuat Peto Syarif memindahkan lokasi kampung rintisannya ke lokasi yang kelak bernama Bonjol (Radjab, 32).

Sayang bagian ini dibuka Radjab dengan ujug-ujug (tiba-tiba) memunculkan Tuanku Imam Bonjol sebagai orang yang mendirikan Bonjol. Ia mencuplik sedikit biografi Imam Bonjol yang pada permulaan abad ke-19 dikenal sebagai alim, bernama Tuanku Mudo (waktu kecil bernama Peto Syarif dan besarnya bergelar Malim Basa), anak Tuanku Rajanudin. Tapi tanpa proses yang jelas—saya bayangkan seperti ustaz-ustaz youtuber—pada usia 35 tahun Malim Basa bisa mendatangkan sejumlah tokoh Padri ke Lembah Alahan Panjang seperti Tuanku Hitam dan Tuanku Kelat, bahkan Tuanku Gapuk (Tuanku Mansiangan) yang merupakan pimpinan spiritual Padri.

Kedatangan tokoh-tokoh tersebut untuk berembug membentuk kepemimpinan kolektif. Tuanku Gapuak yang dihormati seluruh Padri, bersama Tuanku Hitam dan Tuanku Kelat yang pemberani, ditetapkan sebagai Raja nan Berempat, termasuk Tuanku Muda sendiri yang dipilih karena alimnya. Bahkan beberapa tahun kemudian ketika Tuanku Imam Bonjol mengadakan kenduri kelahiran anaknya, Ali Umar, para penghulu dan pemuka agama berdatangan hadir, saya bayangkan seperti acara walikota atau bupati zaman kini yang didatangi orang dari mana-mana. Dalam acara itu mereka masih sempat mengadakan rapat tentang masa depan Bonjol (ibid, 29).

Bagaimana Tuanku Muda Peto Syarif tiba-tiba muncul sebagai sosok penting, tanpa mengaitkannya terlebih dulu dengan simpul-simpul lain di Minangkabau? Inilah sedikit celah dari karya penting M. Radjab. Ia lumayan membuka perspektif tentang apa dan bagaimana situasi Bonjol, tapi kurang membangun kesejarahan munculnya sosok penting di Bonjol. Padahal proses awal kemunculan seorang tokoh merupakan fase yang menentukan, dan itu luput dijelaskan Radjab. Seakan ia percaya bahwa semua orang sudah mengenal dengan baik apa dan siapa Tuanku Imam Bonjol itu. Sebaliknya, Dobbin mencoba menyinggung situasi dan alam Bonjol, tapi beralih fokus pada orang-orang luar yang datang; masyarakat Bonjol sendiri terlupakan.

Jangan-jangan ini sinyal kunjungan pertama saya ke Bonjol. Seolah selama ini saya sudah sangat akrab dan mengenal Bonjol—toh wilayah sendiri—padahal seumur-umur baru saat itulah saya menjejak tanah dan menghirup udaranya. Paradoks!