Gus Dur, Wacana Islamisasi dan Masyarakat Madani

Bukan Gus Dur namanya kalau tidak bisa membuat satir terhadap suatu hal yang serius dan “elitis”. Bahkan terhadap suatu hal yang oleh kaum post-modernis suka disebut “meta-narratives” atau “grand narratives“, atau narasi-narasi besar.

Kendati beliau tidak pernah menyebut dirinya pengikut aliran post- modernisme, baik dalam seni, filosofi, maupun keilmuan, tapi gaya Gus Dur dalam berwacana dan berkiprah sungguh sangat mirip dengan aliran tersebut. Bukankah dedengkot post-modernisme, Francois Lyotard, dalam buku kondangnya La Condition postmoderne, mendefinisikan post-modernisme sebagai “incredulity towards metanarratives?” alias keraguan terhadap narasi-narasi besar? Para post-modernis senantiasa bersikap kritis, bahkan kadang sinis, dan menertawai apa yang menjadi klaim narasi-narasi besar yang seolah-olah telah baku, permanen, dan tak tergoyahkan, melalui satire, “plesetan”, permainan kata-kata, dan bahkan dekonstruksi.

Kadang Gus Dur memang rada “kelewatan” dalam urusan yang satu ini, seperti ketika beliau didukani para Kyai rame-reme di Muktamar Krapyak (1989) gara-gara bilang “Assalamu’alaikum” bisa diganti dengan ucapan “selamat pagi”. Bagi mereka yang paham dengan kultur Arab, barangkali tak terlalu bermasalah benar, tetapi bagi orang awam soal ini lantas dipandang sebagai pelecehan terhadap tradisi Islam, karena ucapan tersebut sudah menjadi bagian integral dalam sistem yang memiliki pangkat “sakral” sebagai penanda kemusliman, bahkan kesalehan, serta simbol ukhuwwah Islamiah!

Gus Dur pun lantas “dipaksa” untuk menarik kembali gagasannya itu dan memang beliau juga tampaknya tidak terlalu “ngeyel” (walaupun pendirian beliau secara pribadi tetap saja sepanjang hidup). Keberanian GD dalam menantang kemapanan narasi besar inilah yang mungkin belum tertandingi, sehingga perbuatan seperti meminta maaf terhadap para keluarga PKI atas nama Ketua PBNU, mengakui Konghucu sebagai agama dan Imlek sebagai hari libur nasional, dan melakukan pembelaan terhadap kelompok Ahmadiyah, dsb. sampai kini tetap mengundang decak kagum baik dari kawan maupun lawan.

Saya termasuk yang memiliki kenangan tersendiri mengenai bagaimana Gus Dur melakukan kritik terhadap apa yang beliau sering sebut sebagai gejala “islamisasi” terhadap semua hal, seolah-olah kalau belum “Islami” belum sah. Misalnya islamisasi ilmu pengetahuan. Gus Dur termasuk sangat tidak sepakat dengan yang satu ini, karena bagi beliau hal itu hanya semacam ekspresi kurang pede dan ingin tapil beda aja. “Yang namanya matematika, ya matematika titik. Gak ada matematika Islam, fisika Islam, kimia Islam..” begitu kata beliau. Tapi pengalaman saya dengan GD ini bukan soal ilmu, tapi teori dan konsep gerakan sosial dan politik.

Saya pada awal sembilan puluhan sedang getol-getolnya melakukan kajian tentang “civil society” dan gerakan demokratisasi yang dilandasi oleh konsep tersebut. Kalangan Islam modernis, seperti Cak Nur (almaghfurlah) dkk, pun tak ketinggalan ingin membuat “islamisasi” konsep tersebut dengan mengganti nama dengan “masyarakat Madani”, mengambil istilah Ibn Khaldun yang membedakan antara komunitas “madani” (perkotaan) dengan ” badawi” (dusun, desa), di mana yang pertama lebih maju dan beradab ketimbang yang kedua. Maka jadilah dua konsep yang satu kedengaran “Barat” (civil society) dan yang satu “Islami” (masyarakat Madani) berkembang di negeri kita. Bagi saya konsep Cak Nur dkk sangat berbeda secara fundamental dengan yang saya pakai dan karenanya tak dapat dipertukarkan. Tapi ya biarkan saja bertumbuh dan berkembang. Toh pada akhirnya kalangan cendekiawan, ilmuan, dan publik juga yang menilai mana yang relevan dengan realitas kita.

