Wawancara Khusus Prof. Azyumardi Azra dengan Prof. Nurcholis Madjid 37 Silam: Tentang Demokrasi, Asas Tunggal, Pembaharuan dan Sekulerisasi (2)

Tapi bagaimana pandangan Cak Nur tentang demokrasi khususnya di Indonesia. Sebab sejauh ini masih banyak orang, baik di dalam maupun di luar negeri yang berpendapat, bahwa demokrasi di Indonesia masih semu, banyak pembatasan dan sebagainya.

Tentu, tentu saja. Selain tidak benar saya kira tidak ada gunanya kita mengingkari kenyataan bahwa demokrasi kita masih dalam tahap perkembangan. Istilah perkembangan berarti belum sempurna, belum mencapai tujuan sepenuhnya. Kalau begitu, kita harus menetapkan tujuan demokrasi kita itu apa, yang dimaksud demokrasi yang betul itu apa. Nah di sini kita bertemu dengan kenyataan apa yang disebut demokrasi itu,  baru menjadi milik negara-negara Anglo-Saxon dan keturunan-keturunan mereka; Inggris, Belanda, negara-negara Skandinavia, Jerman Barat, Luxemburg, Perancis baru saja setelah lepas dari de Gaulle, Spanyol juga baru selepas Jendral Franco, Swiss dan mungkin Austria. Kemudian negara-negara keturunan orang-orang Anglo-Saxon ini, yaitu Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Selandia Baru. Hanya itu demokrasi di muka bumi ini.

Jika kita mengetahui demokrasi kita belum sempurna, belum sepenuhnya jalan, masih banyak restriksi, memang mengecilkan hati. Tetapi di lain pihak kita harus sadar, bahwa ini adalah gejala yang masih dominan di dunia. Ini karena apa yang kita persepsikan sebagai demokrasi dengan melihat negara-negara Eropa Barat Laut dan Amerika Utara, Australia dan Selandia Baru sebagai model demokrasi. Dan pengetahuan kita tentang demokrasi itu mungkin pengetahuan yang sangat elitis dan mewah sekali. Artinya pengetahuan demokrasi itu baru kita peroleh setelah kita mampu memahami bahasa mereka atau kita pernah pergi ke sana. Jadi, tanpa megingkari bahwa demokrasi di Indonesia masih problematis, tapi tokh memang beginilah proses yang dialami berbagai negara di dunia. Orang mungkin menganggap India sebagai negara demokrasi terbesar di dunia. Tetapi menurut saya itu nonsens, boleh jadi saja India secara kulitnya mengikuti demokrasi Barat, tetapi kalau kita lihat ke dalam, maka sistem kasta misalnya, sangat tidak demokratis, otoriter dan tidak manusiawi.

Dengan begitu apakah Cak Nur maksudkan bahwa sistem demokrasi kita adalah cangkokan? Atau dengan kata lain, bahwa demokrasi sebenarnya tidak punya akar dalam kultur kita?

Saya pernah dialog dengan Dr. Mochtar Naim. Dia pengamat yang ahli sekali, misalnya tentang sistem budaya Minang menyatakan, semakin kuat gejala dalam masyarakat Minang sekarang untuk tidak mengambil inisiatif. Suatu konstatasi yang amat menyedihkan. Tetapi ini karena segala sesuatu datang dari pusat; terlalu tersentralisasi. Menurut Dr. Mochtar Naim lebih lanjut, demokrasi kita merupakan hasil internalisasi dari sistem demokrasi Barat yang kemudian dipadukan dengan akar-akar musyawarah dan mufakat yang telah ada dalam sebagian masyarakat kita.

Harus diakui dalam perumusan sistem demokrasi kita maupun Pancasila andil orang-orang Sumatera seperti Haji Agus Salim dan Mohammad Hatta sangat besar. Perumusan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijkasanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, misalnya, sangat diwarnai dengan isitlah-istilah Sumatera. Besarnya peranan orang-orang Sumatera ini dalam masa-masa pergerakan nasional dan menjelang kemerdekaan dan sesudahnya terutama disebabkan bahasa Indonesia yang memang beraal dari Sumatera. Dengan penguasaan bahasa Indonesia yang baik inilah orang-orang Sumatera banyak memberikan andil dalam perumusan-perumusan kenegaraan pada masa itu. Tetapi pada masa-masa belakangan peranan orang-orang Sumatera memang kelihatan tergeser,  ini karena orang-orang suku bangsa lainnya, terutama suku Jawa yang mayoritas dalam jumlah penduduk Indonesia mulai mengusai bahasa Indonesia. Inilah proses indonesianisasi yang dialami oleh orang-orang Jawa. Dengan proses indonesianisasi ini, maka kedudukan bahasa Jawa semakin terdesak, sehingga dihawatirkan sastra Jawa akan lenyap. Generasi muda Jawa sendiri lebih senang berbicara bahasa Indonesia dari pada berbahasa Jawa. Hal semacam ini dapat kita lihat secara kentara di pusat kebudayaan Jawa seperti di Solo atau Yogya.

Tetapi banyak orang berpendapat bahwa sekarang ini sedang terjadi proses revivalisme tradisi, katakanlah kebangkitan kebudayaan Jawa yang kelihatannya semakin dominan. Apakah ini tidak menghambat proses Demokrasi dalam negara kita?

Memang kita sulit mengingkari adanya proses Jawanisasi sekarang ini. Banyak bukti yang dikemukakan orang, dan saya tidak perlu megemukakan contoh-contoh itu kembali. Tetapi ini sebenarnya berkaitan dengan proses Indonesianisasi yang dialami oleh orang-orang Jawa sebagaimana saya kemukakan tadi. Semakin mengindonesianya orang-orang Jawa maka peranannya semakin dominan. Dominannya peranan orang Jawa belakangan ini berkaitan pula dengan kenyataan, bahwa keindonesiaan itu sendiri masih di dalam proses. Dalam proses keindonesiaan itu masing-masing suku bangsa akan memberikan andilnnya. Di sini orang jawa yang telah mengalami proses indonesianisasi tadi lebih berperan di dalam kekuasaan. Pengalaman orang Jawa di dalam pemerintahan zejak zaman Belanda turut pula memberikan bekal bagi orang Jawa untuk banyak terlibat di dalam kekuasaan dan perumusan konsep-konsep kenegaraan. Tetapi harus diingat pula, bahwa dengan jumlah orang Jawa yang demikian banyak, maka andil yang di berikannya juga akan menjadi lebih besar. Dengan demikian, di sini sebenarnya yang ada ialah masalah jumlah, problem of number. Tetapi bagaimanapun juga, proses Jawanisasi itu memang harus kita waspadai, dalam pengertian harus dicegah jangan sampai merusakkan keindonesiaan yang terus terbentuk itu.