Para Politisi NU

Dalam sejarahnya, NU pernah menjadi partai politik. Terhitung sejak memutuskan berpisah dari Partai Masyumi pada 1952 hingga difusikan oleh Orde Baru ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada 1973. Dalam kurun waktu lebih dari dua dekade itu, NU melahirkan sejumlah tokoh politik di pentas Nasional. Mulai dari anggota DPR, Konstituante hingga para menteri di berbagai kabinet.

Saat NU memutuskan jadi partai tersendiri, maka Fraksi Masyumi yang ada di DPR pun terbelah. 50 memutuskan tetap di Masyumi, sedangkan 8 anggota lainnya sepakat untuk membentuk Fraksi NU. Kedelapan orang inilah bisa disebut sebagai generasi awal politisi NU, dalam arti yang ma’nan wa syar’an.

Pada Pemilu 1955, untuk pertama kalinya NU sebagai partai politik berkompetisi secara langsung. Meski dengan persiapan yang terbatas, hasilnya tak mengecewakan. NU masuk tiga besar. Dari 257 kursi DPR, NU berhasil menguasai 45 kursi. 20 di antaranya berasal dari Jawa Timur.

Sedangkan dalam pemilihan anggota Konstituante pada tahun yang sama, Partai NU berhasil mengantarkan 97 orang kadernya di majelis tersebut. Terbesar ketiga setelah PNI (142) dan Masyumi (129).

NU kembali menyumbangkan kader-kadernya pada DPR Gotong Royong (1960-1965). Anggotanya memang tidak dipilih berdasarkan hasil Pemilu, namun atas Keputusan Presiden No. 156 tahun 1960. Ada 283 anggota DPR yang ditetapkan presiden kala itu.

Dari jumlah 283 tersebut, 130 adalah perwakilan partai yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959. Partai NU sendiri, mengirimkan 36 kadernya sebagai anggota DPR GR tersebut.

Selain itu, ada pula 152 anggota yang berasal dari 13 golongan karya. Seperti halnya angkatan bersenjata, tani, buruh, alim ulama, seniman hingga wartawan. Dari utusan golongan ini, ada juga sejumlah kader NU yang masuk. Tak kurang dari 18 orang perwakilan. Serta tambah 2 orang lagi ketika ada tambahan pada 1963 berdasar Kepres No. 173. Total keseluruhan kader NU yang terlibat dalam DPR GR ada 56 orang dari 299 anggota lama dan tambahan.

Pada 1966, anggota DPR GR memasuki Orde Baru. Konstilasi politik telah mengalami perubahan yang signifikan pasca meletusnya G30S. Hasil penyegaran DPR GR era Orde Baru ini, Fraksi NU bertambah menjadi 75 orang.

Sedangkan pada Pemilu 1971, Partai NU kembali melahirkan politisi di gedung parlemen. Pada masa ini, NU hanya mampu mengantarkan 58 kadernya saja sebagai anggota DPR. Jauh di bawah Golkar yang memang kala itu didukung penuh kekuasaan dan menghalalkan segala cara, tak terkecuali melakukan serangkaian intimidasi pada warga Nahdliyin.

Anggota DPR hasil Pemilu 1971 ini, bisa disebut sebagai generasi akhir politisi NU. Karena setelah itu, Partai NU bubar. Jika pun masih ada pengurus NU yang berpolitik setelah 1973, nuansa yang kuat adalah politisi PPP.

Dari ratusan nama yang telah menorehkan sejarah pada perjalanan NU sebagai partai politik itu, menarik kiranya untuk dibuatkan semacam ensiklopedia digital. Berisi nama, jabatan, profil singkat dan foto jika ada. Dibuat data base terbuka semacam konstituante.net. Saya kira itu akan menjadi sumbangan historiografis berharga untuk warga NU dan pemerhati.

“Karena tanpa dokumentasi jang lengkap kita bisa kehilangan pegangan untuk meneruskan perdjuangan lebih landjut, bagi generasi penerus tidak dapat membuat satu ukuran kemadjuan dan perestasi jang ditjapainja,” tulis KH. Idham Cholid pada pengantarnya di dokumen “Buku Daftar Riwayat Hidup Anggota2 Dewan Perwakilan Rakjat dari Partai Nahdlatul Ulama”. (RM)