Relasi Mengejutkan Islamisme vis-à-vis Komunisme Timur Tengah

Saban tahun di bulan September perdebatan mengenai isu PKI dan ancaman komunisme niscaya mengemuka. Perdebatannya akan berkisar mengenai ancaman komunis itu realitas tak terbantahkan atau ilusi belaka. Masing-masing pihak baku argumen yang sengit. Baik yang menganggap ancaman komunis itu fakta maupun yang sebaliknya.                      

Berbeda dengan di Indonesia, pengalaman Timur Tengah terkait dengan gerakan komunis rupanya relatif berbeda. Meski memang tidak terlalu berpengaruh dalam konteks masyarakat Timur Tengah dan Afrika Utara umumnya, namun pengaruh intelektualismenya tak bisa diremehkan. Hal ini bila mengambil tesis yang dinyatakan oleh Laura Feliu dan Izquierdo-Brichs (ed.) dalam Communist Parties in the Middle East: 100 Years of History (2019). Memang, pada era 1980-an dan 1990-an, terjadi pasang naik ideologi Islam politik atawa Islamisme yang berjalan seiring dengan melemahnya ideologi nasionalisme Arab atau Pan-Arabisme. Pan-Arabisme ini merupakan bagian dari ideologi Nasserisme (paham dari Gamal Abdel Nasser, presiden pertama Mesir) yang cenderung berdekat-dekat dengan kebijakan negara Uni Soviet Rusia. Meninggalnya Nasser digantikan Anwar Sadat yang mengubah bandul kebijakan Mesir menjadi lebih terbuka pada negara-negara kapitalis Barat. Di saat yang sama, Sadat juga menyokong gerakan Islamis sebagai upaya membendung gerakan Kiri yang diakrabi pendahulunya.

Gerakan komunis di tanah Arab bukan mainstream tentu, namun, ia turut mewarnai dinamika historisnya. Dikaitkan dengan konteks gerakan Islamis, menjadi tanda tanya apakah komunisme di Arab pernah bergandeng tangan dengan Islamisme ataukah selalu baku hantam? Atau bagaimana sebenarnya hubungan yang terjadi antara Islam dengan komunisme?

Maxime Rodinson, seorang sarjana Marxis Perancis, pernah mengemukakan analisis struktural relasi komunisme dengan Islam. Dalam buku berjudul Marxist and Muslim World (London: Zed Books, 2015)[1972], Rodinson menyarankan tiga relasi terjalin di antara dua gerakan ini yang meliputi perseteruan, penyesuaian ideologis, dan koeksistensi damai. Penting digarisbawahi bahwa analisis relasi seturut Rodinson ini adalah analisis yang sifatnya strukturalis, bukan kronologis. Artinya tiga hubungan itu ada, existing, bukan merupakan rangkaian perjalanan sejarah.

Relasi perseteruan antara Islamis dengan komunisme sangat kentara bila dilihat pada masa pergerakan di Mesir di era 1930-an dan 1940-an. Syubra al-Khayma, terletak di utara Kegubernuran Kairo, merupakan contoh kota di Mesir tempat pergolakan di mana komunis dan Islamis saling berebut pengikut. Di kota ini pernah berdiri Syubra al-Khayma Mechanized Textile Workers’ Union (SKMTWU)(Serikat Pekerja Mesin Tekstil Shubra al-Khayma). Sebuah serikat yang para pemimpinnya menumbuhkan kesadaran kelas proletarian karena memang berasal dari kelas bawah. Menariknya, di kota ini pula, organisasi Ikhwanul Muslimin mendirikan perusahaan mereka yang berupaya menolak konsep konflik kelas dengan menerapkan konsep takaful (kerjasama pengusaha dan pekerja). Syeikh Hasanain Makhluf (1890), Mufti Mesir dari 1946-1950, pada salah satu sidang pengadilan memberikan testimoni tentang kesesatan komunisme.

Di sidang di mana para komunis berhadir ini ia menyatakan bahwa doktrin komunis tidak lain kelanjutan dari gagasan-gagasan Ismailisme abad pertengahan yang oleh mereka sendiri didasarkan pada ‘tokoh yang disebut “filsuf” Yunani, Plato, yang mendukung gagasan wanita sebagai milik bersama.’ Kemudian, perlu disebutkan nama Mullah seperti Muhammad Baqir Shadr (1934-1980), yang bukunya Iqtisaduna (Ekonomi Kita) dan Falsafatuna (Filsafat Kita) membahas secara mendalam kritik atas bermacam aliran filsafat Barat termasuk materialisme dialektik dan materialisme historis dalam Marxisme.