Gus Dur tentu saja cenderung kepada konsep civil society karena memang NU pada waktu itu memilih jalan perjuangan ala Vaclav Havel dkk yang memakai gerakan civil society untuk menumbangkan rezim totaliter komunis. Di negeri kita yang mempelopori gerakan reformasi melawan rezim otoriter Orba adalh antara lain NU yang ketika itu dipimpin Gus Dur. NU sebagai ormas dan gerakan Islam menjadi kekuatan utama melawan hegemoni Negara bersama organisasi civil society lainnya seperti LSM, kelompok lintas-agama, mahasiswa, aktivis pro demokrasi dll. Konsep reformasi berbasis civil society, alhamdulillah, berkembang sampai sekarang karena diteruskan oleh para ilmuan sosial, aktivis, mahasiswa, kaum professional, media, dsb. Istilah civil society, yang waktu itu belum ada padanan yang pas, kini kadang diganti dengan istilah “masyarakat sipil”, yang saya pikir jauh lebih pas ketimbang “masyarakat Madani” itu. Konsep Cak Nur dkk, lebih bernuansa seperti konsep “masyarakat ideal” (al-madinatul fadhilah) ketimbang sebuah kategori sosiologis masyarakat modern yang lengkap dengan segala kontradiksi internalnya sebagaimana dalam konsep “masyarakat sipil” (civil society).

Nah, Gus Dur ternyata punya plesetan soal istilah masyarakat Madani ini. Konon, kata Gus Dur, ada dua Kyai di Pasuruan sedang bincang-bincang santai di pondok. Sebutlah satunya bernama Kyai Hamid (KH), yang satunya Kyai Anwar (KA). Dalam obrolan santai itu ada dialog seperti berikut:

“Saya heran dan prihatin, Yai, akhir-akhir ini para ulama kita kok sering gegeran, beda pendapat, bersuara keras saling serang di muka umum. Ini ada apa ya, Yai?” kata Kiai Hamid.

“Lho, kan memang sudah diprogramkan begitu Yai. Jadi sudah cocok dengan programnya pemerintah.” jawab kiai Anwar.

“Ah masak ada cerita begitu. Lalu program apa itu, Yai Anwar?”

“Masak sampeyan belum dengar. Itu lho program masyarakat Madani.”

“Lalu yak apa program itu kira-kira bagaimana bentuknya?” tanya Kiai Hamid.

“Ya Kyai-kyai dan ulama disuruh saling madani satu sama lain. Makanya cekcok terus gak selesai-selesai.”

“Ooo ada program begitu ya… masyarakat madani. Pantess.”

Bagi anda yang bukan orang Jawa (Timur) pasti tanya: apanya yang lucu? Kalau anda orang Jawa (Timur), tentu tahu kata”madani” itu artinya “menjelek-jelekkan”, dari asal kata “modo” (menjelekkan). Jadi masyarakat madani artinya masyarakat yang saling menjelekkan, karena itu para kyai pun saling menjelek-jelekkan satu sama lain…

Guyonan Gus Dur adalah soal “masyarakat madani” ini bagi saya bukan sekedar plesetan dan permainan kata, tetapi punya makna yang serius. Gus Dur sedang menertawai upaya “islamisasi” terhadap sebuah konsep yang sudah mapan, universal dan sangat relevan dengan gerakan masyarakat di Indonesia, hanya karena asalnya dari “Barat” (civil society), maka dianggap kurang “halal”. Maka dicari-carilah upaya “pengislaman” oleh kelompok modernis Muslim seperti Cak Nur (almaghfurlah) dkk supaya dapat dilacak jalur genealoginya dalam sejarah Islam (di Malaysia, dipakai istilah “masyarakat hadhori” oleh Abdullah Badawi, mantan PM Malaysia). Bagi Gus Dur, upaya seperti itu tak kurang dan tak lebih adalah apologetika yang sering menjadi sindroma kaum modernis Muslim. Ada semacam rasa kurang pede kalau sebuah konsep tidak ditemukan “padanannya” dalam Islam atau sejarah Islam. Bukankah Islam itu “ya’luu walaa yu’laa ‘alaihi?”

Saya memang tak pernah mendengar Gus Dur memakai istilah “masyarakat madani” dalam tulisan, pidato, ceramah, maupun wacana dan kiprah politiknya. Beliau konsisten memakai istilah “civil society” atau “masyarakat sipil” sebagai padanan. Mungkin saya salah, tapi bagi saya, guyonan Gus Dur adalah kritik tajam terhadap narasi besar yang didengungkan oleh sementara tokoh Muslim: yaitu proyek Islamisasi. Bukan saja dalam soal pengetahuan, tetapi juga masyarakat Indonesia, budaya Indonesia, dan tentu politik Indonesia. Bagi Gus Dur, Islam adalah komplementer bagi proses keindonesiaan, salah satu dari sekian banyak mozaik yang turut andil dalam proses menjadi Indonesia. (RM)

(Sumber: Buku Gus Durku Gus Dur Anda Gus Dur Kita, Penulis Muhammad AS Hikam, Penerbit Yrama Widya, 2013)