Membaca Kembali Pemakzulan Gus Dur

Gus Dur seorang manusia multikategori. Tak ada kategori baku untuk menyebutnya. Ia seorang ulama yang fasih membaca kitab kuning, menyitir dalil juga syair. Sebagai politikus, Gus Dur tak diragukan. Partai Kebangkitan Bangsa lahir dan besar atas kerja kerasnya. Meski di kemudian hari, dirampas oleh orang-orang terdekatnya.

Ia pembaca sekaligus penulis yang pilih tanding. Kolumnis generalis. Hampir semua tema ia tulis. Mulai soal politik, agama, kebudayaan, sastra, bahkan bola. Tak jarang Gus Dur menanggapi pengkritik ataupun kalangan yang berseberangan pandangan dengannya melalui tulisan. Ia tak butuh buzzer untuk membungkam pengkritiknya. Tulisannya lebih dari cukup untuk menjelaskan.

Sampai-sampai, Media Indonesia pernah “memfasilitasi” Gus Dur ketika berpolemik dengan adik kandungnya, Gus Sholah, dalam berseri-seri artikel. Keduanya bersilang pandangan terkait sosok KH. Wahid Hasyim, hubungan negara dan syariat Islam. Gus Dur juga pernah berbalas surat terbuka dengan Gus Mus, karibnya sendiri, di surat kabar. Terhadap siapa pun Gus Dur akan begitu. Tak peduli keluarga sendiri, paman, ataupun karib. Tauladan yang langka di tengah “lambe turah” politik kita hari ini.

Sayangnya, Gus Dur harus menjadi korban pemakzulan. Ia menjadi Presiden dalam rentang yang sangat pendek. Mulai 23 Oktober 1999 dan dijatuhkan pada 23 Juli 2001. Ya, dijatuhkan. Gus Dur ibarat rajawali yang terbang sendirian di antara kepungan serigala. Beberapa kalangan yang dulu turut menaikkannya, berubah haluan. Mereka berkongsi dan berperan penting dalam penjatuhan Gus Dur.

Sejauh ini memang belum ada keadilan sejarah mengapa Gus Dur dilengserkan. Putri Gus Dur, Yenny Wahid seolah membuka ruang pelurusan sejarah. Ia mempersilakan siapa pun yang mempunyai fakta proses penjatuhan Gus Dur untuk mengungkapkannya.

Dalam banyak tulisan dan kesempatan, berulangkali Mahfud MD, salah satu menteri pilihan Gus Dur, juga mengatakan bahwa perlu dan harus ada pelurusan sejarah terkait kejatuhan Gus Dur. Mahfud menolak tuduhan selama ini: kalau Gus Dur jatuh karena skandal korupsi yang ia lakukan. Yaitu kasus korupsi Bulog dan dana bantuan dari Sultan Brunei. Atau yang lebih dikenal dengan istilah Buloggate dan Bruneigate.

Pada akhirnya Gus Dur memang terbukti tak bersalah. Penyelidikan Kejaksaa Agung memutuskan bahwa Gus Dur bersih dari segala tuduhan korupsi.

Pelurusan ini teramat penting. Agar terbaca dan menjadi pembelajaran bagi generasi hari ini dan mendatang. Minimal, kita akan mengetahui betapa kerdilnya pecundang-pecundang politik yang tak pernah puas merusak bangsanya sendiri.

Mengapa Gus Dur Dijatuhkan

Pelurusan sejarah penjatuhan Gus Dur sepertinya urung terlaksana. Meski begitu, saya melihat ada beberapa sebab yang sangat mungkin melatari penjatuhan Gus Dur.

Pertama, intrik lawan-lawan politik Gus Dur. Sebelum dijatuhkan, terpilihnya Gus Dur sebagai Presiden RI menggantikan Habibie dinilai sebagai kompromi politik. Vedi R Hadiz dalam bukunya “Dinamika Kekuasaan: Ekonomi Poltik Indonesia Pasca Soeharto” berulangkali menyebut hal ini. Bahwa Gus Dur adalah sosok paling memungkinkan dalam mewujudkan koalisi dari kekuatan-kekuatan yang saling berlawanan tapi memiliki kepentingan-kepentingan riil.

