Amerika, Negeri yang Tak Pernah Selesai dengan Warna Kulit

“I can’t breathe! I can’t breathe!” Kalimat tadi adalah ucapan terakhir George Floyd, laki-laki yang kehilangan nyawa setelah mengalami kekerasan oleh petugas kepolisian Minneapolis.

Seakan menggaungkan gerakan perlawanan, kata-kata tersebut hampir sepekan ini terus didengungkan para pendemo di seluruh wilayah bagian Amerika.

Tragedi kematian Floyd akibat tindakan fatal tiga polisi lokal itu sontak membangunkan publik negeri Paman Sam bahwa selama ini tidak semua warga, terutama dari kalangan minoritas, memiliki hak dan kebebasan yang sama. Dan Floyd hanyalah satu dari deretan panjang individu kulit hitam yang harus merelakan jiwanya dengan sia-sia karena rasisme dan kebrutalan polisi di sana dalam menghadapi ras keturunan Afrika-Amerika ini. Bagaikan fenomena gunung es yang lama terpendam, akhirnya peristiwa pria berusia 46 tahun tersebut menggerakkan hampir seluruh elemen masyarakat untuk turun ke jalan memprotes perlakuan semena-mena pihak berwenang. Di beberapa titik, upaya damai yang dilakukan bahkan berujung ricuh hingga mengakibatkan beberapa toko dan pusat perbelanjaan seperti ‘Target’ diserang dan dijarah massal. 

Kerusuhan yang terjadi malah kemudian berbuah simalakama bagi keturunan Afrika-Amerika. Mereka dinilai oleh media sayap kanan mencederai perjuangan panjang Martin Luther King, aktivis kemanusiaan kulit hitam, yang berjuang demi persamaan hak asasi bagi seluruh warga negara secara damai. Tidak hanya itu, protes massal warga juga ditengarai sebagai gerakan makar terselubung yang ditunggangi oleh kelompok kepentingan yang ingin menghancurkan kredibilitas pemerintahan yang sedang berkuasa. 

Alih-alih meredam dan menenangkan situasi, tudingan kelompok ultra-nasionalis tersebut justru membuat banyak warga berang, termasuk Tamika Mallory, seorang pegiat sosial dan perwakilan dari Women’s March yang menjelaskan bahwa yang terjadi di Amerika sekarang disebabkan oleh ideologi nasionalisme ekstrem warga mayoritas. Kembali menyalahkan warga kulit hitam tentu tidak akan menyelesaikan masalah. Padahal sudah sangat jelas bahwa institusi Amerika yang berakar dari sistem kolonialisme menyimpan borok penjarahan dan rasialisme yang tak pernah tuntas sejak era perbudakan. Budaya negatif dengan memandang warga kulit hitam sebagai golongan kedua sayangnya terus dipelihara hingga kini, dan mengakibatkan banyak warga minoritas tidak mendapatkan akses kebutuhan dasar yang sama dengan kelompok kulit putih.

Dan, kini ketika segelintir orang melakukan penjarahan di beberapa tempat, tentu hal itu tidak sebanding dengan penderitaan berkepanjangan yang mereka alami. Solusinya, menurut Tamika sebenarnya sederhana: jika pemerintah menginginkan mereka menjadi lebih baik, pihak berwenang lah yang perlu lebih dulu mereformasi diri, “America has looted black people. America looted the Native Americans when they first came here, looting is what you do. We learned it from you. We learned violence from you. If you want us to do better, then damnit, you do better!” 

Orasi singkat wanita kelahiran New York itu seakan membungkam pernyataan formalitas elit, dari Donald Trump hingga George W. Bush yang hanya menekankan pada masalah di permukaan. Terlebih ketika mereka sebagai pemimpin masih saja tidak memahami akar problematika sesungguhnya dari deretan domino peristiwa tragis yang membuat banyak korban berjatuhan dari keturunan Afrika-Amerika.

