Ilusi Politik Identitas

Terutama sejak meletupnya rangkaian aksi 212, pemerintah Jokowi rajin mengkampanyekan bahayanya politik identitas. Tentu yang dirujuk adalah kekuatan Islam politik di belakang aksi tersebut. Namun, ketika belakangan yang muncul di ruang publik ternyata atraksi drama di Mahkamah Konstitusi (MK) yang berimplikasi pada lolosnya Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Jokowi, menjadi calon wakil presiden untuk pemilihan presiden (pilpres) 2024, masihkah kampanye anti-politik identitas yang disuarakan oleh pemerintah itu relevan?

Kenyataannya yang muncul ke ruang publik adalah politik keluarga yang telah lama menjadi problematik dalam sejarah Indonesia. Seperti diungkap oleh David Bourchier (2015), problematik yang berakar pada filsafat Romantisisme Eropa ini sudah sedemikian kuat dan lama menyelimuti kesadaran berpolitik di negeri ini. Sejak ditanamkan oleh imperialisme Eropa dan diteruskan praktiknya oleh rezim pemerintahan nasionalis poskolonial, politik keluarga ternyata bangkit kembali di era demokrasi. Cara kerjanya sama: negara dibayangkan sebagai keluarga di mana presiden mengatur segala sesuatunya layaknya seorang bapak yang mengatur anak-anaknya. Lebih ironisnya, yang dimaksud anak-anak di sini bukan metafor, melainkan anak-anak presiden sendiri!

Dalam situasi tersebut, kampanye anti-politik identitas adalah sebuah ilusi. Seperti telah saya bahas dalam Ketika Identitas Menjadi Politik Identitas (Alif, 29/10/2023), politik identitas dibentuk sedemikian rupa oleh pihak-pihak dalam kekuasaan untuk memperkuat posisinya. Politik identitas, oleh karena itu, bukan perkara alamiah, melainkan sebuah rekayasa sosial yang beroperasi di wilayah kesadaran. Faktor-faktor yang memperkuatnya terdapat dalam rasa-merasa psikologis, misalnya dalam ketakutan terhadap kelompok lain yang berbeda. Rasa-merasa ini terus menerus diwacanakan secara berulang, sekarang melalui media sosial, sehingga menimbulkan sensasi seolah-olah itu ancaman yang nyata. 

Jokowi adalah pihak yang paling pusat dalam kancah kekuasaan di Indonesia sekarang. Sejak Prabowo Subianto direkrut ke dalam pemerintahan setelah pilpres 2019, sejak itu pula kekuasaan berjalan tanpa keseimbangan. Semuanya terkontrol presiden, sosok bapak dalam keluarga besar Indonesia, yang membagikan jatah kepada rakyatnya. Gejala korporatisme ini berlaku tidak hanya di arena politik formal seperti di pemerintahan dan parlemen, tetapi juga di arena politik informal di mana organisasi sosial keagamaan berada. 

Akan tetapi, tidak semua elemen bangsa bisa dikontrol secara mudah oleh kekuasaan yang terpusat. Dalam sejarah Indonesia, selain komunisme yang telah terbuang ke keranjang sejarah, Islam politik adalah elemen yang hingga kini masih menjadi momok. Terutama sejak peristiwa 11 September 2001, kampanye anti-Islam politik telah menjadi proyek global melawan radikalisme dan terorisme. Indonesia, terlebih lagi karena posisinya sebagai negera Muslim terbesar di dunia, bukan pengecualian. Rangkaian aksi 212 berhasil dibingkai menjadi pembenaran seolah-olah Islam politik itu tidak hanya ada, tetapi juga ancaman yang nyata. 

Islam politik memang ada, tetapi apakah ia merupakan ancaman yang nyata merupakan pertanyaan yang mesti diajukan dan dijawab dengan pikiran terbuka. Kalau yang dimaksud itu adalah partai politik Islam yang bercita-cita mendirikan negara Islam, maka cukup pasti Islam politik bukan ancaman yang nyata. Partai politik Islam tidak pernah lagi memperoleh suara signifikan dan cita-cita negara Islam sudah seperti suara-suara yang lamat di kejauhan. Namun, kalau yang dimaksud itu adalah ekspresi Islam di ruang publik dalam pengertian yang luas, termasuk misalnya peresmian sertifikasi halal oleh negara seperti diatur dalam UU. No. 33/2014, maka bukankah hal tersebut telah diakui sebagai bagian yang sah dari demokrasi? Jadi, kalau demikian, apa permasalahannya?

Tampaknya, setidaknya di mata Jokowi, Islam politik adalah kekuatan yang masih mungkin muncul sebagai ancaman dalam pilpres 2024. Setelah melewati drama-drama ala priayi Jawa yang penuh simbol dengan Megawati Soekarnoputri di satu sisi dan memasangkan anaknya dengan Prabowo Subianto di sisi lain, kekuatan Islam politik lama yang berada di balik gerakan Anies Baswedan tetap mengkhawatirkannya. Dalam hal ini, bergabungnya Muhaimin Iskandar ke dalam gerbong Anies Baswedan menarik diamati karena mengacaukan definisi Islam politik selama ini. Bagaimanapun figur Muhaimin tidak bisa dilepaskan dari komunitas NU yang moderat. Apakah setelah ini definisi Islam politik akan mengalami perubahan yang sedemikian sehingga tidak lagi bisa secara mudah dikategorikan sebagai politik identitas yang berbahaya? 

Meski demikian, masih menjadi pertanyaan bagi kita apakah Jokowi akan menggunakan isu politik identitas untuk menghadapi Megawati yang dulu adalah mentornya tetapi sekarang adalah seterunya? Sama-sama tumbuh dalam kultur “nasionalis” (yang secara salah kaprah selalu dikontraskan dengan “Islam”), Jokowi akan merogoh akal lebih dalam untuk memikirkan itu. Terlebih lagi baik Jokowi maupun Megawati adalah sosok yang sama-sama mempunyai tendensi politik keluarga atau dinasti dalam praktik kekuasaannya. Seperti telah saya bahas dalam Nasionalisme Konservatif dalam Politik Indonesia (Alif, 08/12/2020), nasionalisme yang berkembang di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (partainya Megawati) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Partainya Prabowo Subianto) mempunyai visi konservatif yang memungkinkannya membangun politik identitas sebagaimana dituduhkan terhadap kalangan Islam politik. 

Pada akhirnya, karena politik identitas adalah ilusi, maka ia memang sengaja dibuat sebagai cara untuk menyembunyikan sesuatu yang lebih nyata. Cara ini sering berhasil karena kita sendiri terbiasa memikirkan identitas secara esensialistik, seolah-olah kehidupan yang kompleks ini sepenuhnya dan seluruhnya berbasis identitas tertentu yang terpatri selamanya. Kita mengabaikan kenyataan mengenai identitas yang bisa berubah, misalnya tentang konsep orang baik yang terbukti lebih merupakan rasa-merasa psikologis daripada pikiran yang terbuka. Ini terjadi karena identitas selalu berada di dalam kekuasaan dan kekuasaan itu, sebagaimana dikatakan Foucault (1991), memancar kemana-mana–sehingga saking silaunya kita tidak lagi mampu berpikir dan bersikap periksa.