Kepentingan dalam mengamankan sumberdaya kekuasaan dan material. Terwujudlah kemudian kabinet Persatuan Nasional. Di mana Gus Dur sebagai Presiden, Megawati sebagai wakil presiden, Amien Rais (PAN) sebagai ketua MPR-RI dan Akbar Tandjung (Gokar dan eksponen Orba) sebagai ketua DPR-RI.

Namun, kompromi ini tidak berlangsung lama. Dalam waktu singkat, Gus Dur terbukti bukan politikus ulung yang jago kompromi. Gus Dur juga seolah tidak memikirkan bahwa dalam politik tidak ada koalisi yang permanen. Koalisi hanya memungkinkan terjadi ketika kepentingan dapat terakomodir di dalamnya. Apalagi, diam-diam kubu Megawati masih memendam kekecewaan atas kekalahan dalam Pemilu 1999.

Gus Dur seolah tak mau tunduk dengan koalisi sarat kepentingan semacam ini. Gus Dur memecat Jusuf Kalla (Golkar) dari jabatan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, dan Laksamana Sukardi (PDIP) dari jabatan Menteri Negara BUMN. Pemecatan yang sama juga Gus Dur lakukan kepada beberapa menteri lainnya. Di antaranya, Susilo Bambang Yudhoyono (Menkopolkam), Yusril Ihza Mahendra (Menteri Kehakiman dan HAM), Nurmahmudi Ismail (Menteri Kehutanan), dan lain sebagainya. Mereka dipecat karena dianggap tidak kompeten dan sevisi dengan Presiden. Bahkan, secara terang-terangan mereka menginginkan Gus Dur mengundurkan diri.

Sikap konfrontatif Gus Dur ini menimbulkan kemarahan di kalangan mereka. Dalam sebuah wawancara dengan Tempo (26/12/2003), Gus Dur membenarkan hal ini. Ia mengatakan, “Kalau pergantian saya sih, itu ya menunjukkan betapa rendahnya nilai para politisi kita, tokoh-tokoh partai-partai kita itu. Mereka kerja sama dengan kekuatan-kekuatan anti-demokrasi. Itulah yang tidak saya duga sama sekali.”

Jika merujuk pada jawaban Gus Dur dalam wawancara itu, kekuatan-kekuatan antidemokrasi yang dimaksud adalah kalangan tentara (yang antidemokrasi), kelompok Islam fundamentalis dan para konglomerat yang sebelumnya dipelihara Soeharto.

Kedua, kejengahan TNI kepada Gus Dur. Gus Dur berupaya mengurangi superioritas TNI yang dibangun Orba selama 32 Tahun. Di bawah Orba, militer ibarat negara dalam negara. Mereka masuk dalam berbagai lini kehidupan berbangsa bernegara. Mereka penyokong utama rezim Soeharto. Gus Dur tak ingin kondisi seperti itu langgeng. Karena dapat menghambat demokratisasi di Indonesia. Selain itu, menghapus dwifungsi ABRI juga salah satu amanat reformasi 1998.

Mula-mula, Gus Dur memisahkan Panglima TNI dengan Menteri Pertahanan. Jabatan Menteri Pertahanan diberikan kepada sipil. Lalu, Gus Dur mengeluarkan Polri dari ABRI dan membuat mereka lepas dari subordinasi TNI. Polri punya fungsi keamanan. Sedang, TNI lebih pada pertahanan.

Tidak sebatas itu, Gus Dur juga melawan kebiasaan Orba. Panglima TNI tidak diberikan kepada Angkatan Darat. Melainkan kepada Angkatan Laut, Laksamana Widodo AS. Gus Dur memecat Wiranto dari jabatan Menkopolkam. Ketika itulah konflik semakin terbuka. Bahkan, Wiranto telah terang-terangan berkonfrontasi dengan Gus Dur. Namun, Gus Dur tidak berhenti. Ia terus saja berupaya melucuti superioritas militer.

Tak pelak, TNI sakit hati. Mereka tak lagi berbaris mendukung presiden. Ketika Gus Dur mengeluarkan dekrit, militer tak mau mendukung. Bahkan, mereka mengancam tak bersedia mengamankan dekrit. Berarti pula, mereka tak menjamin keselamatan Presiden RI. Di sisi lain, mereka juga menolak berkonfrontasi dengan pihak oposisi.