Relasi penyesuaian ideologis bisa disebutkan mendapat contoh yang representatif dalam tokoh bernama Khalid Bakdash/Bekdache (1912-1995). Bekdache adalah sekretaris jenderal Partai Komunis Suriah dari 1936 sampai ajalnya. Pada salah satu Kongres Partai Suriah-Lebanon yang dihelat di Beirut dari 31 Desember 1943 hingga 2 Januari 1944, dia berpidato dengan fasih.

“Dan dalam lapangan budaya nasional (al-tsaqafa al-qawmiyyah), kita [komunis Suriah-Lebanon] menjalankan kewajiban dengan segenap kemampuan. Kita mencari inspirasi dari tradisi kebebasan Arab (al-turats al-hurr al-‘arabi) dan kita mewarisi dalam sanubari gerakan kemerdekaan nasional kita, unsur-unsur terbaik dari kebijaksanaan dan tradisi leluhur Arab kita. Dalam perjuangan politik kita mengadopsi ayat-ayat mulia: ‘Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam sesuatu perkara’ dan bahwa hadits: ‘Dia yang membantu orang zalim, maka kekuatan Allah akan melawannya’; kita mengambil kata-kata Khalid bin Walid yang kezuhudan dan kesalehannya menjadi contoh terpuji bagi anak cucu: ‘Aku tidak berjuang untuk Umar!” dan kata-kata Khalifah Arab, Umar bin Abdul Aziz: ‘Allah mengirim Muhammad untuk menunjukkan jalan yang benar, bukan untuk menarik pajak’, dan kata-kata Khalil Gibran: ‘Sesembahanku adalah kemerdekaan’ … dan banyak lagi kebijaksanaan dan ujaran yang menjadi semboyan kita. Kita harus mulai tumbuh karena, tak seperti yang lainnya, kita tidak takut kemungkinan bahwa semboyan-semboyan tersebut akan meresap ke dalam kehidupan rakyat, bahwa massa-rakyat akan menyerapnya dan menyerukan penerapan praktisnya dalam kehidupan nasional dan sosial.”

Gagasan Mirsaid Sultan-Galiev (1892-1940), tokoh muslim-nasionalis-komunis dari Asia Tengah, tampaknya bisa dimasukkan juga dalam kategori relasi penyesuaian ideologis ini. Seperti disebut oleh Komintern (singkatan dari Komunis Internasional, organisasi internasional besutan Lenin untuk mewujudkan komunisme dunia) sendiri, ideologinya, Sultan-Galiyevisme menggemakan gagasan ideologis revolusioner komunisme, sosialisme, nasionalisme, dan muslim. Masuk dalam kategori ini juga tampaknya gagasan Soekarno yang dituliskannya dalam tajuk menyolok pada tahun 1926, ‘Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme’ dimuat di buku Di Bawah Bendera Revolusi Jilid 1 (Jakarta: Banana Books, 2016).

Patut dicatat, upaya menjalin hubungan antara agama dengan revolusi rupanya telah dilakukan di masa kepemimpinan Lenin. Memang, ada langgam yang relatif berbeda antara Lenin dengan Stalin dalam melihat agama. Tareq Y. Ismael, dalam bukunya Communist Movement in the Arab World (London and New York: Routledge Curzon, 2005) menengarai bahwa segera sesudah revolusi Oktober 1917, para pemimpin Soviet mendorong para aktivis anti-kolonial Arab, Timur Tengah, dan Asia lainnya untuk bergabung dengan perjuangan rakyat demi kemerdekaan nasional. Beralasan bahwa pencapaian kemerdekaan nasional mungkin terjadi hanya dengan upaya persatuan dalam satu negara, orang-orang Soviet bahkan merenungkan penggunaan Islam sebagai “gerakan kultural” dan “satu-satunya faktor kesatuan di antara kaum Muslim,” untuk tujuan itu.

Relasi ketiga, koeksistensi damai. Rodinson memandang bahwa kecenderungan ke arah variabel ini tampaknya lebih disukai oleh komunis maupun muslim yang saleh. Menurutnya, ideologi masing-masing tidak diutak-atik, tak ada upaya membikin sinkretisme, terjadi koeksistensi damai dan terwujudnya kompetisi yang adil. Organisasi komunis dan muslim saling membentuk aliansi untuk mewujudkan tujuan bersama tanpa menerabas nilai intrinsik gagasan dan prinsip masing-masing.

