Ulama Banjar (44): Dr. KH. Idham Chalid

(L. 27 Agustus 1922)

Dr. KH. Idham Chalid lahir di Satui, Kotabaru pada tanggal 27 Agustus 1922. Beliau dikenal luas sebagai tokoh Nasional yang pernah menduduki jabatan penting pada masa pemerintahan Soekarno dan masa pemerintahan Soeharto. Dikenal pula sebagai tokoh ulama, pendidik, pejuang dan politisi.

Ia merupakan alumni Pondok Pesantren Modern Gontor Ponorogo yang mengawali karirnya menjadi Direktur Normal Islam School di Amuntai. Pada masa penjajahan ia termasuk salah seorang Anggota Dewan Banjar dan masa revolusi dia ikut berjuang merebut kemerdekaan. Dia ditangkap dan ditawan Belanda antara bulan Maret-Nopember 1949 dan kemudian dibebaskan atas upaya Diplomasi dari Mayjen Suhardjo.

Karir politiknya bermula pada saat menjadi anggota parlemen (1950-1955). Tokoh yang mendapat gelar Doktor Honoris Causa dari universitas Al-Azhar Mesir ini sempat menjadi anggota DPR-RI Wakil daerah Jawa Barat (1955), namun mengundurkan diri. Setahun setelah itu Idham ditetapkan sebagai Anggota Konstituante (1956).

Kemudian beliau diangkat menjadi Wakil Perdana Menteri II dalam Kabinet Ali Sostroamidjojo. Jabatan yang sama dipangkunya kembali dalam Kabinet Karya (1957). Dan selanjutnya pada tahun 1960 beliau kembali terpilih Wakil Ketua MPRS. Kemudian menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung RI hingga tahun 1966, dan dalam tahun yang sama beliau menjadi Menteri Utama Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam Kabinet Dwikora yang disempurnakan lagi serta menjadi Menteri Utama bidang Politik merangkap Menteri Tenaga Kerja.

Kepercayaan lain yang beliau peroleh dalam tahun 1967 adalah sebagai Menteri Negara Kesejahteraan Rakyat (Kesra) sekaligus Ketua Badan Pertimbangan Penanggulangan Bencana Alam Nasional serta sebagai Koordinator BKBN (Badan Keluarga Berencana Nasional). Jabatan sebagai Menteri Negara Kesejahteraan Rakyat dalam cabinet Pambangunan dipangkunya pada tahun 1968.

Pada tahun 1970-1971 beliau menjadi Menteri Sosial dan setelah Pemilu 1971, beliau kembali aktif di parlemen sebagai Ketua DPR RI (1971-1977) merangkap sebagai Ketua MPR RI (1972-1977). Antara tahun 1978-1983 beliau mendapat kepercayaan menjadi Ketua Dewan Pertimbanangan Agung RI. Selanjutnya menjadi Anggota Team P-7 (Team Penasehat Presiden Mengenai Pelaksana P-4) pada tahun 1984. Kemudian pada tahun 1985 beliau terpilih menjadi anggota Dewan Pertimbanngan Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Kiprahnya sebagai seorang Tokoh yang membela kepentingan Islam memang patut diteladani, karena pada tahun 1946 Idham sudah menjadi Anggota Dewan Pimpinan Serikat Muslimin Indonesia (SERMI) di Amuntai. Tahun 1952 sebagai Ketua Lembaga Pendidikan Ma’arif NU/Pengasuh Perguruan Islam darul Ma’arif Cipete Jakarta.

Tahun 1956 sebagai Ketua Umum Tanfiziyah PB. Nahdatul Ulama dan tahun 1960 sebagai Pengasuh Perguruan Pendidikan Yatim Darul Quran Cisarua Bogor. Pendiri Misi Islam (NU) tahun 1970, pendiri universitas Nahdatul Ulama dan Pimpinan Jamiyah At-Thariqah Al Mu’tabarah An Nahdhiah.

Pada periode antara tahun 1962-1964 pemegang tanda jasa Bintang Gerilya ini, juga menjadi Ketua Pimpinan Nasional Missi Islam, Ketua Badan Permusyawaratan Partai Islam Tingkat Pusat, Ketua Organisasi Konferensi Islam Asia Afrika, Presiden Organisasi Islam Asia Afrika. Sedangkan pada tahun 1973 Idham Chalid memperoleh kepercayaan sebagai Presiden Partai Persatuan Pembangunan.

Penghargaan dan tanda jasa yang pernah diterimanya, ialah Lencana Penggerak Revolusi 1945, Satya Lencana Peringatan Perjuangan Kemerdekaan, Bintang Flag Star (Yugoslavia), Bintang Aljumhuriyah (Mesir), Bintang Mahaputra Adipradana II, Bintang Groot Cruis Van O. N (Belanda), Bintang Republik Adhi Pradana II, Binyang Croot Cruis Ber Kroon Orde (Belgia) dan Bintang Gwang Hua (Republik Korea Selatan).

Sumber Naskah: Tim Penulis LP2M UIN Antasari Banjarmasin dan MUI Provinsi Kalimantan Selatan.