Sedang Membaca
Politik Gus Dur, Yitzhak Rabin, dan Lobi Yahudi
Alif.ID

Berkeislaman dalam Kebudayaan

Politik Gus Dur, Yitzhak Rabin, dan Lobi Yahudi

Munawir Aziz

Mengapa Gus Dur ingin bekerjasama dengan Israel? Alasan Gus Dur sederhana, Indonesia tidak akan pernah bisa menjadi juru damai Israel-Palestina jika tidak ada hubungan diplomatik dengan keduanya. Mendamaikan kedua pihak, harus dipercaya antar pihak, dengan jalur formal-informal yang saling melengkapi.

Dengan demikian, usaha Gus Dur untuk membangun relasi diplomatik dengan Israel, haruslah dipahami dengan konteks yang jernih dan informasi menyeluruh. Gus Dur ingin menggunakan dua jalur diplomasi, diplomasi formal kenegaraan serta diplomasi kultural dengan menggunakan jaringan pertemanan.

Djohan Efendi, sahabat karib Gus Dur, mengungkapkan betapa usaha KH. Abdurrahman Wahid—terutama ketika menjabat sebagai presiden—untuk membangun relasi diplomatik dengan pemerintah Israel, didasari alasan yang kuat.

Pertama, Gus Dur berusaha memastikan agar pengusaha internasional dan kapitalis George Soros, yang keturunan Yahudi, tidak membuat manuver-manuver yang mengacaukan pasar modal.

Alasan kedua, Gus Dur ingin membangun kekuatan dan daya tawar di kalangan penguasa Timur Tengah. Sebab, selama Indonesia mengalami krisis, negara-negara Timur Tengah cenderung pasif. Dengan memasuki isu perdamaian Israel-Palestina, Gus Dur dan pemerintah Indonesia akan menjadi perbincangan para petinggi negara-negara Arab.

Untuk usaha ini, Gus Dur terus menerus membangun persahabatan dengan pimpinan Israel dan tokoh-tokoh politik maupun pemimpin agama. Gus Dur beranggapan, betapa menjalin komunikasi perdamaian ini merupakan usaha penting dengan jalur tempuh yang jauh.

Di antara sahabat Gus Dur dari Yahudi, yakni Yitzhak Rabin, seorang berpengaruh dalam sejarah militer dan politik negeri Israel. Rabin memiliki pengalaman lengkap di bidang militer dan politik, serta jaringan kerjasama yang luas baik di kawasan Timur Tengah maupun tokoh-tokoh di Eropa dan Amerika Serikat.

Baca juga:  Hijrah sebagai Proses Transformasi

Yitzhak Rabin terpilih sebagai Perdana Menteri Israel selama dua periode. Ia menjabat pertama kali pada tahun 1974-1977. Kemudian, pada 1992 ia kembali menjadi PM Israel hingga akhir hayatnya pada 1995. Selama hidupnya, Rabin malang melintang dalam dunia militer, politik dan diplomasi perdamaian. Ia menjadi tokoh di balik inisiasi-inisiasi perdamaian, untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina.

Di antara gagasan perdamaian itu, kesepakatan damai berupa Perjanjian Oslo, yang ditandatangani pada 1993 dan 1995. Jalan panjang kerja perdamaian, membawa Yitzhak Rabin memperoleh Nobel Perdamaian pada 1994.

Perjalanan panjang Yitzhak Rabin dimulai dari kisah keluarganya, yang pindah dari Eropa ke Israel. Rabin lahir di Jerusalem, pada 1 Maret 1922. Kala itu, negara Israel belum berdiri, serta kawasan Jerusalem masih di bawah kontrol negara-negara Arab.

Rabin melewatkan masa kecil dengan minat yang tinggi pada bidang pertanian dan lingkungan. Pada 1928, ia memulai belajar di Sekolah untuk Anak Pekerja Tel Aviv (Tel Aviv Beit Hinuch Leyaldei Ovdim).