Lucunya, sebagai mantan presiden yang mengagungkan kebijakan ‘impor’ demokrasi ke negara-negara di Timur Tengah yang berujung pertumpahan darah, ungkapan Bush yang menasihati agar semua pihak mendengarkan suara kelompok yang tesakiti dan tertindas terdengar seperti omong kosong belaka. Terlebih invasi brutal Amerika dengan dalih mengasihani serta menyelamatkan rakyat Afghanistan hingga Irak justru membuat nasib warga kedua negara kini tak tentu arah. Gaya Amerika yang merasa menjadi pahlawan kemudian dikritik oleh investor Jim Rogers yang mengatakan bahwa pemerintahnya telah salah kaprah menilai asumsi publik internasional pada Amerika, “dikiranya semua orang di dunia tidak menyukai orang Amerika dan budayanya, padahal yang mereka benci dari Amerika adalah kebijakan pemerintahnya!”

Sementara itu, di dalam negeri janji kampanye Trump ‘Make America Great Again’ yang terdengar menjanjikan, justru makin memperkeruh keadaan. Bukannya membantu warga kulit hitam terangkat dari beragam masalah sosial, janji politiknya tidak banyak membawa perubahan. Terutama ketika kondisi politik di Amerika sendiri terlihat tidak memihak golongan kulit hitam sama sekali. Bahkan dapat dikatakan suara mereka tidak terepresentasi dengan baik oleh dua partai yang ada: Demokrat dan Republik. Mengapa hal itu bisa terjadi?

Pertama, tidak dapat dipungkiri bahwa demokrasi yang mengandalkan pemilu membuat kedua partai fokus untuk memenangkan suara pemilih sebanyak mungkin, dalam hal ini warga kulit putih yang menjadi prioritas. Dan, ketika kuantitas suatu pemilih kulit hitam dianggap tidak signifikan, dan karakter mayoritas  pemilih mereka yang cenderung loyal pada satu partai, yakni Demokrat. Hal itu membuat suara mereka tak banyak didengar yang berdampak pada kebijakan publik yang diimplementasikan menjadi kurang mengakomodasi kebutuhan mereka. Bahkan ketika presiden yang terpilih berasal dari partai Demokrat dan dari golongan mereka sekalipun. Program pemerintah belum juga berpihak pada mereka. Buktinya tercermin dari dampak negatif UU Kesejahteraan dan Kriminalitas di era Bill Clinton yang merugikan komunitas kulit hitam. Belum lagi konflik antara Barack Obama dengan the Congressional Black Kaukus di term pertama kepemimpinannya. Tak heran, studi 50 tahun regulasi hak voting yang dilakukan oleh Joint Center for Political and Economic Studies (2019) memperlihatkan bahwa tingkat kecocokan antara kebijakan pemerintah yang memihak kelompok keturunan Afrika-Amerika dengan preferensi kelompok mereka terhitung rendah.  

Kini, melihat rangkaian protes di seluruh wilayah Amerika yang menuntut ditegakkannya keadilan dan demokrasi sebenar-benarnya, jargon Amerika sebagai ‘the freedom land’ terdengar semakin meragukan. Terutama ketika ternyata Amerika sendiri bagaikan orang sakit yang menawarkan obat pada orang lain, di saat ia jauh lebih membutuhkan.

Tak heran, pakar politik Steven Levitsky menganggap bahwa ‘demokrasi demi keadilan’ yang diagung-agungkan Amerika kini sudah redup. Bukan karena terlalu sering dipaksakan untuk diekspor ke negara lain, tapi karena ulah elit yang mereduksi nilai-nilai demokrasi dengan cara demokratis untuk mempertahankan kekayaan dan kekuasaan tanpa mengakomodasi kepentingan seluruh warga negara. 

Kalau sudah begitu, Amerika perlu mengingat kembali bahwa yang dikatakan oleh Marthin Luther King dahulu ternyata hingga sekarang belum berubah. Katanya, Amerika telah gagal mendengar, “…it has failed to hear that the promises of freedom and justice have not been met…”