Menjaga Marwah Diplomasi Indonesia Saat Kondisi Dunia Tidak Baik-Baik Saja

Menjalankan kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif saat ini menghadapi tantangan yang luar biasa. Persaingan antarnegara-negara super power menunjukkan fakta yang semakin tidak menentu. Bukan sekadar pencaplokan tanah seperti di Palestina, tapi sekaligus invasi terbuka untuk merebut sumber daya alam utama. 

Sementara itu, invasi Rusia ke wilayah Ukraina dan penculikan Presiden Venezuela, Hugo Chaves dan istrinya oleh otoritas keamanan Amerika Serikat (AS) menunjukkan kematian diplomasi di atas meja-meja perundingan. 

Namun dalam situasi yang tak dapat diprediksi ini, kebijakan luar negeri Indonesia akan tetap mempertahankan multilateralisme (kerja sama dengan banyak negara/kelompok) untuk memperkuat pertahanan nasional dan global. 

“Di tengah menguatnya logika hard power dan kompetisi yang semakin tajam, multilateralisme memberi ruang bagi negara seperti Indonesia untuk tetap menentukan arah sendiri, menjaga kepentingan nasional, dan mencegah survival menjadi permainan zero-sum,” ungkap Menteri Luar Negeri, Sugiono, dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 di Jakarta, Rabu (14/1).

Dalam konteks tersebut, lanjut Sugiono, Indonesia hadir secara konsisten di berbagai platform; mulai dari PBB, G20, BRICS, APEC, OKI, hingga forum-forum teknis. Seluruhnya ditujukan untuk menjembatani kepentingan, membentuk aturan, dan memperluas ruang strategis nasional.

Diplomasi Dunia Islam Tetap Menjadi Prioritas 

Dalam kesempatan yang sama, Sugiono menegaskan bahwa diplomasi Indonesia di dunia Islam diperkuat melalui pendekatan yang fokus, terencana, dan lintas sektor. Berangkat dari pengalaman Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, dengan rekam jejak moderasi yang kuat, Indonesia memiliki kredibilitas sekaligus tanggung jawab untuk membangun kerja sama yang lebih substantif.

Untuk itu, Kementerian Luar Negeri menyusun Peta Jalan Kerja Sama dengan Dunia Islam sebagai contoh kerangka kebijakan yang lebih terstruktur, berjangka panjang, dan berorientasi hasil. Peta jalan tersebut ditujukan agar kerja sama Indonesia dengan dunia Islam berjalan secara konsisten, terukur, dan mendukung kepentingan nasional. 

“Diplomasi Indonesia akan selalu hadir, dengan prinsip dan keberanian, dalam setiap langkah menuju Palestina yang damai dan merdeka. Palestina adalah pengingat bahwa diplomasi tidak boleh kehilangan nuraninya,” ujar Menlu.

Indonesia memilih terlibat aktif dalam berbagai upaya internasional untuk Palestina, termasuk sebagai co-chair Working Group di PBB yang menghasilkan New York Declaration, serta mendorong implementasi Sharm El Sheikh Peace Summit.

Selain itu, Indonesia juga berperan aktif dalam pembahasan pembentukan International Stabilization Force (ISF) di Gaza. 

“ISF merupakan instrumen sementara untuk mendukung gencatan senjata permanen dan kelancaran bantuan kemanusiaan di Gaza, sementara tujuan akhir tetap perdamaian Palestina melalui Solusi Dua Negara” jelas Menlu Sugiono.

Penguatan diplomasi Indonesia di dunia Islam juga diterjemahkan ke dalam langkah konkret, antara lain melalui dukungan kepada inisiatif Kampung Haji Indonesia di Mekkah sebagai bagian dari penguatan kapasitas negara untuk meningkatkan kualitas layanan jamaah haji Indonesia.

Komitmen Global Penegakan HAM 

Ferdian Ananda Majni, wartawan dari Harian Media Indonesia, tahun ini mendapatkan penghargaan Adam Malik Award 2026. Ini merupakan penghargaan tahunan yang didedikasikan oleh Kemlu kepada wartawan desk luar negeri di Indonesia. 

Menurut Ferdian, salah satu isu menjadi sorotan pada 2025 adalah terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB. Dia berharap posisi ini dapat mendorong Indonesia untuk aktif menyuarakan perlindungan terhadap warga sipil di wilayah-wilayah konflik.

“Kita tahu bahwa serangan bersenjata yang terus berlangsung di berbagai zona konflik telah memicu pelanggaran HAM berat terhadap warga sipil, baik pembunuhan di luar proses hukum, pemindahan paksa, hingga penghancuran infrastruktur sipil. Ada pula isu berbasis gender, seperti perkawinan dan eksploitasi seksual. Isu-isu ini mendesak untuk ditangani oleh Dewan HAM PBB. Mekanisme, akuntabilitas, dan akses kemanusiaan tanpa hambatan itu harus diperkuat,” jelas Ferdian kepada Alif.

Ironi pelanggaran HAM di tanah air sejak lama dikritisi media. Ferdian berharao Indonesia bisa memanfaatkan posisi di Dewan HAM untuk memikirkan kebebasan pers dan keselamatan jurnalis di seluruh dunia

“Ancaman kriminalisasi dan kekerasan terhadap jurnalis meningkat, terutama saat meliput konflik, korupsi dan pelanggaran HAM. Penting bagi Indonesia untuk menegaskan kembali perlindungan internasional bagi jurnalis dan mendorong negara anggota PBB bertanggung jawab atas jaminan kebebasan berekspresi,” kata Ferdian.