Gus Dur dan M. Imam Aziz: dari Jalan Kultural ke Tebing Politik

Saya memulai tulisan ini dengan mengupas secara singkat dua tokoh yang sangat saya kagumi. Dua sosok itu tidak lain adalah Gus Dur dan M. Imam Aziz. Tentu sedikit salah kaprah kalau mengulas keduanya menggunakan pendekatan komparatif. Sisi kesamaan antara kedua tokoh ini lebih banyak menonjol, dibanding sisi perbedaannya. Maklum Gus Dur adalah sang guru, dan Mas Imam –demikian teman-teman memanggil M. Imam Aziz– adalah muridnya.

Imam Aziz bukan tipikal murid ala Imam Syafi’i yang memiliki pandangan berbeda dengan gurunya, Imam Maliki. Hubungan antara Gus Dur dan Imam Aziz tak ubahnya seperti hubungan antara Cak Nur dan Budhy Munawar Rachman.

Tidak bisa dibantah, Gus Dur merupakan cendekiawan progresif. Cucu Hadratussyekh KH. Hasyim Asy’ari ini bukan intelektual di menara gading yang hanya melihat realitas sosial dari jarak jauh. Gus Dur tidak ingin hanya berasyik-masyuk dengan dunia sunyi pemikiran dan refleksi.

Bagi Gus Dur, para cerdik pandai harus menjadi kaum intelektual organik yang punya nafas panjang perjuangan dan etos pergerakan, seperti banyak dilakukan oleh para kiai/ulama. Keberpihakan pada isu-isu kemanusiaan bukan sebatas narasi agung yang digaungkan di atas mimbar, keberpihakan membutuhkan keterlibatan praksis di lapangan.

Bersama Romo Mangun Wijaya dan sejumlah intektual yang lain, Gus Dur membela kasus Kedung Ombo. Tidak hanya rakyat yang menjadi korban penggusuran saja yang diadvokasi, Gus Dur juga berada di garda terdepan memperjuangkan toleransi, kebebasan beragama, dan membela hak-hak kaum minoritas dan etnis Tionghoa. Tidak berlebihan kiranya kalau Gus Dur mendapat label sebagai ikon pluralisme dan kebebasan beragama, meski ini satu perspektif saja dari banyak perspektif yang bisa dilihat dari sosok Gus Dur.

Dalam rentang waktu yang sangat panjang, Gus Dur melakukan perjuangan di luar gelanggang kekuasaan. Tidak sedikit pun militansi perjuangannya di jalur kultural ini luntur sekalipun harus berhadapan dengan kekuatan represif negara otoriter Orde Baru.

Di bawah kekuasaan absolut Soeharto, semua partai dikebiri. Golkar hanya menjadi alat stempel untuk mendukung seluruh kebijakan pemerintah. PPP dan PDI tidak berani tampil sebagai partai oposisi. Dalam struktur politik yang tidak demokratis itu, keberadaan figur oposan seperti Gus Dur menjadi penting. Pada saat itu, Gus Dur bukan saja menjadi oposan yang susah ditaklukkan oleh rezim penguasa, tapi juga berhasil membangun kekuatan civil society.

Tetapi ketika kekuasaan Soeharto tumbang dan reformasi membawa angin segar bagi perubahan sistem politik, Gus Dur memilih terjun dalam kancah politik. Dia bergerak aktif membuka ruang dan peluang untuk masuk dalam pentas kekuasaan. Salah satu jalan masuk ke panggung kekuasaan itu dia lakukan melalui partai yang didirikannya, PKB.

Partai yang dideklarasikan pada 23 Juni 1998 itu secara resmi mengusung Gus Dur sebagai presiden. Sebagai pendatang baru, PKB secara mengejutkan menempati urutan ke tiga dengan perolehan 13.336.982 suara. Tapi posisi ini belum membuat PKB menjadi kekuatan yang bisa menjamin Gus Dur melaju dengan mudah menduduki kursi RI. Disinilah figur sentral seorang Gus Dur sangat berperan. Dengan kelihaian manuver politiknya, Gus Dur akhirnya terpilih sebagai presiden keempat.

Sedangkan Imam Azis merupakan generasi penerus perjuangan Gus Dur. Pada 1993 dia mendirikan Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKiS). Di samping menerbitkan buku-buku berbobot dan merangsang gairah intelektual, LKiS menjadi corong yang banyak mempublikasikan dan mensosialisasikan gagasan-gagasan Gus Dur.

Pada awal-awal tahun berdirinya lembaga literasi ini, Imam Azis bersama kolega hanyalah sebuah komunitas kecil yang punya konsen mendalam terhadap pembaharuan pemikiran dan pengembangan toleransi keagamaan. Meski demikian, kelahiran LKiS cukup memberi pengaruh besar terhadap mencairnya kebekuan berpikir dan bersemainya dialog antariman.