Setelah lulus di sekolah ini, Rabin meneruskan belajar di sekolah pertanian Ghivat Hashlosha. Kondisi keamanan yang tidak stabil membuat generasi muda Yahudi bersiap dengan peperangan. Pada usia 14 tahun, Rabin bergabung dengan kelompok paramiliter Yahudi: Haghanah.

Karir militer Rabin melesat, ia menjadi seorang genius yang mengerti seluk beluk militer dan strategi peperangan. Ia terlibat dalam beberapa front pertempuran di Syiria dan Lebanon. Pada masa perang pertama Arab dan Israel (1948-49), ia melangsungkan beberapa operasi militer di sekitar Jerusalem, serta bertempur melawan pasukan Mesir di Nejev. Pada masa Perang Enam Hari, Yitzhak Rabin juga berperan penting dalam strategi dan operasi militer yang memenangkan Israel.

Baca juga:  Malam Takbiran: Gus Dur, Andre Moller...

Setelah pensiun dari dunia militer pada 1968, Rabin menjadi duta besar Israel untuk Amerika Serikat. Ia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan petinggi militer Amerika, karena jejak panjangnya di bidang militer dan keamanan teritorial kawasan Israel dan Timur Tengah.

Sekembali ke Israel pada Maret 1973, Yitzhak Rabin memasuki karir di bidang politik. Ia terpilih sebagai anggota parlemen (Knesset), sebagai anggota dari Labour Party.

Baca Juga
Jelang Munas Alim Ulama (4): Gus Dur dan Ulama Lombok

Karir politiknya bersinar, pada Maret 1974, ia bergabung dengan cabinet Perdana Menteri Golda Meir, sebagai Menteri Perburuhan. Setelah Golda Meir mengundurkan diri pada April 1974, Yitzhak Rabin menjadi Perdana Menteri Israel.

Ketika menjadi Perdana Menteri, Yitzhak Rabin mengubah strategi politik internasional Israel. Ia menawarkan jalan perdamaian kepada negara-negara di sekitar Israel, untuk menghentikan perang di kawasan Timur Tengah.

Perjuangannya untuk membangun jalan perdamaian di kawasan Tiimur Tengah sangat berliku, khususnya tantangan di pusaran politik Israel, yang tidak setuju dengan kebijakannya.

Sebagai ahli strategi militer dan negarawan, Yitzhak Rabin memilih jalan damai, daripada bertempur menyabung nyawa dan mengobarkan api perang di kawasan Timur Tengah. Kisah panjangnya di bidang militer dan petualanganya di dunia politik, membuatnya memilih jalan damai sebagai solusi terbaik stabilitas kawasan Timur Tengah.

Baca juga:  Harlah Lesbumi ke-56: Kebudayaan Pesantren dan Fungsi Politisnya

Pada 1994, bersama Shimon Peres (Menteri Luar Negeri), dan Yaser Arafat (pemimpin PLO, Palestinian Liberation Organization), Yitzhak Rabin mendapatkan penghargaan Nobel Perdamaian.

Gus Dur pernah diundang oleh Yitzhak Rabin untuk berkunjung ke Israel, pada kisaran tahun 1994. Dalam kunjungan ini, Gus Dur dan beberapa tokoh Indonesia, diminta menjadi saksi perjanjian damai antara Israel dan Yordania. Perjanjian ini merupakan momentum bersejarah, karena menjadi titian dalam upaya panjang proses perdamaian di kawasan Timur Tengah.

Langkah Gus Dur dalam diplomasi perdamaian, antara Indonesia, Israel, Palestina dan negara-negara di kawasan Timur Tengah masih belum selesai. Usaha ini masih perlu dilanjutkan dengan strategi diplomasi perdamaian yang komprehensif dan berkesinambungan. Akankah pemimpin Indonesia melanjutkan langkah Gus Dur di masa mendatang?

Lihat Komentar (0)

Komentari