Ketiga, intervensi asing. Belakangan, Adhie M Massardi, jubir Presiden Gus Dur, mengungkapkan kalau terdapat andil pihak asing dalam penjatuhan Gus Dur. Ketika itu, Gus Dur berniat meninjau ulang seluruh Kontrak Karya yang ditandatangi pada masa Soeharto. Pasalnya, Kontrak Karya pada zaman Soeharto banyak menyimpang dari UU, merugikan rakyat, serta menggadaikan kedaulatan.

Tak terkecuali Freeport, perusahaan yang pertama kali menikmati proyek liberalisasi Soeharto melalui UU Penanaman Modal Asing tahun 1967. Gus Dur meminta dilakukan negosiasi ulang dengan Freeport. Selain itu, Gus Dur juga memoratorium atau menghentikan sementara terhadap Kontrak Karya yang baru diajukan.

Mereka marah. Kecewa dengan pilihan Gus Dur. Ditambah, usulan Gus Dur untuk memasukkan ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme Papua, Tombenal, sebagai Komisaris Freeport. Kemungkinan besar, perusahaan-perusahaan asing yang kecewa tersebut lalu berkongsi dengan politisi yang memang tidak segaris dengan Gus Dur.

Upaya penjatuhan Gus Dur semakin menguat dan berhasil. Tak sekadar kebetulan, hanya selang empat bulan pasca Gus Dur lengser, UU liberalisasi sektor Migas disahkan. Dan tahun 2002, UUD 1945 diamandemen untuk melandaikan laju neoliberalisme di Indonesia.

Keempat, situasi nasional yang tak menguntungkan. Indonesia baru saja lepas dari otoritarianisme Orba. 32 tahun bukan waktu yang singkat. Butuh waktu dan komitmen bersama untuk memutus gurita Orba. Soeharto masih segar bugar. Kekuatan-kekuatan penyokong Orba masih hidup. Golkar, mesin politik Orba, masih ada dan belum bubar. Militer masih belum rela dipimpin sipil. Gus Dur naik menjadi presiden dalam situasi transisi semacam ini. Belum lagi konflik terjadi di mana-mana; Aceh, Maluku, Sampit, Banyuwangi, dan sebagainya.

Politisi Senayan menuding Gus Dur telah gagal. Mereka mencari-cari kelemahan Gus Dur dan menggorengnya. Intelektual-intelektual warisan Orba bermanuver. Media pun turut mengipasi. Jangan dibayangkan, perlakuan media hari ini sama dengan waktu Gus Dur jadi Presiden.

Agus Sudibyo, peneliti media, menyebut bahwa media ketika itu turut andil dalam mempercepat kejatuhan Gus Dur. Dalam tulisannya, Harmoni Hubungan Pers dan Gus Dur: Sejarah yang Tak Terulang, media seakan menjadi corong lawan politik Gus Dur. Tak ada keberimbangan di sana. Batasan fakta dan klaim dibiarkan kabur. Suara-suara pendukung Gus Dur beserta elemen pro-demokrasi lainnya tak diberikan ruang yang sama. Opini publik digiring untuk menerima dan mendukung penjatuhan Gus Dur. Talkshow dan polling  jadi alat propaganda.

Di sisi lain, Gus Dur tidak berubah dari karakternya. Ia tetap tampil informal, tradisional, dan “semau gue”. Citra ini berkebalikan dengan gaya Soeharto: formal, kaku, dan militeristik. Akibatnya, karut marut situasi nasional dikaitkan dengan kelemahan pemimpin sipil. Masyarakat digiring untuk membenarkan bahwa hanya militer lah yang sanggup menyelesaikan konflik negeri ini.

Singkatnya, akhirnya Gus Dur benar-benar jatuh. Para pendukung Gus Dur dan elemen pro-demokrasi marah. Bisa saja Gus Dur bertahan dan memilih jalan konflik. Namun, itu tidak ia lakukan. Ia memilih mundur daripada terjadi pertumpahan darah di antara bangsanya sendiri.

Begitulah kira-kira mengapa Gus Dur harus lengser demikian cepat. Penjatuhan Gus Dur ini tidak dapat dibaca dari satu sisi saja. Ada jalinan variabel yang saling berkaitan dan punya sambungan kesejarahan. Misalnya, hubungan sipil dengan militer, hubungan Islam tradisional dengan Islam modernis dan fundamentalis, ataupun hubungan politisi dengan pengusaha. Namun, secara umum kejatuhan Gus Dur adalah tragedi bagi bangsa yang ketika itu sedang memasuki masa transisi. Gagal membaca tragedi, maka membiarkan hal itu berulang kembali.