Gus Dur dan Kisah di Balik Makam Trowulan

“Pasti bahwa makam Trowulan dan Trayala menunjukkan pandangan bahwa tidak ada konflik antara Jawa dan Islam dalam identitas (keagamaan).”

Kutipan di atas diambil dari buku MC Ricklefs yang berjudul Mystic Synthesis in Java (2006). Trowulan dan juga Trayala adalah makam muslim yang bertahun akhir abad ke-14 M. Ia bertempat di tengah-tengah ibukota kerajaan Buddha-Hindu Majapahit (kini terletak di Kabupaten Mojokerto) ketika masih berkuasa, meskipun pada saat itu sudah mulai muncul kekuatan politik atau kerajaan Islam di tempat lain.

Menurut dugaan Ricklefs, orang yang dimakamkan di makam Trowulan dan Trayala itu adalah tokoh muslim setempat atau orang Jawa dan bukan orang Arab atau bangsa lain seperti Tionghoa yang waktu itu sudah berlayar ke wilayah Nusantara di bawah Komando Cheng Ho.

Sebagai sebuah makam maka dugaan kuat bahwa itu makam orang pribumi, mengindikasikan paling tidak orang tersebut sudah mengarungi sepanjang hidup sebelum meninggal.

Jadi berbaurnya kepercayaan Jawa dan Islam sudah berjalan cukup lama di ibukota kerajaan Majapahit tersebut.

***

Yang menarik dari cerita itu adalah kelanjutannya. Bahwa di akhir abad ke-20 semasa hidup Gus Dur –atau Abdurrahman Wahid, makam Trowulan sebenarnya sepi. Sangat jarang orang datang untuk berziarah ke makam tersebut. Mengapa?

Sebabnya, menurut cerita di sekitar Gus Dur, karena adanya anggapan bahwa sementara bagi masyarakat “santri” (dalam varian Clifford Geertz) kedua makam itu adalah makam orang tokoh abangan). Sedangkan orang “abangan” menganggp itu adalah makam tokoh santri. Maka, kedua-duanya sama-sama tidak berziarah ke makam tersebut.

Fenomena anggapan demikian menunjukkan bahwa berbeda dengan pada era di akhir abad ke-14 maka pada akhir abad ke-20 sudah ada ketengan identitas antara santri dengan abangan.

Dalam tulisannya yang lain, Ricklefs menunjukkan bahwa ketegangan varian tersebut memang baru muncul pada abad ke-19. Era ketika sistem penjajahan Belanda yang baru dan komperhensif dengan pendekatan kekuasaan.

Berbeda dengan sistem VOC sebelum bangkrut di akhir abad ke-18 lebih menekankan pada perdagangan. Maka di akhir abad ke-19 terutama dengan datangnya Daendels, kemudian disusul dengan Cultuurstelsel setelah tertangkapnya Pangeran Diponegoro, penjahan itu bukan hanya perdagangan melainkan pengusaan politik dan pemerintahan hingga ke level paling bawah, desa.

Untuk mengefektifkan penjajahan, Belanda membangun suatu kelas sosial baru yang disebut priayi. Mereka diambil dari para penguasa daerah atau lokal namun diputus dari ikatan dengan Keraton. Tugas mereka adalah mengontrol rakyat tentang kewajiban-kewajibannya: menanam tanaman ekspor, membayar pajak serta kerja paksa, dan ketaatan politik.

Rakyat yang tidak punya tempat mengadu dari kekejaman penjajahan itu, lebih dekat dengan kiai (santri) misalnya melalui perkumpulan tarekat, pengajian, dan pesantren. Maka tidak heran kalau sejak itu terus terjadi ketegangan antara pemimpin agama Islam (santri) dengan priayi. Mereka tampak sengaja diadu satu sama lain untuk tujuan efektivitas kekuasaan.

***

Percaya atau tidak, Gus Durlah yang kemudian menghidupkan kembali makam tersebut. Pada suatu ziarah yang kesekian kalinya, Gus Dur mengajak Bupati Mojokerto waktu itu, Ahmadi, kemudian memintanya untuk memugar makan tersebut.

Benar saja, setelah makam itu dipugar justru menjadi titik temu kembali dari dua identitas tersebut.

Ini berkat perubahan anggapan bahwa mereka yang abangan menganggap bahwa makam itu adalah tokoh mereka, begitu juga kalangan santri menganggap bahwa makam itu adalah makam tokoh mereka.

Mereka saling bertemu dalam ziarah makam tersebut. Kini kedua kelompok itu sama-sama berziarah ke makam yang sama meskipun mungkin dengan amalan ritual yang berbeda. (aa)