Bencana Aceh-Sumatra: Ribuan Mengungsi, Infrastruktur Terputus, Pemerintah Pusat Didesak Tetapkan Status Darurat Nasional

Pemerintah Aceh melalui Pos Komando (Posko) Penanganan Darurat Bencana Hidrometeorologi merilis perkembangan terbaru terkait dampak bencana yang melanda sejumlah kabupaten/kota di Aceh hingga tanggal 30 November 2025.

Juru Bicara Pengendali Komunikasi Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh, Murthalamuddin, menyampaikan sejumlah informasi terkait dampak bencana tersebut, di Banda Aceh.

Berdasarkan rekapitulasi, tercatat 89.959 KK / 441.842 jiwa terdampak, 80 orang meninggal dunia, 330 orang luka berat, 1.284 orang luka ringan, 71 orang dinyatakan hilang, 229 titik lokasi pengungsian terdata, dan 52.162 KK / 207.017 jiwa mengungsi

“Angka ini menunjukkan bahwa bencana hidrometeorologi Aceh  memberikan dampak yang sangat serius terhadap masyarakat. Pemerintah terus memperkuat upaya evakuasi, pelayanan kesehatan, dan penyediaan bantuan logistik,” ujar Murthalamuddin.

Sementara itu kerusakan materil untuk fasilitas umum per 30  November adalah 9 unit perkantoran, 19 unit tempat ibadah, 12 bangunan sekolah, dan 1 pondok pesantren. Sedangkan jalan terputus yang telah teridentifikasi sebanyak 261 titik dan jembatan terputus sebanyak 77 unit

Kerusakan harta benda milik penduduk yang berhasil didata per 30 November, berupa rumah rusak sebanyak 26.736 unit, sawah terdampak seluas 138.280 hektar, dan kebun terdampak seluas 12.000 hektar.

“Kerusakan infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan, menjadi perhatian serius karena menghambat distribusi bantuan ke beberapa wilayah terdampak. Tim gabungan sedang melakukan pembukaan akses darurat di sejumlah titik kritis,” jelas Murthaladdin.

Prioritas Evakuasi Warga dan Kebutuhan Dasar 

Pemerintah Aceh terus memperkuat koordinasi dengan BPBD kabupaten/kota, TNI, Polri, relawan, serta kementerian/lembaga untuk mempercepat evakuasi warga di daerah rawan susulan. Koordinasi diperkuat untik memastikan kebutuhan dasar, seperti pangan, air bersih, dan layanan kesehatan, di seluruh titik pengungsian. Upaya lainnya adalah melakukan asesmen cepat terhadap kerusakan fasilitas umum dan rumah warga, serta menyiapkan langkah pemulihan awal pascabencana.

Murthaladdin menambahkan, masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang masih berpeluang terjadi. Warga yang tinggal di daerah rawan banjir dan longsor diminta mengikuti arahan petugas dan segera mengungsi jika kondisi mengharuskan.

“Kami memastikan seluruh informasi resmi terkait penanganan bencana akan terus diperbarui melalui kanal komunikasi Pemerintah Aceh. Kami mengajak masyarakat tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi,” ujar Murthaladdin. 

Pemerintah Didesak Tetapkan Banjir dan Longsor Sumatera Sebagai Bencana Nasional

Ketua Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (ESDM PB HMI), Rizki Alif Maulana, mendesak Pemerintah Pusat untuk segera menetapkan status Darurat Bencana Nasional di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia menilai bahwa skala kerusakan dan luasnya wilayah terdampak sudah jauh melampaui kapasitas pemerintah daerah untuk menangani secara mandiri.

“Melihat kondisi di lapangan, jelas bahwa tiga provinsi ini sedang menghadapi situasi yang sangat genting. Korban terus bertambah, akses transportasi banyak yang terputus, dan penyaluran bantuan masih tidak merata. Pemerintah Pusat tidak boleh menunda-nunda—situasi ini sudah berada pada level nasional,” tegas Rizki.

Menurutnya, penetapan status Darurat Bencana Nasional akan memberikan ruang bagi negara untuk mengerahkan kekuatan penuh, termasuk akses logistik besar, helikopter evakuasi, alat berat, serta koordinasi terpadu TNI–Polri, BNPB, dan kementerian teknis.

“Kami dari PB HMI mendesak dengan tegas; segera tetapkan Darurat Bencana Nasional. Jangan tunggu situasi semakin memburuk. Pemerintah segera memasok logistik, obat-obatan serta bbm ke daerah yang terisolasi dan terdampak. Rakyat membutuhkan kepastian dan tindakan nyata yang menyeluruh,” tegasnya.

Panglima TNI dan Menhan Sjafrie Kunjungi Pengungsian di Pidie Jaya

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mendampingi Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin meninjau langsung kawasan terdampak banjir di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, Sabtu (29/11/2025). 

Turut serta dalam rombongan antara lain Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto. Setibanya di lokasi, rombongan langsung menuju titik-titik terdampak untuk memantau kondisi terbaru serta mendengar langsung keluhan masyarakat. 

“Saya melihat situasi ini memprihatinkan yang memerlukan bantuan cepat hari ini sampai seterusnya,” ujar Menhan Sjafrie saat berdialog dengan warga dan aparat setempat. 

Salah satu wilayah yang dikunjungi adalah Gampong Blang Awee, Kecamatan Meureudu, daerah yang mengalami kerusakan cukup berat akibat banjir bandang yang melanda beberapa hari terakhir. Pemukiman warga hingga infrastruktur umum tampak terdampak signifikan, sebagian besar tertutup lumpur dan material banjir.

Rombongan Menhan menyalurkan bantuan logistik, mencakup bahan makanan, pakaian layak pakai, serta perlengkapan darurat untuk menopang kebutuhan warga selama masa tanggap darurat.

Kehadiran Menhan RI, Panglima TNI, dan para pejabat negara lainnya diharapkan dapat mempercepat proses penanganan serta pemulihan pascabencana, khususnya di wilayah Pidie Jaya dan sekitarnya. TNI juga memastikan kesiapan pasukan dan unsur pendukung lainnya untuk memperkuat operasi evakuasi, distribusi bantuan, serta pemulihan infrastruktur dasar.

KN SAR Purworejo 101 dengan total kekuatan 54 personel tiba pada Minggu (30/11) pukul 06.00 WIB, dan resmi bersandar di Pelabuhan Krueng Geukueh, Lhokseumawe. Kedatangan mereka dalam rangka penguatan Operasi SAR pada bencana banjir dan tanah longsor.

Komandan Korem (Danrem) 011/Lilawangsa, Kolonel Inf Ali Imran, mengimbau kepada masyarakat Lhokseumawe, apabila harga beras pascabanjir di toko-toko mahal maka warga dapat membelinya di Gudang Bulog di Kecamatan Blang Mangat, Lhokseumawe. la mengatakan, stok beras di gudang tersebut cukup untuk satu tahun.