Relasi ketiga ini ditengarai Rodinson sebagai solusi yang disokong para komunis Perancis saat Komintern pada 1935 mendukung gerakan Front Popular, yakni front bersama kaum komunis dengan sosial demokrat dan nasionalis borjuis membendung pasang naik Nazi dan Fasis di Eropa. Bagi Rodinson relasi ketiga inilah yang secara paralel diambil oleh gerakan Kristen pro-komunis ‘Terre Nouvelle’ di Perancis.

Dalam hal cengkeraman ideologis, persis setelah meninggalnya Stalin-lah (Stalin meninggal 1953) Uni Soviet melenturkan genggaman ideologisnya terhadap gerakan komunis Arab, meski tentu tak melepasnya sama sekali. Uni Soviet di bawah Khruschev tampak menyokong gagasan Pan-Arabisme dan Sosialisme ala Nasser di Timur Tengah. Gagasan tersebut dianggap Uni Soviet revolusioner dan arah menuju sosialisme masa depan dipersepsikan tidak mesti dipimpin oleh komunis. Bisa dibilang dari posisi inilah Rodinson mengesktrapolasi gagasannya tentang koeksistensi damai komunis dengan Islam.

Ada relasi keempat lagi yang bisa ditambahkan terkait relasi komunisme dengan Islam. Secara spesifik, barangkali lebih tepat menyebutnya Islamisme. Luz Gómez García menengarai relasi ini dalam tulisannya ‘Islamists and communists: A history of Arab convergenze parallele’ (lihat dalam buku besutan Feliu dan Izquierdo-Brichs (ed.) yang sudah disebut di atas). Gómez García menyebut ini dengan defeksi. Dia mengambil kasus dari komunis ke Islamis, dalam hal ini dia mengangkat kasus Adil Husain. Adil Husain adalah mantan militan dari Partai Komunis Mesir.

Gómez García mengutip bahwa di dalam surat kabar al-Sha’b bertitimangsa 21 Maret 1989 Adil Husain memberikan pernyataan yang patut dicermati ihwal pendirian ideologisnya. Perlu diketahui bahwa saat itu Adil Husain adalah editor dalam majalah tersebut, majalah kepunyaan Partai Buruh Sosialis Mesir yang didirikan pada 1978 setelah Revolusi Korektif Anwar Sadat.

Berikut kutipan pernyataannya:

“Saya menghabiskan bertahun-tahun berjuang di bawah pengayoman Marxisme dan Komunisme, dengan meyakininya seperti para pejuang loyal lainnya bahwa ideologi ini adalah jalan mencapai kehidupan yang lebih baik bagi rakyat dan tanah air saya. Akan tetapi, melalui studi, refleksi, pengalaman saya sendiri dan di atas segalanya, pertolongan Allah, menjadi jelas bagi saya bahwa Marxisme tidak merepresentasikan keajaiban dan solusi ilmiah yang saya harapkan bagi problem Mesir dan kemanusiaan. Dan apa yang lebih penting, saya menyadari bahwa agama tanpa tuhan dan atheisme adalah basis Marxisme, yakni materialisme dialektis, hanya mencirikan masyarakat yang korup dan orang yang tercela. Bagi saya, jelas bahwa agama sejati, yakni satu Tuhan yang menurunkan wahyu untuk keselamatan kita, adalah satu-satunya yang membimbing kita menuju satu masyarakat yang ideal.”

Adil Husain rupanya tiba pada pandangan bahwa Islam menjadi jalan bukan tujuan. Ia adalah jalan pada tingkatan di mana ideologi yang kuat dengan fondasi absah religiusnya bisa menjadi kekuatan penggerak revolusi bilamana ia mampu membentuk blok sosial yang anti-hegemonik. Selain Adil Husain, beberapa nama berikut masuk dalam kelompok defektor Marxisme ke Islamisme era 1980-an, yakni Tariq al-Bishri dan Muhammad Imarah di Mesir, Rasyid al-Gannushi di Tunisia dan Hasan al-Turabi di Sudan.

Bisa kelihatan ada warna Marxisme Gramscian dalam pandangan mereka tentang agama. Memang, para Islamis neo-Gramscian melihat kekuatan agama dengan relatif berbeda. Bagi mereka ini transformasi keimanan menjadi ideologi demi praksis adalah mungkin karena potensi emansipatoris Islam, pembawa jalan hidup baru dan budaya baru demi kemanusiaan (nizam kamil).

Arkian, relasi komunisme dengan Islamisme rupanya tidaklah hitam putih.