Pada saat Gus Dur membela kasus Kedung Ombo, Imam Azis termasuk aktivis yang terjun langsung melakukan pendampingan terhadap warga yang menjadi korban proyek raksasa waduk tersebut. Kepeduliannya pada wong cilik sudah mendarah daging sejak dia masih muda.

Lebih dari sekadar kepedulian, alumnus UIN Yogyakarta ini melakukan langkah berani dengan berjuang memulihkan martabat kemanusiaan para korban Gestapu (Gerakan 30 September 1965). Ketika hampir semua orang memusuhi dan manaruh perasaan benci terhadap penyintas tragedi 1965, Imam Aziz memprakarsai rekonsiliasi dan dialog kemanusiaan.

Dalam pandangan Imam Aziz, mereka adalah anak sah yang lahir dari kandung ibu pertiwi. Mereka bukan kaum imigran yang berjuang mendapatkan suaka politik. Mereka adalah warga negara Indonesia yang harus mendapat perlakukan adil dan setara. Kita sesama anak bangsa tidak boleh berdiam diri membiarkan mereka tealineasi di negerinya sendiri.

Pada level kebijakan, Gus Dus sudah berencana mencabut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (TAP MPRS) Nomor XXV Tahun 1966, khususnya tentang Larangan Penyebaran Komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Kita bisa mudah menebak bagaimana ujung dari wacana kontroversial ini. DPR bereaksi layaknya paduan suara. Mereka satu suara menentang keras usulan pencabutan itu.

Meski TAP MPRS XXV/1966 gagal dicabut, pada level grassroot Imam Aziz tetap berusaha merealisasikan pandangan humanis yang digagas Gus Dur. Pria kelahiran Pati pada 1962 itu mengorganisir Syarikat (Masyarakat Santri untuk Advokasi Rakyat) guna mendorong agar rekonsiliasi bisa berjalan.

Dengan pesona kepribadian Imam Azis yang bersahaja, para penyintas tragedi 1965 menerima tawaran rekonsiliasi dengan lapang dada. Rekonsiliasi ini memberikan harapan baru bagi masa depan Indonesia; Indonesia yang tidak terus-menerus terbelenggu oleh mata rantai permusuhan antar anak bangsa.

Tapi ada yang menarik dari sosok murid Gus Dur ini. Imam Azis tidak tergoda masuk ke politik praktis meskipun sang guru mendirikan PKB. Imam Aziz tetap konsisten berjuang di jalur kultural.

Kalau Gus Dur melenggang ke istana dengan terlebih dahulu mendirikan partai, Imam Azis sebaliknya. Tanpa pernah menjadi pengurus partai, Imam Azis bisa masuk dalam lingkaran kekuasaan. Sekitar tiga minggu lalu, saya membaca berita di media online, Imam Azis ditarik sebagai staff khusus wakil presiden.

Dia diminta menangani Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah. Amanah yang baru diembannya ini tentu sebuah jabatan politis. Dalam posisi inilah Imam Azis secara tidak langsung sudah mulai memasuki haluan baru dengan mencoba berkiprah di dunia politik.

Setelah mengulas sosok Gus Dur dan Imam Aziz, saya jadi merenung. Dalam pandangan saya, melenggangnya Gus Dur ke istana dan merapatnya Imam Aziz ke lingkaran kekuasaan merupakan pertanda digelarnya karpet merah bagi kaum Nahdiyyin (tua maupun muda) untuk masuk ke dalam dunia politik.

Saya melihat sepak terjang Gus Dur di dunia politik hingga mengantarnya menjadi presiden keempat bukan sebuah eksperimen politik yang main-main. Gus Dur mendirikan PKB dan mendermabaktikan dirinya bagi kemajuan partai adalah ikhtiar politik yang sudah dipertimbangkan dengan matang.

Begitu pula dengan Imam Aziz. Ketika mendapat amanah sebagai staf khusus wakil presiden, dia akan bergulat dengan panggung kekuasaan. Jabatan yang baru digelutinya ini akan mendorong Imam Aziz belajar dari dekat bagaimana mengelola kekuasaan.

Lantas apakah pilihannya akan mengikuti jejak langkah yang dilakukan Gus Dur dan Imam Aziz; bergerak dari jalur kultural lalu masuk dalam gelanggang kekuasaan dan politik? Karena bagi saya dua sosok itu merupakan tokoh yang saya kagumi, maka langkah Gus Dur dan Imam Aziz perlu dilanggengkan dan terus diperjuangkan.